Guru Honorer.........

5.000-an Guru Honorer Tuntut Kesejahteraan

MENGGALA (Lampost):
Sebanyak 5.000-an guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honor Murni (PGHM) se-Tulangbawang mendatangi Sekretariat Pemkab setempat, kemarin (25-11). Mereka menuntut Pemkab peduli dengan kesejahteraan mereka.

Mereka menuding selama ini Pemkab Tulangbawang tidak memedulikan jasa mereka sehingga merasa dianaktirikan. "Kami sama-sama guru, mengapa dibedakan dari guru yang PNS," ujar Ikar Sukardi.

Para guru honorer datang ke Pemkab pukul 10.00 dan berorasi di halaman Sekretariat Pemkab.

Tidak lama berselang, 10 perwakilan guru honorer terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA/SMK menemui Bupati Abdurrachman Sarbini. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Bupati dan dihadiri Asisten I Kirnali M. Yus, Kepala BKD Kipli Hadi, Kepala Dinas Pendidikan Sigit Trenggono, dan Kabag Hukum Pahada Hidayat.

Dalam pertemuan itu, juru bicara guru honorer mengatakan beberapa tuntutan. Pertama meminta kesejahteraan mereka ditingkatkan dari dana APBD seperti yang diamanatkan undang-undang sebesar 20% dari total anggaran daerah.

Guru honorer juga meminta Pemkab menganggarkan dana insentif Rp100 ribu/bulan. "Jadi, jika jumlah PGHM adalah 5.300 orang, dana yang diperlukan untuk insentif PGHM Rp530 juta. Masih jauh dari 20% anggaran pendidikan dari total dana APBD Tulangbawang yang mencapai Rp600 miliar," ujar Ikar Sukardi.

Tuntutan kedua, perlindungan hukum bagi PGHM karena selama ini dalam melakukan tugas-tugasnya PGHM belum memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Ketiga, keterbukaan mengenai tes calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) khususnya di Kabupaten Tulangbawang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Tulangbawang mengatakan PGHM tidak bisa masuk data base karena gajinya tidak melalui dana APBD/APBN.

Sebab itu, ia menganjurkan PGHM mengusulkan melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan pemerintah pusat (Mennegpan) agar dapat diangkat menjadi PNS. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menawarkan untuk memberangkatkan umrah tiga anggota PGHM.

Secara terpisah, Kadis Infokom Suharyo menambahkan Panitia Anggaran legislatif dan eksekutif langsung mengadakan rapat di Gedung DPRD setempat guna membahas masalah kesejahteraan guru honorer tersebut. "Tentang isi pembahasan belum bisa kami sampaikan. Begitu juga besar anggarannya," ujar kadis.n UAN/D-2