Belum Semua Sekolah Terapkan KTSP

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 mengharuskan semua satuan pendidikan mengembangkan kurikulum sesuai potensi sekolah masing-masing atau yang kini lebih dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun di lapangan, Permendiknas tentang Standar Kompetensi Lulusan tersebut belum sepenuhnya diterapkan.
’’Meski sudah banyak yang menerapkan, konsep-konsep pengembangannya belum sesuai KTSP. Ini hampir terjadi di seluruh daerah. Termasuk di antaranya semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung,” kata Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Unit Koordinasi Lampung Drs. Undang Rosidin, M.Pd. usai rapat panitia persiapan Musyawarah Daerah HEPI di Aula Yayasan Pendidikan Masyarakat Lampung, Gunungterang, Tanjungkarang Barat, kemarin (3/2).
Menurut Undang, masalah tersebut muncul dari guru sendiri. Yaitu, mereka banyak yang belum mampu mempersiapkan dan melaksanakan KTSP secara menyeluruh. Masalah lainnya muncul dari pelaksanaan ujian nasional (UN) selama ini.
’’Dimana, sebagain guru menganggap UN menimbulkan penekanan pembelajaran yang cenderung memberikan pelatihan-pelatihan daripada pemberian konsep-konsep. Hal ini jelas kurang selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP. Yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan,” tegasnya.
Berdasarkan hal tersebut, tandasnya, HEPI Unit Koordinasi Lampung akan mengadakan seminar khusus refleksi implementasi KTSP dan UN. Harapannya melalui seminar bekerja sama dengan forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP maupun SMA dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Provinsi Lampung tersebut dapat memberikan gambaran kepada sekolah dan semua pihak yang peduli pada pendidikan.
Lebih jauh, Undang memaparkan seminar tersebut akan digelar pada 15 Maret mendatang di Auditorium Universitas Malahayati. ’’Namun, kami akan mengawalinya dengan semiloka UN dan sertifikasi guru dulu pada 16 Februari. Dilanjutkan musyawarah daerah HEPI pada 26 Februari baru seminar KTSP dan UN pada 15 Maretnya,” pungkas Undang. (*) .