PENDIDIKAN
Komisi X Belum Sepakati UN 2009
Komisi X DPR masih memberi tanda bintang pada item pelaksanaan ujian nasional (UN) 2009 karena seluruh fraksi belum sepakat tentang hal itu.
"Fraksi ada yang setuju dan tidak, ada juga yang mengkritisi pelaksanaan UN," kata Ketua Komisi X Irwan Prayitno di Pontianak, Kamis (12-3).
Namun, dia menambahkan pemerintah tetap menjalankan program UN 2009, meski sikap Komisi X masih seperti itu. Fraksi yang menolak menyatakan pelaksanaan UN perlu dievaluasi kembali sambil membenahi yang harus diperbaiki.
"Penentuan kelulusan siswa harusnya bukan secara nasional, melainkan dari pihak sekolah," kata Irwan Prayitno, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Selain itu, implementasi dari UN sebelumnya juga tidak mampu diantisipasi sepenuhnya, terutama segi pengawasan. "Masih banyak ditemukan kasus siswa yang mencontek, kebocoran soal, atau lemahnya pengawasan pengawas selama ujian berlangsung," kata dia.
Irwan sepakat UN bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Nilai yang diperoleh dari mengikuti UN menjadi acuan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Sekolah yang paling tahu tentang kondisi seorang siswa sehingga pihak sekolah yang paling berhak menentukan kelulusan.
Meski belum disetujui Komisi X, pemerintah masih dapat mencairkan anggaran untuk persiapan UN 2009. Pemerintah menaikkan standar minimal kelulusan siswa dari 5,25 menjadi 5,50 pada UN 2009. Selain rata-rata 5,50 dalam UN 2009, nilai yang diperoleh siswa untuk mata pelajaran yang diujiankan juga tidak boleh di bawah angka 4,25.
Pada 2008, pemerintah menetapkan standar nilai kelulusan UN rata-rata minimal 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
Sementara itu, pakar pendidikan Lampung, Prof. Sudjarwo, mengaku kaget mendengar belum sepakatnya DPR tentang pelaksanaan ujian nasional. Seharusnya, menjelang pelaksanaan ujian nasional yang tinggal beberapa hari lagi, tidak ada perpecahan di tingkat elite. Sehingga, tidak membingungkan masyarakat dan siswa di tingkat bawah.
"Sebaiknya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sepakat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan," kata Sudjarwo menanggapi pernyataan anggota DPR Irwan Prayitno.
Dia meminta pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif bersama-sama mencarikan jalan keluar terbaik, sehingga masyarakat dalam hal ini siswa, sekolah, orang tua, dan guru tidak menjadi korban dari kebijakan yang mencla-mencle.
Namun apa pun kondisinya, dia meminta agar anak-anak, sekolah, guru, dan orang tua tetap menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi pelaksanaan UN. "Apa pun yang terjadi, menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi UN adalah jalan keluar terbaik," kata Sudjarwo.
Untuk itu segala persiapan menjelang pelaksanaan UN harus tetap dilaksanakan. Sehingga, jika tiba saatnya baik ada pelaksanaan UN atau tidak, siswa tetap siap menghadapinya. n UNI/S-1
Sumber berita: PONTIANAK (Ant/Lampost)
tanggal: 13 Maret 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar