RSBI..........?

Komisi X Minta PT Kaji RSBI

Komisi X DPR meminta kalangan perguruan tinggi di Lampung melakukan riset tentang rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), karena ditengarai RSBI adalah sekolah berbiaya tinggi.

"Salah satu fungsi perguruan tinggi melakukan riset yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya penelitian terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, contohnya RSBI yang dianggap membebani masyarakat," kata salah seorang anggota komisi X DPR Muchtar Aziz dari Fraksi PPP ketika kunjungan kerja ke Unila, Selasa (13-7).

Selain dihadiri Rektor Unila Sugeng P. Harianto, pertemuan di ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jhonson Napitupulu, dari Kopertis Wilayah II Diah Natalisa, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf, serta utusan dari perguruan tinggi swasta lainnya.

Muchtar Azis berharap melalui riset tersebut perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat mencari konsep alternatif sekolah dengan mutu tinggi, tapi berbiaya murah.

Menurut Didik J. Rachbini, kepala rombongan Komisi X itu, kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan fungsi DPR dalam hal pengawasan legislasi dan penganggaran serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

"Sesuai jadwal DPR RI pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008--2009, kami dari Komisi X yang mengkhususkan bidang Depdiknas, Depbudpar, Kemenagpora, dan Perpusnas melaksanakan kunjungan untuk melakukan komunikasi yang intensif antara DPRRI khususnya Komisi X dengan pemda dan lembaga masyarakat di Provinsi Lampung berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga serta penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung," kata dia.

Didik memaparkan beberapa pokok bahasan yang harus ditanggapi oleh pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta di antaranya mengenai persoalan badan hukum pendidikan, sertifikasi dosen, persoalan riset, masalah kurangnya tenaga guru di Lampung, sekolah rintisan berstandar internasional, pemisahan antara pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi hingga persoalan terpinggirkannya posisi taman kanak kanak (TK) dengan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Mengenai kurangnya tenaga guru di Lampung, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan tenaga lulusan dari IKIP maupun FKIP, tetapi juga mau menerima mahasiswa lulusan ilmu murni nonpendidikan.

"Sebenarnya mahasiswa lulusan ilmu murni telah memiliki kompetensi di bidangnya, mereka tinggal melengkapi ilmunya di bidang kependidikan," kata dia.

Sedangkan Dekan Fakultas Pertanian Wan Abas Zakaria mengatakan sangat sepakat dengan rencana Dewan memisahkan kementerian pendidikan nasional untuk mengakomodasi kepentingan perguruan tinggi dan riset dengan pendidikan dasar dan menengah. "Dengan adanya pemisahan tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan pendidikan tinggi serta memajukan dunia riset di perguruan tinggi," kata dia.

Sedangkan Koordinator Diskopertis Diah Natalisa mengaharapkan Dewan turut memperhatikan perkembangan perguruan tinggi swasta. Salah satu hal yang menjadi persoalan yang ia temui di PTS adalah persoalan akreditasi dan persoalan sertifikasi dosen swasta.

"PTS termasuk terlambat dalam mengakreditasi program studi yang mereka miliki, itu pun setelah kami intens memberikan dorongan dan sosialisasi mengenai pentingnya akreditasi program studi bagi lulusan PTS karena stakeholder menyaratkan akreditasi proagram studi ketika melamar kerja," kata dia.

Mengenai kepemudaan Agustian staf pengajar muda dari Umitra meminta Dewan mengerahkan semangat generasi muda ke arah ekonomi kreatif yang kini marak di negara Asia. "Dunia pendidikan kita harus memiliki konsep yang spesifik, misalkan kewirausahaan atau ekonomi kreatif dari tingkat dasar, menengah atas, hingga perguruan tinggi.

"Thailand, Singapura, Vietnam sekarang telah mengerahkan 20 persen anggarannya untuk dialokasikan kepada membangun ekonomi kreatif bagi generasi mudanya. Hal inu dapat diterapkan di lampung, misalkan membangun sekolah dengan konsep ekonomi kreatif khusus tapis baik di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi," ungkapnya.

Setelah berlangsung selama dua jam setengah, diskusi yang dipandu oleh Pembantu Rektor IV Satria Bangsawan tersebut berakhir dengan beberapa rekomendasi dan catatan, yang akan dibawa Komisi X DPR dan diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintahan ke depan. n MG14/S-1
sumber berita:
BANDAR LAMPUNG (Lampost): tanggal 15 Juli 2009