Buku Paket Gratis

Masyarakat Kecewa

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Kalangan masyarakat mengaku kecewa dengan Panitia Anggaran DPRD Bandar Lampung yang tidak mampu mencarikan dana Rp4,5 miliar untuk menutupi kebutuhan buku paket siswa SD--SMA s-Bandar Lampung.

"Sangat mustahil jika Dewan dan Pemkot tidak mampu mencarikan anggaran Rp4,5 miliar untuk menutupi kebutuhan buku paket seluruh siswa dari SD sampai SMA se-Bandar Lampung, yang dihitung Panitia Anggaran DPRD Bandar Lampung berjumlah Rp10,337 miliar," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Startegi dan Kebijakan (PuSSbik) Lampung Aryanto di Bandar Lampung, Selasa (22-1).

Sebelumnya Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Bandar Lampung mengusulkan dana buku paket gratis hanya untuk siswa SD Rp3,872 miliar. Namun, Panitia Anggaran DPRD yang ingin menggratiskan buku paket untuk seluruh siswa SD--SMA menghitung kebutuhan anggaran sampai Rp10 miliar lebih.

Saat Panitia Anggaran tengah membahas RAPBD Bandar Lampung, muncul surat dari pemerintah pusat tentang tunjangan kesejahteraan guru dan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung yang meminta Pemkot dan DPRD mengganggarkan dana bantuan pemilihan gubernur. Akhirnya, DPRD hanya menaikkan usulan Dinas P dan P dari Rp3,872 miliar menjadi Rp5,5 miliar. Masyarakat pun kemudian menyesalkan kekurangan Rp4,5 miliar yang tidak bisa dicarikan solusinya oleh Pemkot dan DPRD.

Menurut Aryanto, tidak ada alasan bagi Panang eksekutif atau legislatif tidak menganggarkan dana pengadaan buku gratis Rp10,337 miliar. "Jika mengalami keterbatasan anggaran, ada anggaran sewa rumah Dewan yang tidak prioritas dan tidak menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, Panang juga bisa memangkas anggaran perjalanan dinas yang banyak tidak menghasilkan apa-apa untuk masyarakat."

Dalam APBD 2008, kata Aryanto, ada anggaran sewa rumah Dewan Rp2,724 miliar, anggaran perjalanan dinas Rp1 miliar, biaya reses hampir Rp1 miliar, dan anggaran lanjutan pembangunan Gedung DPRD Bandar Lampung Rp7,5 miliar.

"Artinya, sangat tidak masuk akal kalau Panang tidak mampu mencari anggaran Rp4,5 miliar lagi untuk pengadaan buku gratis bagi siswa SD sampai SMA tersebut. Belum lagi, Panang bisa memangkas anggaran belanja barang dan jasa serta honor panitia lelang yang dinilai terlalu tinggi," kata dia.

Selama ini, ujar Aryanto, yang memberatkan orang tua dalam memberikan pendidikan anaknya adalah tingginya biaya komite dan mahalnya biaya buku. Jika anggaran pengadaan buku dibantu lewat APBD, beban orang tua makin ringan.

Senada dengan Aryanto, pengamat pendidikan Prof. Dr. Sudjarwo juga kecewa atas keputusan DPRD yang tidak mampu mencarikan jalan keluar agar seluruh siswa mendapat buku pelajaran gratis. "Saya yakin sebagian masyarakat, terutama yang memiliki anak sekolah juga sangat kecewa," ujar dia, Selasa lalu.

Menurut Sudjarwo, dana tunjangan guru dan bantuan pilgub jangan dibebankan pada dana buku gratis, tapi disebar rata ke pos-pos lain di berbagai dinas/instansi. n KIM/HES/K-1 .