Nuansa Pemilu

WAKIL RAKYAT: Permadi Bongkar Kebobrokan DPR

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Permadi, membeberkan kebobrokan dalam tubuh DPR sehingga ia akhirnya memutuskan mundur sebagai wakil rakyat.

Menurut dia, kian hari lembaga tersebut makin berseberangan dengan hati nurani, disiplin hidup, prinsip, dan keyakinannya. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Idrus Marham juga sempat mengungkapkan kebobrokan Dewan dalam sebuah tulisan yang disampaikan dalam forum ilmiah.

"Saya sudah tidak ada lagi harapan menjadi anggota DPR. Hati nurani saya tidak bisa menerimanya (kebobrokan dalam DPR). Malu saya. Lebih baik saya 'di luar' sajalah," ujar Permadi kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30-1).

Permadi mengatakan terbongkarnya berbagai penyelewengan yang menyangkut anggota Dewan hanya sebatas puncak gunung es. Yang sebenarnya jauh lebih hebat dibanding dengan apa yang diberitakan di media massa.

Seluruh komisi, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan DPR, lanjut dia, sangat rapi dalam menjalankan penyelewengan dan mereka tidak takut terhadap KPK. "KPK itu tidak cukup berani mengungkapkan semua penyelewengan-penyelewengan itu," cetus Permadi.

Tabiat "malas" anggota Dewan ternyata sudah menjadi rahasia umum. Rapat paripurna, ungkap Permadi, kerap terlambat dan jarang mencapai kuorum. Hal ini kemudian disiasati dengan penundaan beberapa menit dan pengisian absen sehingga rapat dinyatakan kuorum.

Rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan serta pembahasan yang berlarut-larut inilah yang menyebabkan target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjelang akhir masa jabatan tidak tercapai.

Padahal, anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana mengungkapkan untuk satu undang-undang, DPR menganggarkan Rp3,5 miliar. Anggaran ini meningkat dari sebelumnya Rp800 juta per undang-undang.

Politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan salah satu ketidakberhasilan DPR kini adalah DPR dinilai tidak accountable (bertanggung jawab) dalam pengelolaan keuangan. "Sudah tahun keempat, tidak pernah ada pertanggungjawaban keuangan dari Setjen ke anggota dalam paripurna. Saya juga heran, untuk apa sih BURT itu sering kunjungan ke luar negeri," tukas Nursyahbani.

Permadi pun mengungkapkan kejanggalan berupa pemberian honor kepada pimpinan DPR Rp6,5 juta setiap pengesahan undang-undang. Padahal, pimpinan DPR tidak pernah memberikan andil dalam pembahasan undang-undang tersebut. "Ini janggal sekali," imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Nursyahbani berpendapat serupa. Menurut dia, pimpinan DPR tidak perlu mendapatkan honor itu. "Hanya ketuk palu, lalu dapat Rp6 juta hingga Rp7 juta. Ini kan tidak fair. Saya juga tidak tahu itu kesepakatan dari mana. Sejak awal, memang pengelolaan keuangan DPR tidak transparan," cetus dia.

Permadi, yang memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sebagai dewan pembina, pun menyoroti perilaku anggota Dewan yang tidak serius dalam kunjungan kerja baik dalam maupun luar negeri. Padahal, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja yang notabene adalah uang rakyat sangatlah besar.

"Setiap kunker dan rapat Pansus, seluruh anggota Dewan selalu mendapat honor. Padahal, ada anggota Dewan yang hanya hadir kunker sehari atau tidak pernah hadir rapat Pansus, mereka tidak serius tapi mendapatkan honor penuh. Kebobrokan ini bersumber dari sistem dan personel di dalamnya. Benar-benar tidak adil," tandas Permadi. n MI/N-2
Sumber berita: JAKARTA (Lampost): 31 Januari 2009