SMPN 3 Bandar Lampung

Tanya jawab UN 2012

2012-01-27T08:47:00.000+07:00

Tanya Jawab Tentang UN 2012Download disini

PERMEN 59 Tahun 2011

2012-01-27T08:44:00.000+07:00

Permen No.59 tahun 2011 tentang UN Download disini

Calon Peserta UN 2011-2012

2012-01-26T10:37:00.000+07:00

Calon Peserta UN SMPN 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012 silakan download disini

PERMEN No. 60 Tahun 2011

2012-01-26T08:39:00.004+07:00

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 60 Tahun 2011 Tentang " LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN pada SEKOLAH DASAR (SD) dan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)" silakan download disini

Badan Sehat...aktifitas lancar

2012-01-20T22:18:00.004+07:00

1000 Manfaat Madu Bagi Kesehatan Tubuh

Seperti kita semua ketahui madu memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan bagi manusia. Baik untuk luar maupun dalam. Maka tidak heran kalau ada orang yang menyebut 1000 manfaat madu bahkan ada yang mengatakan Sejuta khasiat madu.

Dan berikut ini merupakan beberapa manfaat madu bagi kesehatan tubuh manusia seperti yang diungkap oleh Times of India.

- Madu bisa menjadi pengganti gula yang sehat
Bisa digunakan untuk pemanis makanan dan minuman. Bila ditambah dengan susu, dapat meningkatkan rasa, serta membantu memperkuat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Anda juga dapat menerapkannya pada roti panggang atau menambahkannya ke dalam es krim.

- Sangat direkomendasikan untuk mereka yang tertarik pada diet
Segelas air hangat ditambah madu dan lemon adalah cara yang sehat untuk memulai hari Anda. Karena madu bermanfaat mengikis lemak tanpa menguras energi. Konsumsi madu justru bisa meningkatkan energi, sementara gula alami buah mencegah kelelahan selama latihan.

- Madu memiliki sifat anti-bakteri yang membantu memperbaiki sistem pencernaan. Tak hanya itu, sifatnya yang mudah dicerna juga baik jika dikonsumsi oleh anak-anak. Memberikan anak-anak dua sendok madu setiap hari, bisa memberi energi ekstra sepanjang hari.

- Madu juga dikenal memiliki karsinogen, mencegah dan sebagai anti-tumor yang dapat membantu dalam pencegahan kanker.

- Tambahkan beberapa tetes madu dalam jus jahe. Dan satu sendok makan madu yang dikonsumsi dua kali sehari juga bermanfaat untuk mengobati sakit tenggorokan.

- Sifat antiseptik madu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu dan membantu menjaga luka tetap bersih dan bebas dari infeksi.Madu juga bisa digunakan sebagai obat alami dalam pengobatan pertolongan pertama untuk luka, luka bakar dan luka lainnya untuk mempercepat penyembuhan.
Sifat antibakterinya mencegah infeksi dan berfungsi sebagai agen anti-inflamasi, mengurangi pembengkakan dan rasa sakit , dan bahkan jaringan parut.

- Menerapkan madu selama 10 sampai 15 menit di wajah sebelum dicuci dengan air hangat, menjaga kulit lentur dan segar .

- Mencuci rambut dengan dua sendok madu yang ditambahkan dalam air hangat, sebelum dicuci secara menyeluruh bisa berkhasiat menambah kemilau rambut.

- Menambahkan satu atau dua sendok teh madu untuk secangkir teh chamomile sebelum tidur bisa direkomendasikan untuk menenangkan saraf dan membantu tidur nyenyak.

Nah, itulah beberapa khasiat atau manfaat madu. Semoga bermanfaat!

SKS

2011-12-12T10:57:00.000+07:00

Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Amanat dari pasal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Sebagaimana diketahui bahwa Standar Isi merupakan salah satu standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester. Meskipun SKS sudah disebut dalam Standar Isi, namun hal itu belum dimuat dan diuraikan secara rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Paket dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.

Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.” Beban belajar dengan Sistem Paket hanya memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut yaitu antara lain bahwa peserta didik yang pandai akan dipaksa untuk mengikuti peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan dan kecepatan belajar standar. Sistem pembelajaran semacam itu dianggap kurang memberikan ruang yang demokratis bagi pengembangan potensi peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.

Berbeda dengan Sistem Paket, beban belajar dengan SKS memberi kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan SKS diharapkan bisa mengakomodasi kemajemukan potensi peserta didik. Melalui SKS, peserta didik juga dimungkinkan untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menyusun “Panduan Penyelenggaraan SKS untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)”.

Pengumuman

2011-10-01T07:36:00.001+07:00

Pengumuman

Kepada seluruh siswa SMPN 3 Bandar Lampung Pelaksanaan

Ulangan Tengah semester (mid semester) Tahun Pelajaran 2011-2012

Akan dilaksanakan tanggal 10 – 15 Oktober 2011

Dengan jadwal sebagai berikut:

No	Hari/tanggal	Mata Pelajaran
1	Senin, 10 Oktober 2011	Pendidikan Agama
		Matematika
2	Selasa, 11 Oktober 2011	PKn
		IPA
3	Rabu, 12 Oktober 2011	Bahasa Inggris
		Bahasa Lampung
4	Kamis, 13 Oktober 2011	Bahasa Indonesia
		IPS
5	Jumat, 14 Oktober 2011	TIK
		Penjas
6	Sabtu, 15 Oktober 2011	Seni Budaya
		Keterampilan

Bandar Lampung, 1 Oktober 2011

Kegiatan Sekolah

2011-08-14T17:54:00.001+07:00

Kegiatan SMPN 3 Bandar Lampung selama bulan Puasa

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat dinanti oleh umat Islam seluruh dunia, sebab dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, baik makan dan minum, kita betul-betul dituntut untuk dapat mengendalikan hawa nafsu bukan berarti setelah berbuka puasa kita sudah tidak dapat mengendalikan hawa nafsu? bukan itu?

SMPN 3 Bandar Lampung pada Tahun Pelajaran 2011-2012 menerima siswa baru sebanyak 8 kelas dengan perincian sbb; kelas IX= 6 kelas; kelas VIII= 7 kelas dan kelas VII= 8 kelas, maka rombel TP 2011-2012 sebanyak 21 rombel sedangkan jumlah ruang kelas tersedia 19 lokal, maka ada kelas siang yaitu kelas VIII, tetapi pada bulan Ramadhan 1432 H ini seluruh siswa masuk pagi hari dengan perician 19 belajar pada kelas yang telah ditentukan sedangkan yang 2 kelas mengikuti kegiatan Pesantren Kilat secara bergiliran selama 1 bulan.

Kegiatan KBM selama bulan Puasa dimulai pukul 07.30 dan berakhir 12.30, dengan terlebih dahulu membaca ayat suci Al Quran sedangkan yang non-muslim membaca kitab sucinya. tepat pukul 12.05 sholat berjamaah dilanjutkan kegiatan pesantren kilat di masjid "Bahrul Ulum" sampai dengan pukul 14.00.

Pengurangan kegiatan fisik maupun jam belajar sekolah itu berdasarkan kebijakan dari pimpinan dengan mangacu pada petunjuk dari Dinas Pendidikan, karena kegiatan fisik akan menurunkan stamina siswa selama bulan ramadhan maka kegiatan senam, maupun olahraga ditiadakan.

editor: gogone 2011

PENDIDIKAN

2011-06-19T06:00:00.000+07:00

OPINI: Terapkan Penilaian Kejujuran di Sekolah

Anies Baswedan

Rektor Universitas Paramadina

Pemerintah perlu menerapkan penilaian kejujuran di sekolah-sekolah. Sekolah yang tingkat kejujurannya tinggi mendapat insentif sedang yang tingkat kejujurannya masih rendah didorong untuk memperbaiki diri.

Menurut Anies, di sela-sela acara pemberian apresiasi untuk Ibu Siami oleh Koalisi Masyarakat Pendukung Kejujuran di gedung MK, dua hari lalu, saat ini yang jujur tidak lulus, sementara yang tidak jujur malah lulus, artinya sistem memberikan insentif kepada yang tidak jujur dan disintensif kepada yang jujur.

Ujian masih diperlukan oleh sekolah, tetapi mekanisme pengukuran perlu diperbaiki. Pengukuran penting untuk mengetahui kinerja sekolah, tapi masalahnya pengukuran itu hanya ditujukan untuk anak dan hanya menjadi tanggung jawab anak. Seharusnya guru atau sekolah juga dinilai dan tanggung jawab diberikan pula kepada guru, sekolah hingga dinas pendidikan. Bahwa sistem pendidikan saat ini hanya menilai hasil dan bukan proses.

Dalam sistem pendidikan, yang terpenting seharusnya bukan nilai akhir, melainkan proses pendidikan itu sendiri, termasuk juga kejujuran yang sesungguhnya tidak bisa diajarkan, tapi dicontohnya mulai dari rumah masing-masing.

Selain para tokoh, dalam acara tersebut hadir pula Handaru Wijatmiko, orang tua murid yang juga mengalami diskriminasi karena melaporkan kecurangan di tempat anaknya bersekolah, satu sekolah percontohan di Jakarta.

“Anak saya dikirimi surat yang melarangnya untuk mengikuti ujian nasional karena saya melaporkan kecurangan yang terjadi di sekolahnya," kata ayah Arya Bismark Adhie itu.

Akibatnya, Arya harus pindah sekolah dan hubungan dengan teman-temannya pun menjadi renggang. Handaru mengaku ada empat orang tua lain dari sekolah yang sama dengan Arya dan mengalami nasib serupa. Mereka terpaksa memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain.

Bentuk kelanjutan dari acara apresiasi itu, menurut Bambang Harymurti, sebagai salah satu penggagasnya adalah penggalangan dukungan di media sosial dan di kota-kota lain. Kami juga mengumpulkan uang untuk Ibu Siami untuk pendidikan anaknya atau bila ia dan keluarga membutuhkan rumah, ujar Bambang Harymurti yang juga direktur utama PT Tempo Inti Media.

Dalam acara tersebut, Siami memang tidak hadir karena telah kembali ke Surabaya. Panitia merencanakan untuk melakukan telekonferensi dengan Siami.

Kasus kecurangan sendiri mulai mencuat setelah Siami yang mengetahui anaknya diminta oleh seorang guru SDN Gadel II memberikan contekan kepada teman-temannya pada UN. Siami melaporkan kepada kepala sekolah, karena tidak direspons ia melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dan media.

Siami dan keluarga juga mengungsi dari rumah karena sejumlah warga dan wali murid sekolah itu menganggap dia mencoreng nama baik sekolah. n

sumber berita: Lampost (19 Juni 2011)

Hardiknas

2011-05-03T07:54:00.001+07:00

HARI PENDIDIKAN NASIONAL: Format Ulang Kurikulum SD-SMA

Kurikulum pendidikan nasional dari SD hingga SMA harus diformat ulang agar tidak membebani siswa.

Hal itu mengemuka dalam diskusi memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) dan Lampung Post di kantor harian ini, Senin (2-5).

Diskusi yang dimoderatori Redaktur Pendidikan Lampung Post Alhuda Muhajirin itu menghadirkan pembicara Dekan FKIP Unila Bujang Rahman, Dekan FMIPA Unila Suharso, praktisi pendidikan Abdurrohman, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Herlina Warganegara. Ketua FMGI Lampung Aswandi Brawi dan utusan FMGI kabupaten/kota juga menghadiri diskusi tersebut.

Bujang Rahman menyebutkan pemerintah harus melakukan lima langkah untuk menyelamatkan pendidikan nasional dari keterpurukan. Pertama, menjadikan pendidikan karakter sebagai basis utama. Kedua, pembinaan guru. "Sejak diangkat, guru tidak pernah dibina terutama dalam hal kompetensi pedagogik," ujarnya.

Ketiga, transformasi budaya melalui pendidikan. Menurut dia, proses internalisasi nilai budaya yang sesuai dengan karakter bangsa tidak bisa tidak harus melalui pendidikan.

Langkah keempat, memformat ulang kurikulum kita yang dirasa membebani siswa. Menurut dia, beban kurikulum kita adalah yang terberat di dunia. Anak dari SD hingga SMA dibebani dengan berbagai macam mata pelajaran. Bujang menjelaskan kurikulum kita cukuplah memuat pendidikan bahasa, sains dan matematika, olahraga, pendidikan sosial, dan pendidikan agama. "Lima saja sudah cukup, namun semuanya disisipi pemahaman dan pendidikan karakter," ujarnya.

Yang terakhir, menurut Bujang, adalah mengembalikan amanah konstitusi, yakni alokasi APBN dan APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan harus benar-benar diberikan untuk pendidikan. "Jangan setengah hati seperti sekarang."

Ia mempertanyakan jika gaji guru dan gaji pegawai Dinas Pendidikan masuk pos anggaran pendidikan, sementara gaji pegawai dinas lainnya tidak. "Semangat anggaran pendidikan 20% adalah untuk pendidikan, bukan gaji guru," kata Bujang. (MG14/U-1)

sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost, 3 Mei 2011):

Pendidikan

2011-03-23T11:27:00.000+07:00

Pendidikan Karakter Perlu Payung Hukum

Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mengusulkan penyusunan peraturan daerah (perda) tentang pendidikan. Salah satu poin pentingnya memasukkan pendidikan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di rumah.

Marwan Cik Asan meyakini dengan perda itu pendidikan karakter bisa dilaksanakan di sekolah maupun di rumah, yang didukung orang tua dan masyarakat.

"Beberapa daerah sudah menyusun Perda Pendidikan. Kita berharap dengan adanya perda ini, kita bisa memberikan payung hukum bagi sekolah untuk memberikan pendidikan karakter, yang selama ini diabaikan," kata dia, di Bandar Lampung, Selasa (23-3).

Dia mengatakan sedikitnya pendidikan karakter, baik di rumah maupun di sekolah, menyebabkan anak kehilangan jati diri. Anak-anak saat ini, menurut politisi dari Partai Demokrat itu, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman, yang kadang mengajak atau membujuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan norma di masyarakat.

"Kita lihat saat ini anak-anak dan orang tua sudah mulai meninggalkan akar budaya kita, seperti gotong royong, saling membantu, tepo seliro, dan sikap-sikap positif lainnya, seperti jujur dan bertangung jawab," kata Marwan.

Sebagai bangsa yang religius, dia menambahkan, bangsa Indonesia belum mengaktulisasikan perilaku yang religius. "Kita belum bertuhan secara maknawi, tetapi baru secara ritual," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Marwan, keberadaan Perda Pendidikan diharapakan dapat membantu menanamkan pendidikan karakter yang baik kepada generasi penerus.

Dari pengamatan Lampung Post, beberapa sekolah swasta di Bandar Lampung menerapkan pendidikan karakter anak dengan menggunakan buku penghubung antara guru dan orang tua, misalnya, SDIT Permata Bunda, Sekolah Alam Lampung, Al Kautsar, SD Kartika II-5 Bandar Lampung, dan Al Azhar.

Sri (36), orang tua siswa, memilih memasukkan anaknya ke SDIT Pertama Bunda karena mengutamakan penanaman akhlak kepada siswanya. Salah satu cara mendidik karakter anak adalah melalui buku penghubung antara guru dan orang tua. Buku penghubung ini harus diisi oleh guru dan orang tua setiap hari.

Guru akan memantau sikap dan perilaku anak selama di sekolah. Sedangkan orang tua wajib mengisi buku penghubung ini dengan jujur. Kejujuran orang tua merupakan kunci membangun karakter baik pada anak.

Beberapa hal yang dipantau adalah sikap anak, apakah hari itu anak sedang senang, sedih atau marah, serta apa alasan sikap anak tersebut. Orang tua juga menilai sikap sopan santun, mandiri, kasih sayang kepada sesama. "Salat lima waktu juga dipantau. Misalnya apakah salat anak penuh, kalau tidak kenapa, apakah karena malas, sakit, atau lainnya," ujar Sri.

Melalui pemantauan harian ini, guru bisa mengambil langkah untuk menanamkan sikap-sikap baik pada anak. Pendidikan di sekolah memang tidak bisa lepas dari pendidikan di rumah. Orang tua ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya.

Waktu anak bersama orang tua dan keluarga jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru di sekolah. Artinya, orang tua seharusnya lebih mengetahui sifat-sifat anaknya. "Di sekolah itu ada persatuan antara orang tua dan guru. Pertemuan ini satu kali sebulan," kata Sri.

Dalam pertemuan ini, para orang tua siswa boleh curhat dan berbagi informasi tentang kondisi anaknya di rumah. Bahkan, orang tua juga dibekali dengan ilmu dan wawasan tentang mendidikan anak dengan baik dan benar. (RIN/UNI/S-1)
sumber berita:BANDAR LAMPUNG (Lampost, 23 Maret 2011):

pendidikan

2011-02-26T07:41:00.001+07:00

90% Guru SD Tak Kuasai ICT

Lebih dari 90 persen guru sekolah dasar (SD) di Bandar Lampung tidak menguasai ICT (information, computer, and technology). Akibatnya, mereka tak mampu menggunakan fasilitas yang disiapkan Kemendiknas yang hanya bisa diakses melalui komputer.

Sedikitnya jumlah guru SD yang menguasai ICT terlihat dari minimnya guru yang bisa menyampaikan materi pembelajaran menggunakan berbagai perangkat multimedia di sekolah.

Bahkan, banyak guru kebingungan saat diminta mengunduh atau mencari berbagai informasi seperti buku sekolah elektronik dan fasilitas pendidikan lainnya di website Kemendiknas.

Guru SD yang sedang menempuh pendidikan di universitas terbuka (UT) juga kesulitan mencari berbagai bahan ajar, padahal semua bisa diunduh di internet dan laman-laman milik UT.

Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Bandar Lampung Irlan Soelaeman mengatakan sebagian besar guru SD, terutama yang dari pelosok Lampung, tidak mampu mengakses berbagai bahan belajar di internet. Ironisnya lagi, banyak guru tidak mengetahui jadwal ujian karena tak mampu mencarinya melalui laman UT.

Sementara itu, Ketua MKKS SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan Zakki mengakui lebih dari 90% guru SD belum melek teknologi. "Hanya guru-guru di sekolah swasta favorit dan SD negeri yang sudah maju yang melek teknologi. Padahal, keberadaan teknologi saat ini sangat penting untuk menunjang suksesnya pembelajaran di kelas," kata Nusyirwan.

Tak Tersentuh

Secara terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Sutopo Ghani Nugroho mengatakan di negara maju peningkatan mutu guru pendidikan dasar menjadi prioritas utama membangun sektor pendidikan. Di Indonesia, peningkatan kualitas guru SD justru menjadi sektor yang tak tersentuh.

Ia menilai dari metode pengajaran hingga penguasaan teknologi informasi guru SD kita masih sangat lemah.

"Tak tersentuhnya guru pendidikan dasar di Indonesia akibat beberapa faktor, dari awal mula perekrutan, jenjang pendidikan, jumlahnya yang paling banyak, hingga sebarannya yang sampai ke pelosok pelosok membuat mereka seperti tak tersentuh," kata dia.

Topo mengatakan di negara maju seperti Jepang, pembangunan sektor pendidikan dasar menjadi prioritas pertama. Guru SD di sana yang justru terlebih dahulu disarjanakan. Sarana prasarana sekolahnya pun merata dari tingkat kota hingga ke pelosok kota sehingga tidak ada diskriminasi dalam pendidikan dasar.

Di Indonesia, menurut dia, kondisinya jutsru terbalik. Sebagian besar guru SD kita belum S-1. Sarana prasarana sekolah juga sangat timpang antara di kota dan di pelosok perdesaan. Padahal, pendidikan dasar adalah layanan yang harus diterima seluruh rakyat, beda dengan pendidikan menengah atas yang dinikmati hanya sebagian orang.

"Jadi wajar saja jika metode mengajar guru SD kita masih konvensional, buku yang diajar itu-itu saja. Minim alat peraga dan bahan ajar yang menyegarkan. Apa lagi mengharapkan mereka terus up to date melalui internet. Hal ini masih sangat sulit," kata Topo. Menurut Topo, peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi sangat besar dalam upaya mengatrol pendidikan dasar kita. Paradigma harus di balik, peningkatan mutu pendidikan dasar harus diutamakan.

Universitas Lampung hingga Universitas Terbuka harus berperan aktif dalam menyegarkan kembali kualitas guru SD. Dari metode mengajar hingga ke penguasaan internet. (UNI/MG14/S-1)

sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost, 26 Pebruari 2011)

kesehatan

2011-02-25T21:18:00.001+07:00

PENYAKIT BERBAHAYA: 639 Ayam Mati Terserang H5N1

Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Garut, Jawa Barat, mencatat 639 ayam di desa se-Kecamatan Banyuresmi mati. Diduga, kematian akibat terserang virus H5N1 atau flu burung.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakanla Kabupaten Garut Dida Kardiana, Kamis (24-2), mengatakan jumlah ayam yang mati tersebut terhitung sejak 12 Januari 2011. "Ayam itu ada yang kondisinya sudah mati dan ada yang diserahkan warga untuk dimusnahkan dalam upaya memutus mata rantai penularan virus," kata Dida.

Unggas milik warga yang mati mendadak itu, kata Dida, tersebar di beberapa kampung, yaitu 31 ekor di Desa Sukaratu, 162 ekor di Desa Sukasari, serta 446 ekor di Desa Banyuresmi.

Sebagian besar unggas yang sudah dimusnahkan itu, kata Dida, sudah dalam keadaan mati atau bangkai kemudian dibuang sembarangan oleh warga, sedangkan yang terpaksa dimusnahkan hanya terhitung kurang dari 20 ayam.

Masyarakat Desa Banyuresmi, katanya, masih banyak yang memelihara unggas terutama ayam dan tidak ingin menyerahkan ayamnya karena masih tidak percaya dengan penyebaran virus H5N1 tersebut. "Masih ada warga yang memelihara unggas di pekarangan rumah masing-masing, mereka tidak mau menyerahkan unggasnya untuk dimusnahkan," kata Dida.

Dida mengatakan khawatir virus yang terjangkit pada unggas menular pada manusia, terutama pemilik dan masyarakat sekitar kandang unggas. Warga mempertahankan unggasnya untuk tidak dimusnahkan, kata Dida, karena tidak setuju dengan ganti rugi dari pemerintah yang hanya Rp12.500 per ekor untuk segala jenis ayam baik kecil maupun dewasa.

"Kami belum memusnahkan semua unggas di Desa Banyuresmi, tapi kami tetap berusaha agar warga mau menyerahkan ayamnya untuk didepopulasi (pemusnahan)," kata Dida. (MI/U-3)

sumber berita: GARUT (Lampost, 25 Pebruari 2011)

kesehatan

2011-02-25T21:18:00.000+07:00

Dana BOS

2011-01-27T12:06:00.000+07:00

BOS Bebaskan Siswa dari Pungutan

Sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus membebaskan siswa miskin dari segala bentuk pungutan apa pun.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya pada penyerahan dana BOS triwulan pertama, di aula SMPN 16 Bandar Lampung, Rabu (26-1).

Menurut Sukarma Wijaya, secara umum program BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Sedangkan secara khusus, BOS bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).

"Secara khusus program BOS juga bertujuan membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta," ujarnya.

Sukarma Wijaya berharap dengan adanya pemberian dana BOS, baik kepada sekolah negeri dan swasta dapat meringankan beban dan biaya operasional bagi siswa di sekolah.

Hari itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan dana BOS triwulan pertama tahun anggaran 2011. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. kepada dua perwakilan sekolah swasta.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Bustami, dua perwakilan sekolah, yakni SD Persit dan SMP Utama 3.

"Alokasi dana BOS untuk sekolah di Bandar Lampung 2011 berjumlah Rp62,2 miliar. Untuk triwulan pertama akan dicairkan dana BOS sebesar Rp15,5 miliar," kata dia, Rabu (26-1).

Bustomi memaparkan jumlah sekolah penerima BOS di Bandar Lampung mencapai 345 sekolah. Dengan perincian 201 SD negeri, 34 SMP negeri, 35 SD swasta, dan 75 SMP swasta.

Pemerintah menganggarkan untuk setiap siswa dibiayai Rp400 ribu untuk sekolah dasar dan Rp575 ribu untuk siswa menengah pertama dalam satu tahun.

Bustomi menerangkan dana BOS akan diberikan kepada sekolah sebanyak empat kali dalam setahun. Untuk sekolah negeri, segala fasilitas yang dibiayai dana BOS menjadi aset daerah, sedangkan untuk sekolah swasta akan menjadi hak sekolah.

"Untuk sekolah negeri dana BOS merupakan dana bantuan. Sedangkan untuk sekolah swasta, dana BOS sifatnya hibah. Langsung diberikan dari pemerintah," kata dia.

Bustomi menjelaskan sistem pencairan antara sekolah negeri dan swasta berbeda. Untuk sekolah negeri dana dari keuangan negara masuk ke kas daerah, kemudian Dinas Pendidikan membuat surat permohonan pembayaran (SPP) ke kas daerah.

Kemudian kas daerah membuat surat perintah membayar (SPM) ke bendahara umum daerah. Lalu bendahara daerah menerbitkan surat persetujuan pencairan dana (SP2D) kepada masing-masing sekolah.

Sedangkan untuk sekolah swasta, segala administrasi, seperti SPP, SPM, dan SPD tidak dilakukan oleh Disdik, tetapi langsung oleh bendahara umum daerah. Dengan demikian, dengan diterbitkannya SP2D, dana BOS langsung disalurkan ke rekening masing-masing sekolah. (MG14/S-1)
sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost 27Janauari 2011)

INFO UN 2011

2011-01-06T07:24:00.000+07:00

UJIAN NASIONAL: Rumusan Kelulusan Siswa Diubah

Kementerian Pendidikan Nasional tidak mengubah nilai kelulusan ujian nasional (UN), yakni 5,5. Namun, formulasi penentuan kelulusan diubah dengan menggabungkan nilai UN, nilai rapor dari semester I—V, dan nilai ujian akhir sekolah.

Untuk pembobotan, porsi nilai UN sebesar 60% dan nilai sekolah 40%. Dengan adanya formulasi baru tersebut, siswa harus mendapatkan nilai sekolah di setiap mata pelajaran minimal 8. "Jadi tetap saja, kalau sekolahnya jeblok tidak akan lulus," kata Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh kemarin.

Selain menentukan formulasi kelulusan, pemerintah juga menetapkan kriteria lulus ujian sekolah diberikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. UN ulangan juga akan ditiadakan. Setiap sekolah nantinya harus mengirim hasil nilai sekolah dan UN per siswa ke pusat. Kemudian, tim dari pusat yang nanti akan menjumlahkan nilai sekolah dan nilai UN serta menetapkan siswa yang lulus ataupun tidak lulus.

Kebijakan baru tersebut mendapat sambutan positif dari kalangan pendidikan di Lampung. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Bandar Lampung Haryanto mengatakan kelulusan siswa kini tak hanya ditentukan UN. "Formula ini jauh lebih baik ketimbang ujian ulangan," ujarnya.

Menurut Haryanto, formula baru ini dapat menurunkan tingkat kecurangan dan beban psikologis siswa. "Tekanan psikologis siswa akan berkurang sehingga keinginan untuk berbuat curang pun bisa berkurang," kata Kepala SMPN 1 Bandar Lampung itu.

Ketua Dewan Pendidikan Lampung Sutopo Gani Nugroho juga memberi tanggapan serupa. Menurut dia, pola UN awalnya digunakan dalam tes masuk ke perguruan tinggi. Namun, lantaran hasilnya dianggap tidak kredibel, perguruan tinggi akhirnya menolak. "Konsep UN harus prediktif serta jujur dan kredibel," ujarnya.

Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Nomor 46 tentang UN SMP dan SMA 2010—2011, UN tahun pelajaran 2010—2011 untuk SMA/MA/SMK akan diselenggarakan 18—21 April 2011. Sementara jenjang SMP/MTs berlangsung 25—28 April 2011. (MG14/U-1)
sumber berita: Lampung Post 6 Januari 2011

Sertifikasi

2010-12-18T07:43:00.000+07:00

Pungli Sertifikasi Guru: Tiga Pegawai Inspektorat Lampung Tengah Ditahan

Kejaksaan Negeri Gunungsugih, Jumat (17-12), menahan tiga pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam kasus pungutan liar dana sertifikasi guru.

Ketiga tersangka, St (41), warga Seputihraman, Lamteng, ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sprint-05/N.8.18.3/Fd.1/12/2010. Kemudian, Alm (44), warga Metro, ditahan berdasarkan Sprint-03/N.8.18.3/Fd.1/12/2010. Berikutnya, Nw (46), warga Komering Agung, ditahan berdasarkan surat Sprint-04/N.8.18.3/Fd.1/12/2010. Ketiganya dijerat Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, ketiga tersangka kasus pungli guru tersertifikasi tersebut tidak memenuhi panggilan pertama pada Rabu (15-12) lalu dengan alasan sakit. Permohonan penundaan panggilan pemeriksaan tersebut didasarkan atas surat yang dilayangkan pengacara ketiga tersangka, Gunawan Raka.

Kasi Pidana Khusus Kejari Gunungsugih Amriyansyah menegaskan pihaknya masih akan melakukan pengembangan terhadap kasus pungli tersebut. "Tetap akan kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan saksi dan tersangka. Jika dimungkinkan terdapat tersangka baru kenapa tidak, karena itu juga tergantung dari hasil pemeriksaan nanti," ujarnya.

Sumber Lampung Post mengungkapkan Kejari Gunungsugih menargetkan 13 tersangka dalam kasus pungli guru bersertifikat tersebut.

Sementara itu, Gunawan Raka menilai penahanan terhadap kliennya terlalu dipaksakan. Ia juga menilai proses penyidikan kasus itu yang terlalu cepat. "Jeda panggilan pertama dan kedua hanya baru satu hari. Padahal dalam KUHAP diatur jeda panggilan pertama dan kedua tiga hari," kata Gunawan Raka.

Selain itu, Gunawan Raka menilai proses penyidikan yang dilakukan secara singkat terkesan dipaksakan. "Kita sama-sama tahu, kalau di Lamteng ini sedang ada masalah. Kajari dilaporkan Bupati, sedangkan proses penyidikan untuk kasus ini baru ditetapkan akhir November. Penyidikan ini terlalu singkat, ada apa sebenarnya?" kata dia. (CK-1/U-1)
sumber berita: GUNUNGSUGIH (Lampost, 17 Desember 2010)

Pendidikan

2010-12-08T18:47:00.000+07:00

Anggaran Pendidikan Bandar Lampung Cuma 5%

Tak hanya di Provinsi Lampung, anggaran pendidikan di Bandar Lampung pun tidak mencapai 20%. Dalam APBD 2011 yang telah disahkan DPRD, anggaran pendidikan di kota ini hanya 5% atau Rp54,2 miliar dari total APBD Rp1 triliun.

Pengamat pendidikan, Agus Pahrudin, Selasa (7-12), mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mematuhi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ini menunjukkan belum optimal dan lemahnya sistem perencanaan anggaran yang dilakukan dinas terkait. Padahal, konstitusi sudah menyatakan angka 20% adalah angka minimal untuk dipenuhi," kata dia.

Padahal, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011, salah satu prioritas pembangunan Bandar Lampung salah pendidikan.

Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) itu menambahkan jika konstitusi mengamanatkan porsi belanja pendidikan sebesar 20%, itulah angka minimal yang harus dipenuhi. Jumlah tersebut juga harus dikelola Dinas Pendidikan, bukan masuk anggaran SKPD lain meskipun anggarannya bernuansa pendidikan.

Menurut Agus, jika dibandingkan kabupaten dan kota lainnya, Bandar Lampung jauh lebih kaya. Oleh karena itu, pemenuhan anggaran pendidikan 20% bukanlah hal yang mustahil dilaksanakan. "Jadi persoalannya bukan karena keterbatasan anggaran, tetapi kelemahan Pemkot dalam menyusun anggaran," ujarnya.

Agus menyatakan Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai etalase Provinsi Lampung. Seharusnya, kebijakan Pendidikan di Bandar Lampung menjadi barometer pemerintah lainnya. Sayangnya, di Bandar Lampung sendiri masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan yang ada.

"Di beberapa tempat seperti Panjang, misalnya, masih banyak sekolah yang beroperasi dengan sarana prasarana seadanya. Padahal lokasinya berada di Kota Bandar Lampung. Jantung dari provinsi ini," kata Agus. (MG14/S-1)
sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost) 8 Desember 2010

Tidak perlu resah

2010-11-20T07:05:00.000+07:00

Wali Kota: Tidak Ada Mutasi Kepala Sekolah

Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. menegaskan dirinya tidak akan memutasi kepala sekolah, tetapi mengisi beberapa jabatan kepala sekolah yang lowong.

"Hari ini (kemarin, red) saya baca koran, ternyata banyak kepala sekolah yang resah karena isu mutasi," kata Herman, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Bandar Lampung tentang penyampaian KUA-PPAS, Jumat (19-11).

Herman malah balik mempertanyakan munculnya isu tersebut. "Isu itu siapa yang ngomong. Kepala sekolah jangan cepat memercayai isu yang beredar," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Sukarma Wijaya juga heran dengan munculnya isu mutasi di kalangan kepala sekolah. "Siapa yang mengembuskan isu itu," ujar Sukarma.

Sukarma mengatakan sampai saat ini Disdik belum pernah mengusulkan kepala sekolah yang akan dimutasi. Wali Kota pun belum pernah meminta data kepala sekolah yang akan dimutasi. "Sumber dari mana itu. Kenapa kepala sekolah kok resah sendiri," kata dia.

Ia meminta kepala sekolah tetap bersikap profesional dan menjalankan semua program dengan baik sehingga kualitas pendidikan di sekolah meningkat. “Kepala sekolah kenapa memercayai isu yang tidak jelas. Kenapa omongan pinggir jalan dipercayai," kata Sukarma.

Mantan Kepala Dinas Sosial ini mengatakan ada pengawas yang menilai kinerja kepala sekolah. Disdik pun memiliki penilaian sendiri atas kepala sekolah yang akan diganti. Penawas dan Disdik akan memberikan penilaian yang objektif terkait kinerja kepala sekolah. "Kalau memang rapat kepala sekolahnya merah, wajar saja diganti. Jabatan itu tidak permanen. Jabatan adalah hak sekaligus amanat," ujarnya.

Sukarma mengaku sudah berbicara dengan beberapa kepala sekolah dan melalui musyawarah kerja kepala sekolah agar tidak resah atas isu mutasi. "Jangan sampai isu mutasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan ada oknum yang sengaja memanfaatkan kepala sekolah yang takut kena mutasi dan menjanjikan sesuatu agar tidak di-rolling. Ini jelas merugikan kepala sekolah," kata Sukarma.

Ia menceritakan ada tiga kepala sekolah yang sudah mengaku diiming-imingi oknum LSM dan wartawan agar tidak dimutasi. Ia pun menyayangkan adanya oknum LSM yang memperdayai kepala sekolah. "Seharusnya LSM melakukan tugas mulia," kata dia.

Sukarma enggan menyebutukan kepala sekolah yang menghadap dirinya secara pribadi. Ia memerintahkan kepala sekolah melapor saja ke polisi jika ada oknum yang meminta imbalan dengan iming-iming bebas dari mutasi wali kota. (MG2/S-1)

BANDAR LAMPUNG (Lampost):sumber berita Lampost 20 November 2010

Kepsek Resah

2010-11-19T05:17:00.002+07:00

Isu Mutasi Bikin Resah Kepala Sekolah

Isu mutasi usai Iduladha membuat resah sejumlah kepala sekolah di Bandar Lampung. Mereka menduga mutasi tersebut bertalian dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) baru-baru ini.

Sejumlah kepala sekolah, terutama sekolah favorit di berbagai tingkatan, baik SD, SMP, SMA maupun SMK, akan dimutasi atau diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah. "Kami mendengar isu, para kepala sekolah akan dimutasi besar-besaran setelah Iduladha," kata seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.

Hal senada diungkapkan Kepala SMPN 1 Bandar Lampung Haryanto. "Saya bukannya tidak mendengar isu tentang mutasi besar-besar setelah pemilihan kepala daerah, tapi saya mencoba untuk tetap profesional," kata Haryanto.

Secara terpisah, Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Septiana juga mendengar isu tersebut. SMKN 4 Bandar Lampung yang merupakan salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) memang menjadi salah satu sekolah favorit, sehingga tidak mengherankan banyak pihak ingin menjabat kepala sekolah di sekolah ini.

"Saya sudah dengar isu itu, tapi saya tetap menjalankan program yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan komite sekolah, Bapepda, dan dinas pendidikan," kata Septiana.

Pihaknya berharap dalam melakukan mutasi jabatan kepala sekolah, wali kota berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kepala sekolah yang ditunjuk benar-benar berkompeten pada bidangnya dan bisa membawa pendidikan di Bandar Lampung menjadi lebih baik.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD Kota Bandar Lampung Nusyirwan Zakki meminta kepala SD agar tidak resah dengan adanya isu mutasi.

"Sepanjang kita melaksanakan tugas dengan baik dan profesionalisme yang tinggi, kawan-kawan tidak perlu khawatir," kata dia.

Selain itu, menurut dia, seorang kepala daerah seperti wali kota saat melakukan mutasi selalu mengacu pada peraturan yang ada.

"Rolling adalah sebuah kewajaran dan merupakan kewenangan mutlak wali kota," kata dia.

Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada kepala sekolah tidak perlu resah dengan isu tersebut. Sebab, jika para kepala sekolah terpancing dengan banyaknya isu yang beredar, konsentrasi mereka dalam memimpin sekolah akan terganggu.

"Jangan sampai karena adanya isu ini kemudian pembelajaran siswa terganggu dan menyebabkan kualitas pendidikan di Bandar Lampung kurang baik," kata dia. (UNI/S-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost):(sumber berita : 19 November 2010)

Pungutan dan Sertifikasi

2010-11-16T00:18:00.001+07:00

Guru Bersertifikasi Resah

Ratusan guru bersertifikat di Lampung Tengah resah. Aparat inspektorat kabupaten yang menginspeksi mereka soal sertifikasi dalam beberapa pekan terakhir diduga meminta sejumlah uang kepada guru.

Jumlah uang yang diminta dari guru bersertifikasi antara Rp200 ribu—Rp300 ribu per orang. Seorang guru di Kecamatan Anakratu Aji mengaku harus merelakan Rp300 ribu saat aparat Inspektorat Kabupaten Lamteng datang ke sekolah tempatnya mengajar.

Guru di Seputihbanyak dan sejumlah temannya juga dimintai uang, tapi jumlahnya relatif lebih kecil, yaitu Rp250 ribu per orang. Sejumlah guru di Kecamatan Seputihsurabaya, Punggur, Baumiratunuban, dan Trimurjo yang diinsepeksi, Kamis (11-11), juga mengakui hal yang sama. Hanya saja, jumlah yang dimintai aparat inspektorat bervariasi. Seorang guru yang terakhir diinsepeksi kemarin mengaku hanya dimintai Rp200 ribu per orang.

Sejumlah guru bersertifikat yang ditemui terpisah mengaku tidak berani menolak permintaan itu sebab saat pengarahan hingga pemeriksaan, para pegawai inspektorat terkesan menakut-nakuti.

Kalau sampai ada satu saja syarat sertifikasi dibatalkan atau jam mengajarnya tidak mencapai 24 jam per minggu, tunjangan sertifikasi mereka akan dicabut.

"Kalaupun mau inspeksi, ya inspeksi saja. Jangan minta-minta duit gitu. Kan menginspeksi itu tugas mereka dan memang sudah ada anggarannya. Kalau memang enggak ada anggarannya, ya enggak usah inspeksi," kata seorang guru di Terbanggibesar, yang takut disebut identitasnya.

Guru bersertifikat di Kecamatan Seputihraman, yang ditemui terpisah, menyesalkan pihak yang meminta ataupun memberi uang tersebut. Apalagi, jumlah yang dikehendaki cukup besar. "Saya khawatir kalau ini nanti jadi kebiasaan. Bayangkan saja kalau di Lamteng ini ada 500 guru; kali 300 ribu rupiah, sudah Rp150 juta," kata dia.

Ijazah dan Berkas Palsu

Sekretaris Inspektorat Lamteng Zulyana membenarkan adanya tim yang diturunkan ke semua SMP negeri maupun swasta yang ada di Lamteng. Tugas mereka yakni menindaklanjuti adanya laporan dugaan ijazah dan berkas sertifikasi guru bersertifikat yang palsu.

Untuk itu, para guru bersertifikat tidak perlu resah jika semua berkas portofolionya asli. Apalagi, mereka juga mengajar sedikitnya 24 jam per pekan. Pihaknya pun melarang tim meminta tip atau uang jalan karena kegiatan itu sudah dianggarkan.

Mengenai dugaan timnya yang memintai uang, pihaknya akan meneliti lebih dulu. Jika memang terbukti, kasus itu akan dilaporkan kepada Plt. Inspektur Robinson untuk menentukan sanksinya. "Yang jelas, tidak ada kewajiban bagi guru untuk memberi uang jalan. Kalaupun diminta, jangan dikasih," kata Zulyana.

Dari penelusuran Lampung Post, aparat inspektorat setidaknya telah menginspeksi para guru SMP negeri dan swasta di Kecamatan Anakratuaji, Seputihsurabaya, Bumiratunuban, Seputihbanyak, dan terakhir Trimurjo.

Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan No. 700/607/LTD.1.c/2010, mereka bekerja berdasarkan SPT Insepektur Kabupaten No. 700/21.R/SPT/LTD.1.a/2010.

Mereka akan menginspeksi daftar hadir guru selama mendapat tunjangan sertifikasi, surat pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah, portofolio, ijazah, SK pengangkatan, dan daftar guru per sekolah. Pemeriksaan biasanya dilakukan di satu sekolah negeri di kecamatan yang dikunjungi. (NUD/LUT/D-3)

GUNUNGSUGIH (Lampost):Sumber berita , 16 Nopember 2010

Pendidikan

2010-11-05T09:10:00.000+07:00

PENELITIAN: ‘Video Game’ dan Internet Ganggu Konsentrasi Anak

Penelitian terbaru menemukan anak-anak yang gemar berkutat dengan video game, internet, dan telepon seluler pada malam hari saat mereka seharusnya sudah beranjak tidur cenderung mengalami gangguan konsentrasi belajar dan depresi.

Penelitian dilakukan Pusat Kelainan Tidur di JFK Medical Center, Edison, AS, terhadap 40 anak laki-laki dan perempuan berusia rata-rata 14 tahun. Hasilnya, anak-anak yang menggunakan jam tidur mereka untuk ber-SMS ria, bermain komputer, ataupun benda-benda elektronik lainnya mengalami kelainan tidur serius.

"Tidak seperti membaca ataupun mendengarkan musik, aktivitas yang menggunakan peralatan elektronik ini tidak memicu rasa kantuk. Justru merangsang otak untuk bekerja dan akhirnya mengganggu siklus tidur normal anak," kata ketua peneliti, Dr Peter G. Polos.

Berdasarkan penelitian itu, juga ditemukan rata-rata partisipan yang berkirim pesan singkat kepada teman mereka sebelum tidur terbangun minimal satu kali setiap malam karena bunyi pesan masuk.

Para peneliti menemukan adanya hubungan erat antara perilaku penggunaan media elektronik pada malam hari dan kelainan belajar, seperti hiperaktif, mood yang berubah-ubah, gugup, depresi, dan penurunan kemampuan berpikir pada anak keesokan harinya.

"Kebanyakan orang tua berpikir aktivitas anak mereka pada malam hari itu adalah hal yang wajar di era modern ini. Padahal orang tua seharusnya tetap mengawasi penggunaan media elektronik di malam hari," ujar Polos.

Sementara itu, berdasarkan penelitian, balita masa kini banyak menghabiskan waktu di depan televisi rata-rata 5 jam per hari. Padahal, durasi yang direkomendasikan American Academy of Pediatrics (AAP) hanya 1—2 jam.

Kondisi itu sangat memprihatinkan bagi perkembangan anak karena menurut penelitian sebelumnya, ada hubungan erat antara durasi balita duduk di depan televisi dan efek buruk seperti penggunaan bahasa yang buruk, obesitas, perilaku agresif, hingga performa akademis yang buruk.

Penelitian yang dipimpin Dr. Pooja Tandon dari Institut penelitian Anak Seattle dari Universitas Washington itu mengambil sampel hampir 9.000 balita di AS. Tandon kemudian meneliti mereka dengan menggunakan Early Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort (ECLS-B). Hasilnya sekitar 70% anak berada di depan televisi selama 4,1 jam per hari.

Mereka yang dirawat sepenuhnya di rumah, tidak dititipkan ke penitipan anak, terpapar tayangan televisi selama 4,4 jam per hari. Adapun mereka yang dititipkan menunjukkan angka lebih tinggi, 5,5 jam per hari.

Tandon memahami sulitnya mengusir televisi atau video game dari kehidupan anak. Karena itu, ia merekomendasikan untuk mengakalinya dengan acara yang berkualitas. "Untuk anak di atas usia dua tahun, saya pikir program yang mengajarkan angka, huruf, bahasa lain, dan yang mempunyai pesan positif seperti berbagi dan menghargai perbedaan bisa ditonton," kata Tandon. Ia pun menyebutkan acara semacam Dora the Explorer dan Sesame Street sebagai contoh. (S-1)

JAKARTA (Lampost/MI):sumber berita, 5 Nopember 2010

Lampung Calon Ibu Kota Republik Indonesia

2010-10-16T06:02:00.001+07:00

Provinsi Lampung memiliki potensi untuk menjadi calon ibukota khusus untuk pusat pemerintahan Indonesia menggantikan Jakarta.Secara demografi, Lampung lebih baik dibandingkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah Jonggol, Jawa Barat maupun Banten.

Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Universitas Lampung Syafarudin mengungkapkan, potensi itu masih menjadi kajian tim gabungan Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Bandar Lampung (UBL). "Kami melihat Lampung memiliki potensi untuk menjadi pusat pemerintahan," kata Syafarudin, Kamis (14/10).

Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan bukan berarti pemindahan ibukota negara. Ibukota negara memiliki banyak fungsi yang harus dinaungi seperti, pusat perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Sehingga, apabila ibukota dipindahkan, hal tersebut akan sulit dilakukan.

"Kami melihat konsepnya yang dipindahkan hanya pusat pemerintahan saja. Sehingga, ibukota tetap di Jakarta. Karena, fungsi lain sudah ada di sana. Lokasi Lampung pun tidak terlampau jauh dari Jakarta," ujarnya.

Syafarudin menjelaskan pemisahan ibukota negara dengan pusat pemerintahan sudah banyak dilakukan di negara lain. Misalnya di Malaysia yang memiliki ibukota negara di Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan di Selangor.

Ide awal konsep itu kata Syafarudin, sebenarnya sudah pernah didengungkan sebelumnya sekitar tahun 2008. Meskipun demikian, isu kembali menghangat setelah ada wacana dari pemerintah pusat yang akan memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Bahkan, dua daerah di Indonesia yaitu kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat dan Provinsi Banten pun telah mengajukan usul supaya ibukota dipindahkan ke lokasi tersebut. Secara demografi, Lampung lebih baik dibandingkan Palangkaraya, Jonggol, maupun Banten.

Timpang
Apabila pusat pemerintahan diletakkan di Palangkaraya, Syafarudin menilai justru akan menimbulkan ketimpangan. Dengan lokasi tersebut, pemerintah memang bisa mewakili Indonesia bagian tengah dan timur.

Padahal, penduduk di dua wilayah tersebut hanya satu pertiga dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara, dua pertiga penduduk Indonesia berada di Indonesia bagian barat yaitu Pulau Jawa dan Sumatera.

"Kalau pusat pemerintahan di Kalteng itu cuma akan menaungi satu pertiga penduduk Indonesia. Pemerintahan akan lebih stabil apabila pusat pemerintahan berada di Indonesia bagian barat karena mampu menaungi sebagian besar penduduk Indonesia," ujarnya.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dua daerah lain yang turut mengajukan usul menjadi ibukota, Lampung lebih potensial karena masih memiliki lahan yang luas. Hasil kajian sementara, lanjut Syafarudin, tim merekomendasikan lokasi pusat pemerintahan di Lampung bagian tengah atau bagian timur.

Hal tersebut pun sudah sesuai dengan kajian yang pernah dilakukan pakar demografi dari Universitas Gadjah Mada Profesor Sutikno. Menurut Sutikno, apabila pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan, maka lokasi yang paling sesuai adalah di Sumatera bagian timur. "Termasuk Lampung yang ada di Pulau Sumatera," kata Syafarudin.

Rekomendasi di dua lokasi tersebut karena wilayah barat Lampung merupakan daerah rawan bencana. "Daerah barat termasuk dalam patahan gempa. Sehingga, rawan apabila pusat pemerintahan ditempatkan di sana," papar Syafrudin.

Apabila Lampung ditetapkan menjadi pusat pemerintahan, Syafrudin menilai, hal tersebut bisa membawa dampak positif bagi Sumatera. Lampung yang menjadi pintu gerbang Sumatera dari Jawa bisa membuka potensi daerah lain di Sumatera.

"Tentu infrastruktur akan diperbaiki. Dulu ada rute pedagang yang dikenal dengan Asian Railway. Yaitu, jalan darat pedagang dari Asia memasuki Indonesia melalui Pekanbaru. Hal itu bisa kembali diadakan pada saat ini dengan dibangunnya jembatan. Tentu, bisa membawa dampak ekonomi yang baik," kata Syafarudin.

Selain aspek demografi, kesiapan Lampung menjadi pusat pemerintahan meliputi berbagai aspek lain mulai dari sosiologi, politik pemerintahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Syafarudin mengaku belum bisa menjelaskan seluruh aspek tersebut.

Pasalnya, hal tersebut masih dalam kajian lima anggota tim yang terdiri dari Syafarudin, Arizka Warganegara (Dosen FISIP Unila), Bagus (Dosen Fakultas Teknik Unila), Ahmad Faisal (Dosen Fakultas Ekonomi Unila), dan IB Ilham Malik (Dosen Fakultas Teknik UBL).

"Data-datanya masih kami persiapkan semua. Setiap anggota sudah memiliki tugasnya masing-masing. Kami sudah melakukan kajian sejak dua minggu lalu. Rencananya, kami akan melakukan satu kali lagi pertemuan untuk menggabungkan hasil tugas yang dikerjakan. Mungkin pekan depan sudah selesai," kata staf pengajar di FISIP Unila tersebut.(rid)

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - (16 Oktober 2010)

bisnis

2010-09-24T08:58:00.000+07:00

TELEKOMUNIKASI: Indonesia Perlu Investor Bangun ICT

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Indonesia masih memerlukan banyak investor dari luar negeri untuk membantu menyelesaikan proyek-proyek teknologi informasi dan komunikasi di Tanah Air.

Siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kamis (23-9), menyebutkan pernyataan tersebut disampaikan Menkominfoketika saat pidato pembukaan Seminar Indonesia-China Business Opportunity in IT & Communication Industry Meeting, Rabu (22-9) malam, di Hotel Shangri-La, Shanghai, China.

Menurut Menkominfo, peluang pengembangan Infrastruktur Information and Communication Technology (ICT) di Indonesia cukup terbuka bagi para investor asal China.

Menkominfo menggambarkan mengenai wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, terdiri lebih dari 17 ribu pulau, dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa, dan rentangan lebih dari 5.400 km dari wilayah barat hingga timur, serta terletak di wilayah strategis antara Benua Asia dan Australia.

Saat ini, kata Menkominfo, Pemerintah Indonesia sedang membangun Indonesia Connecting di bidang Komunikasi dan Informasi. Pengguna telepon seluler di Indonesia kini berjumlah 178 juta jiwa dan pengguna internet telah mencapai 45 juta orang.

"Kami masih terus menuntaskan pembangunan Proyek Palapa Ring, Kabel Fiber optik bawah laut, yang masih tersisa 20% lagi di wilayah Indonesia Timur," ujarnya.

Ia mengatakan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini tentu akan diteruskan sampai ke tingkat cyber city, bahkan last miles.

"Kami ingin memperkecil digital devide, mengembangkan dunia penyiaran, telekomunikasi dan internet, meningkatkan edukasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT), aplikasi ICT di bidang pemerintahan, kesehatan, bisnis dan lain-lain," kata Tifatul yang pidatonya langsung diterjemahkan dalam bahasa China. (E-2

sumber berita: JAKARTA (Lampost/Ant): 24 September 2010

SARANA BELAJAR: Manfaat LKS akan Dievaluasi

2010-08-14T07:49:00.001+07:00

Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan akan mengkaji dan mengevaluasi lembar kerja siswa (LKS). Hal itu terkait maraknya pungutan sekolah di luar bantuan operasional sekolah (BOS) yang mengatasnamakan LKS. Mendiknas mengaku kerap menerima laporan terkait persoalan tersebut.

"Kami akan mengkaji dan mengevaluasi seberapa jauh kegunaan dan manfaat LKS di sekolah. Sebenarnya kan sudah cukup jika para siswa diberikan buku paket sebagai bahan pembelajaran di kelas," ujar Mendiknas seperti diberitakan Republika Online.

Dana BOS yang diberikan ke SD/SLB di kota sebesar Rp400 ribu/siswa/tahun dan SD di kabupaten sebesar Rp397 ribu/siswa/tahun. Sedang untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp575 ribu dan untuk wilayah kabupaten mencapai Rp570 ribu, kata Mendiknas, sudah bisa dikatakan cukup.

Penentuan besaran dana BOS untuk setiap siswa sudah dianalisis. Jika masih ada pungutan lain berupa biaya LKS, Mendiknas menjamin akan melakukan evaluasi. Jika LKS tidak begitu bermanfaat bagi proses belajar-mengajar, sekolah tidak perlu memakai LKS. "Namun sebaliknya, jika LKS sangat dibutuhkan, kami berencana biaya LKS akan kami masukkan ke dalam BOS," ujarnya.

Rencana tersebut bertujuan agar pihak sekolah tidak lagi membebani para siswa dan orang tua untuk mengeluarkan biaya. "Esensinya 2011 kami ingin membereskan masalah di jenjang pendidikan dasar wajib, yakni SD�SMP. Kami tak ingin para siswa dan orang tua sampai saat ini dibebani biaya lagi. Kami berharap untuk jenjang ini semuanya gratis," kata Mendiknas.

Lebih jauh, Mendiknas menambahkan hasil kajian atau evaluasi LKS ini akan mulai diterapkan di dalam program BOS tahun 2011. "Jika hasil evaluasinya sudah ada, mungkin penerapannya akan dilaksanakan di dalam program BOS tahun depan," kata dia. (S-2)
sumber berita:JAKARTA (Lampost, 14 Agustus 2010):

Pasar Murah

2010-08-13T08:02:00.000+07:00

RAMADAN: Pemprov Gelar Pasar Murah Akhir Agustus

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menggelar pasar murah pada akhir Agustus. Kegiatan ini diharapkan bisa menekan kenaikan harga menjelang Idulfitri.

"Pemerintah Kota Bandar Lampung rencananya menggelar pasar murah 1 September. Kami upayakan pasar murah Pemprov lebih dahulu digelar agar masyarakat memperoleh kesempatan lebih untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga murah. Sekitar akhir Agustus lah," kata Sutono, asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekprov Lampung, Kamis (12-8).

Beberapa hari mendatang, menurut Sutono, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pengusaha yang bergerak di bidang bahan pokok makanan, seperti tepung terigu, minyak goreng, dan gula.

Pada pertemuan itulah nantinya disepakati tempat dan waktu pelaksanaan serta potongan harga yang mungkin diberikan perusahaan kepada masyarakat. Pelaksanaan pasar murah tahun ini diupayakan berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Jika tahun lalu pasar murah tidak hanya dinikmati masyarakat, tetapi juga oleh pegawai negeri sipil (PNS), tahun ini pihaknya mengupayakan pasar murah hanya dinikmati masyarakat umum saja.

Sedangkan untuk PNS akan digelar pasar terorganisasi baik di lingkungan Pemprov ataupun di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

Bagi komoditas tertentu seperti sapi, kambing, atau ayam, menurut Sutono, juga bisa dilakukan dengan iuran bersama dengan rekan-rekan satu kantor sehingga mereka tidak perlu ke pasar umum lagi.

Kebijakan ini, kata dia, bukan hanya untuk mencegah PNS membeli bahan pokok di pasar murah, melainkan juga sebagai upaya menekan kenaikan harga di pasar-pasar tradisional.

"Dengan ada pengelompokan pembeli seperti itu, pembelian di pasar tradisional akan berkurang. Jika permintaan berkurang, harga akan turun. Masyarakatlah yang akan diuntungkan dengan keadaan ini karena harga bahan pokok makanan jadi bisa lebih terjangkau," kata Sutono. (MG3/K-1)
BANDAR LAMPUNG (sumber berita :Lampost, 13 Agustus 2010):

sertifikasi

2010-08-06T09:01:00.002+07:00

Tunjangan permenkeu pencairan perlu disederhanakan

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional Baedhowi mengatakan peraturan Menteri Keuangan (permenkeu) mengenai tata cara pencairan tunjangan profesi guru perlu disederhanakan.

Tata cara dan persyaratan yang terlalu ketat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggapnya memperlambat proses pencairan tunjangan. "Sudah ada surat Mendiknas ke Menkeu supaya pelaksanaan pencairan tunjangan profesi tidak terlalu ketat," ujar Baedhowi, Rabu (4-8) petang.

Baedhowi menjelaskan guru yang sudah lulus sertifikasi akan mendapatkan tunjangan melalui pemerintah kabupaten/kota. Karena pelaksanaan pencairan dana tunjangan profesi guru melalui kabupaten/kota untuk tahun pertama, diperlukan permenkeu.

Ketika dibuat permenkeu tersebut, persyaratan pencairan terlalu banyak. "'Oleh karena itu, kabupaten/kota memerlukan banyak sekali berkas dari guru yang bersangkutan. Sebenarnya sudah dikumpulkan oleh guru saat mereka disertifikasi," ujarnya.

Dalam permen tersebut, guru harus membuktikan sertifikat yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi surat pernyataan melaksanaan tugas, dan masih banyak lainnya. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami perbaiki terkait pelaksanaan pencairan guru itu. Sebelum Lebaran insya Allah cair," kata dia.

Dana tunjangan profesi guru sebesar Rp10,99 triliun untuk tunjangan profesi 2010 yang dibayarkan melalui kabupaten/kota. Jumlah guru sebanyak 380 ribu di tingkat kabupaten dan kota.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengatakan tunjangan profesi guru segera dicairkan. Ia mengakui keterlambatan pemberian tunjangan profesi guru disebabkan belum adanya peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) yang menjadi dasar pencairan dana tersebut.

Fasli mengatakan uang tunjangan profesi guru sudah masuk dalam dana alokasi umum (DAU) daerah pada Januari 2010. Sedangkan tunjangan fungsional guru non-PNS (swasta) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Akan tetapi, jika tiap daerah mempunyai kebijakan sendiri, besarnya insentif guru terserah daerah.

"Karena tunjangan profesi guru akan dibayar ke daerah, Kementerian Keuangan ingin save. Mereka ingin verifikasi data guru bersertifikat terlebih dulu, jangan sampai ada guru yang haknya tidak dibayar,'' kata Fasli, Selasa (3-8) malam, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Fasli mengatakan dalam proses pencairan tunjangan profesi guru harus ada peraturan Menkeu yang harus dibuat untuk menjadi dasar transfer uang ke daerah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan meminta verifikasi guru yang berhak menerima tunjangan. Verifikasi yang dilakukan meliputi nama guru, nomor sertifikat, data mengajar 24 jam seminggu, dan yang lainnya. (S-1)

sumber berita: JAKARTA (Lampost, 6 Agustus 2010)

Pendidikan

2010-07-30T07:55:00.000+07:00

Setop Program RSBI dan SBI

Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanal (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) harus dihentikan. Alasan paling mendasar melanggar UUD 1945.

Hal itu diutarakan Ahmad Yulden Erwin, mewakili masyarakat peduli pendidikan Lampung, usai diskusi pembentukan Kaukus Pendidikan di Sekretariat Koalisi Antikorupsi di Bandar Lampung, Kamis (29-7).

"Program RSBI harus dihentikan karena melanggar konstitusi kita. RSBI merupakan program pemerintah yang melanggar semangat Undang-Undang Dasar kita," kata Erwin.

Erwin menegaskan RSBI dan SBI telah meruntuhkan perwujudan hak asasi manusia, terutama hak dasar warga negara mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, tanpa pembatasan, pelecehan atau pengucilan.

"Adanya konsep RBSI dan SBI menunjukkan pemerintah telah gagal memahami perbedaan vital antara pendidikan (education) dan persekolahan (schooling). Adanya RSBI dan SBI menunjukkan pemerintah lepas tanggung jawab dan membebani masakah pendidikan ke pada masyarakat," kata dia.

Erwin menyatakan kesetaraan dalam pendidikan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya cita-cita pendidikan. Menjamurnya RSBI di Lampung adalah fakta miris, di mana sekolah-sekolah negeri yang bermutu berubah menjadi sekolah bertaraf internasional dengan biaya yang sangat mahal.

"Adanya RSBI mempertegas dikotomi antara yang kaya dan yang miskin pada dunia pendidikan. Dikotomi ini telah memunculkan kastanisasi di kalangan masyarakat. Kompetisi dalam RSBI lebih kepada uang, bukan kecerdasan dan kemampuan belajar siswa," kata Erwin.

Ia menyatakan adanya RSBI dan SBI ternyata justru membebani orang tua siswa. Membebani anggaran. Akibatnya sekolah-sekolah negeri saat ini menjadi mahal. Kembalikan sekolah-sekolah negeri bermutu untuk semua, bukan hanya untuk yang mampu saja.

"RSBI dapat saya katakan sebagai kegiatan bisnis palsu dalam dunia pendidikan. Dalam bisnis sesungguhnya dapat dihitung berapa nilai investasi dan keuntungan yang didapat. Dalam RSBI, apa sekolah dapat menjamin dana yang dikeluarkan dengan prestasi yang bakal didapat siswa," kata dia.

Riffan A. Hadi, praktisi pendidikan, menyatakan maraknya RSBI di Lampung jika dievaluasi ternyata belum menunjukkan mutu yang bertaraf internasional. Contoh terbaik pengelolaan RSBI ada di Sumatera Selatan, di mana Gubernur Alex Nurdin memberikan kuota 30 persen untuk anak-anak miskin dan cerdas dari berbagai kabupaten/kota yang ada di provinsinya.

Diskusi pembentukan Kaukus Pendidikan Provinsi Lampung ini dilakukan oleh kelompok masyarakat peduli pendidikan di Lampung, diwakili Riffan A. Hadi (praktisi pendidikan), Deni Ibrahim (KoAK), Ahmad Yulden Erwin (KoAK), Selly Fitriani dan Sofyan H.D. (Damar), S.N. Laila (Gerakan Perempuan Lampung), M. Fazari (Education Care Center), Wakos Gautama (AJI Lampung). (MG14/S-1)
sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost, 30 Juli 2010):

Ujian Nasional

2010-07-26T12:57:00.001+07:00

Tahun Depan UN Jadi ‘Tiket’ Kuliah

Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan sinergi hasil ujian nasional dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.

"Mungkin mulai tahun depan ujian nasional menjadi proporsi dari seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso di Pontianak, Minggu (25-7).

Menurut dia, keduanya nanti dipertimbangkan menjadi ukuran untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.

Ia menambahkan tidak ada perbedaan antara hasil ujian nasional siswa di Jawa dan luar Jawa. "Ujian berlaku nasional," kata mantan Rektor Institut Teknologi Bandung itu.

Djoko Santoso mengatakan ujian nasional merupakan nilai pencapaian anak di tingkat sekolah. Sedangkan seleksi untuk menilai kemampuan siswa menyelesaikan sekolah.

Selama ini, kata dia, siswa asal Kalimantan Barat juga dapat mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri di Jawa atau daerah lain di seluruh Indonesia.

Ia melanjutkan Ditjen Pendidikan Tinggi juga tengah menyiapkan pendidikan karakter dalam sistem perkuliahan. "Sekarang mulai dirumuskan," kata dia.

Sebelumnya, pengamat pendidikan Darmaningtyas di Jakarta, beberapa waktu lalu, menyatakan keprihatinannya atas potret pendidikan di negeri ini yang bukan mencerdaskan, melainkan mencemaskan. Buktinya, ujian nasional masih dianggap penentu hasil belajar.

"Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan ujian nasional karena tidak relevan," kata Darmaningtyas.

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh juga mengakui penurunan kelulusan ujian nasional SMA sebesar 4% dibandingkan tahun lalu. Ia berharap siswa tidak menyerah dan bersiap mengikuti ujian nasional ulangan untuk tingkat SMA dan SMP.

Hal yang sama diutarakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Supeno, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pelaksanaan UN diminta dihentikan pada 2011 nanti. Alasannya, UN berdampak cukup serius bagi para siswa mulai dari gangguan psikologis, mental, bahkan bunuh diri.

Empat kali diselenggarakan, UN terus menuai kontroversi. Apalagi tingkat kelulusan UN tahun ini menurun dibanding tahun silam.

Meski ada ujian pengulangan, stigma negatif bagi mereka yang gagal menjadi beban berat sebagian siswa. (ANT/S-1)

sumber berita:PONTIANAK (Lampost), 26 Juli 2010

KEBANGSAAN: Pengetahuan Pancasila Masyarakat Turun

2010-05-21T07:33:00.000+07:00

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengatakan pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam. "Bagi sebagian kalangan, keprihatinan tersebut mungkin dipandang sebagai sikap konservatif semata. Namun, dalam konteks berbangsa hal itu merupakan fakta bahwa kredibilitas Pancasila sedang merosot," kata dia, di Yogyakarta, Rabu (19-5).

Dalam seminar Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa itu, kata dia, kredibilitas Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan terus merosot dan tidak populer.

As'ad Said Ali mengatakan survei yang dilakukan Pusat Studi Pancasila menyebutkan kemerosotan itu. "Pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah hanya sebagai pelengkap kurikulum, yang tidak dipelajari serius oleh peserta didik. Para pendidik pun hanya mengejar pelajaran-pelajaran yang menentukan kelulusan," ujar As'ad.

Menurut dia, sejak reformasi kredibilitas Pancasila makin merosot, peranannya jatuh sebagai barang pusaka, hanya sekadar azimat politik. "Ini disebabkan asosiasi-asosiasi negatif terhadap Pancasila karena penerapannya pada masa lalu. Padahal, sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral, di mana kerangka kewarganegaraan harus didasarkan," ujarnya.

Pancasila saat ini, lanjut As'ad, hanya dijabarkan dalam kebijakan, aturan, dan undang-undang. Namun, pelaksanaannya malah menyimpang dari nilai-nilai sila Pancasila. "Seharusnya penjabaran Pancasila dilakukan secara akademik, atau lebih implisit melihat ke dalam nilai-nilai Pancasila," kata As'ad. (ANT/U-3)’
sumber berita: YOGYAKARTA (Lampost) 21 Mei 2010

UN

2010-03-27T19:13:00.000+07:00

DPD Minta UN Dihentikan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dani Anwar, meminta Mendiknas mengakhiri penyelenggaraan ujian nasional (UN). DPD menilai UN belum layak diterapkan di Indonesia.

"DPD setuju UN terakhir diadakan 2010 dan tidak dilanjutkan," kata Dani dalam dialog interaktif DPD bertajuk UN perlukah dipertahankan, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (26-3).

Menurut Dani, Mendiknas seharusnya memperhitungkan terlebih dahulu kualitas dan infrastruktur pendidikan di daerah. Memaksakan UN, kata dia, justru akan menekan pelajar di daerah tertinggal.

"DPD menilai UN sama sekali tidak adil. Banyak siswa di daerah yang stres karena tidak bisa mengerjakan soal UN yang standarnya terlalu tinggi," ujar Dani.

Tetapi, kata Dani, apa yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya. Bukan memperhatikan kualitas pendidikan, melainkan pejabat Kemendiknas hanya mengunjungi pelaksanaan UAN. "Kunjungan pejabat ke daerah untuk memantau UN hanya mengganggu konsentrasi peserta UN."

Meninggal Dunia

Dari Cilacap, Jawa Tengah, seorang siswa meninggal dunia saat mengerjakan soal ujian nasional. Nur Hayati tiba-tiba saja lemas, kemudian pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat siswa SMK Budi Utomo, Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah, itu sedang mengikuti ujian nasional (UN) untuk mata pelajaran Matematika.

Peristiwa mengenaskan tersebut terjadi pada Jumat (26-3). Nur tiba-tiba terlihat lemas dan tak lama kemudian pingsan.

Wakil Kepala SMK Budi Utomo Gandrungmangu, Slamet Sukiran, menuturkan Nur sempat dilarikan ke RSUD Cilacap. Namun, nyawa remaja tersebut tetap tidak tertolong. Nur mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 13.00.

"Kata temannya, sebelumnya Nur sempat mengeluh pusing. Dan tak lama kemudian dia pingsan. Kami sudah berusaha membawanya ke rumah sakit," ujar Slamet.

Menurut pihak keluarga, Nur Hayati sebelumnya memang belajar hingga larut malam. Keesokan paginya, dia berangkat ke sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu.

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian mengenai sebab-sebab kematian siswa SMK tersebut. PIhak RSUD Cilacap juga masih melakukan penelitian lebih lanjut. (S-1)

sumber berita: JAKARTA (Lampost/Dtc) 27 Maret 2010

RSBI

2010-02-09T07:31:00.001+07:00

RSBI Ditengarai akan Gagal

Rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) di Lampung ditengarai gagal jika tidak mendapat perhatian khusus pemerintah daerah.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Sutopo Ghani Nugroho menjelaskan itu usai memaparkan hasil evaluasi Dewan Pendidikan Provinsi Lampung terhadap 26 sekolah berstatus RSBI di SMPN 2 Bandar Lampung, Senin (8-1).

Sutopo Ghani diundang Kepala SMPN 2 Bandar Lampung Sartono untuk diminta masukannya mengenai rencana penyusunan program jangka panjang SMPN 2 Bandar Lampung sepuluh tahun ke depan.

Agar program yang disusun mengacu kondisi rill sekolah, apalagi SMPN 2 Bandar Lampung merupakan salah satu SMP berstatus RSBI, momen tersebut digunakan Sutopo menyosialisasikan hasil kerja Dewan Pendidikan Provisni pada Januari tahun ini.

"Tahun ini, kami, Dewan Pendidikan mendapat anggaran dari pemda untuk mengevaluasi dan menganalisis RSBi selama dua hingga tiga tahun ke belakang. Pada evaluasi kali ini kami menggunakan enam indikator," kata dia.

Indikator itu, menurut Topo--panggilan akrab Sutopo--adalah kurikulum sekolah RSBI, sarana prasarana di lingkungan sekolah RSBI, tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah RSBI, kinerja kepala sekolah (Kasek) RSBI, proses belajar-mengajar (PBM) RSBI dan persoalan biaya khususnya dimata orang tua siswa RSBI.

"Dalam mengevaluasi sekolah RSBI di Lampung pada Desember tahun lalu hingga Januari tahun ini, kami telah menyebar kuisioner kepada siswa, guru hingga wali murid di sekolah RSBI," kata dia.

Hasilnya, menurut Topo, data dientri, diberi kode, dan dilakukan pembobotan dari skala terendah 0,0 hingga sekala tertinggi 4,0. Dari evaluasi ini capaian kinerja RSBI, kekurangan, dan kelebihannya dapat dipantau.

"Berdasarkan peraturan RSBI memang akan dievaluasi selama lima tahun oleh pemerintah sejak sekolah itu ditetapkan sebagai sekolah RSBI. Namun, untuk itu Pemprov tidak harus menunggu terlalu lama seperti itu sehingga jika ada kesalahan dapat segera dievaluasi," kata dia.

Menurut Topo, dari seluruh sekolah RSBI yang ada di Lampung masih lemah dalam penyediaan tenaga pendidik yang menjadi prasyarat adanya sekolah berstandar internasional.

"Dari bagan yang kami susun dapat dilihat, diagram yang berwarna hijau merupakan simbol kualitas tenaga kependidikan di sekolah RSBI. Anda bisa lihat sendiri untuk poin ini kisarannya masih berada di skala 1,0 hingga 2,5, dan rata-rata berada pada skala 2,0," kata dia.

Itu berarti pemenuhan tenaga pendidik di sekolah RSBI di Lampung masih kurang. Jika hal ini tidak mendapat perhatian khusus Pemerintah Pusat, daerah, dan kabupaten/kota, RSBI di lampung dapat terancam gagal.

Guru yang dimaksud dalam poin di atas adalah untuk guru mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi Komputer. "Dari delapan prasyarat sekolah RSBI disebutkan sekolah RSBI 20 persen dari jumlah total guru sekolah untuk SMP bergelar magister dari program studi di universitas yang terakreditasi A dan programnya harus linier," kata Topo.

Ia mengusulkan harus ada regulasi khusus dari pemerintah untuk menyikapi kondisi rill yang terjadi di lapangan, khususnya di bidang tenaga pendidikan di sekolah RSBI.

"Pemerintah harus memberikan beasiswa khusus untuk guru di sekolah RSBI untuk menempuh pendidikan master secara linier. Atau jika memungkinkan untuk merekrut guru baru yang memiliki kualifikasi sesuai dengan prasyarat guru RSBI," kata dia. n MG14/S-1
sumber berita: Lampung post, 9 Februari 2010

mutu pengajar

2010-01-14T07:18:00.001+07:00

Terlalu Dini Ulas Kualitas Guru

Pengamat pendidikan dari IKIP Veteran Semarang Sukoco menilai pertanyaan yang dilontarkan berbagai pihak terkait kualitas guru setelah adanya proses sertifikasi masih terlalu dini.

"Proses sertifikasi guru di Indonesia baru saja berlangsung beberapa tahun lalu dan sampai kini masih di bawah 20 persen, sehingga terlalu dini mempertanyakan hal tersebut," kata dia di Semarang, kemarin.

Menurut dia, pertanyaan tersebut belum saatnya dilontarkan, karena sebagian besar guru belum mengikuti sertifikasi, apalagi proses untuk guru-guru yang sudah tersertifikasi itu juga belum seluruhnya tuntas.

"Kualitas guru pascasertifikasi baru bisa diukur apabila sudah sekitar 90 persen guru mendapatkan sertifikasi dan pertanyaan itu baru rasional dilontarkan," kata rektor IKIP Veteran Semarang itu.

Namun, kata dia, terlepas dari hal itu, pihaknya mencatat kualitas guru yang lulus sertifikasi setelah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) biasanya lebih baik dibandingkan lulusan sertifikasi secara portofolio.

"Guru yang tidak lulus proses sertifikasi secara portofolio memang diwajibkan mengikuti proses PLPG selama beberapa hari, hasilnya ternyata berbeda," kata Sukoco yang juga wakil ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 39.

Menurut dia, lulusan yang dihasilkan dari PLPG lebih baik dibandingkan guru yang lulus sertifikasi secara portofolio, karena ternyata masih banyak guru yang belum memahami tugas pokoknya secara keseluruhan.

"Para guru biasanya hanya mengetahui tugas pokoknya mengajar atau mentransfer ilmu. Padahal tugas pokok guru sebenarnya ada empat, yakni mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih para siswa," kata dia.

Akibatnya, kata dia, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah berjalan kurang optimal, karena seorang guru hanya berorientasi terhadap mata pelajaran yang diampunya, sedangkan persoalan lain tidak dihiraukan.

Ia mencontohkan seorang guru Matematika hanya berorientasi mengajarkan pelajaran Matematika, sementara persoalan lain, seperti pelatihan budi pekerti dan pembinaan mental anak didik tidak dilakukan.

"Dia (guru, red) tidak ambil pusing dengan kenakalan siswa karena menganggapnya sebagai tanggung jawab guru bimbingan konseling (BK), apalagi menganggap waktu anak di sekolah hanya sekitar 6 jam, selebihnya di luar sekolah," kata dia.

Menurut dia, para guru yang mengikuti proses PLPG akan diberikan pemahaman dan reorientasi tentang tugas pokoknya, sedangkan proses sertifikasi secara portofolio hampir tidak menyentuh permasalahan itu. n S-1
Sumber beria:
SEMARANG (Ant/Lampost) 14 Januari 2010

Pendidikan

2010-01-09T10:05:00.000+07:00

KEBIJAKAN: 'Ngotot' UN, Pemerintah Langgar Hukum

Pemerintah diminta tunduk pada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta ujian nasional (UN) disetop terlebih dahulu. Sikap pemerintah yang ngotot sama dengan mempertontonkan pelanggaran hukum secara vulgar.

"Ini sama saja sedang mengajarkan peserta didik untuk melanggar hukum," kata pengamat pendidikan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, di Jakarta, Jumat (8-1).

Permintaan tersebut sebagai respons terhadap Presiden SBY yang menyatakan UN bukan lagi salah satu tolok ukur kelulusan. Bila tidak ditindaklanjuti, maka jadi tidaknya UN 2010 akan membingungkan masyarakat terutama anak didik.

"Putusan MA jelas-jelas meminta UN dievaluasi. Presiden sudah bicara juga. Kenapa nggak langsung diputuskan nggak ada UN tahun ini. Jangan ragu, nanti masyarakat yang bingung," kata dia.

Menurut data ICW dan sejumlah LSM yang bergerak di bidang pendidikan, UN membuat sistem pendidikan tidak maju. Pendidikan dinilai proses birokrasi semata dan menghilangkan esensi pendidikan.

"Inikan hanya untuk gengsi sekolah, dinas, dan daerah. Kalau banyak yang nggak lulus, dianggap tidak becus dan dimutasi. Jadinya, pejabat pendidikan mencari segala cara supaya tidak dipindah," kata Bambang Wisudo, aktivis pendidikan dari Sekolah Studi Tanpa Batas.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan ujian nasional (UN) tidak lagi dijadikan sebagai satu-satunya alat ukur dalam pendidikan.

"Saya berpendapat sebaiknya ujian nasional tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat ukur. Pilih dengan paduan aspek lain," ujar Presiden SBY saat membuka rapat terbatas masalah pendidikan dan kesehatan bersama sejumlah menteri terkait di Kantor Presiden, Kamis (7-1).

Presiden SBY menawarkan dua opsi terkait kebijakan UN. Pertama, UN sebagai ukuran awal. Namun, siswa yang tidak lulus masih bisa mengikuti ujian ulang. Opsi kedua, kembali ke model evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas), tapi hal ini juga perlu kajian mendalam.

Presiden meminta kalangan pendidik lebih objektif mengukur prestasi siswa. "Kalau tiga tahun, ukur tiga tahun. Tapi saya kira kebijakan utuh menyangkut ujian nasional sangat penting kita tetapkan dengan tepat dan benar," kata Presiden. n S-1
Sumber berita: JAKARTA (Lampost/Dtc): 9 Januari 2009

Nasional

2010-01-08T07:17:00.004+07:00

INFORMATION TECHNOLOGY: 200 Million People Currently Internet Literacy

Communication and Informatics Department estimates there are now more than 200 million people in Indonesia who are illiterate internet.

"Therefore, we aim to be up to the year 2015 the number of internet users have been half the population or about 117 million people," said Director of the Directorate General of Empowerment Telematics Telematics Applications Depkominfo, Azkar Badri, in Palangkaraya, Thursday (7-1).

Badri said Azkar present condition of the entire population of Indonesia, amounting to around 230 million people, only 20 million people in them have received Internet access. Meanwhile, about 200 million to 210 million other people still can enjoy internet access as well as regional constraints of limited knowledge.

To accomplish the target that the next five years, every year at least required the expansion of internet access to be able to reach more than 20 million inhabitants. "It's a long trip and now the government has tried to awaken the Palapa Ring could include Papua to Aceh. In addition, there are also programs rang Village, Village Got Smart Internet, and other programs," he said.

Depkominfo also asked for commitment and political will of local governments to support the expansion of Internet access that local governments know better considering the condition of residents in their respective regions.

In addition, support from private sector developers and operators is also needed to successfully reach the target Internet access up to 50% of the population of Indonesia.

Azkar also expect 50% target achievement Internet access is not achieved with unequal conditions between regions, such as prioritizing only densely populated area. "For example, in the interior of Central Kalimantan, which must also be able to reach the target 50% of its citizens," he said. n U-1

Selamat Jalan GUS DUR

2010-01-04T08:46:00.002+07:00

Innalillahi wa innaillaihiroji'uun. Has left us all a father of nations, KH.ABDURRAHMAN Wahid (Gus Dur) on Wednesday, December 30, 2009 at 18:45 PM in RSCM Jakarta. Bodies willing; God is buried in Jombang Tebuireng morning.
A complete character, but a former chairman of NU kiai, former President of the Republic of Indonesia 4, he was a humanist also been Chairman of the Jakarta Arts Council (DKJ) the 1980s.
May the spirit of charity and service to the nation and we all received at the sight of Allah Almighty and all his sins as a human being diampuniNya. Amen.

health

2009-12-27T20:04:00.001+07:00

Kayu Manis Prevent Infertility

Since first, you know cinnamon as flavorings and baking dishes using skin stem is dried. But, scientists think the cinnamon has a variety of healing benefits of disease, such as the effect of cinnamon was used for pharmacological drugs.

Cinnamon contain chemicals, including essential oils, eugenol, safrole, sinamaldehide, tannins, calcium oxalate, resins, and substance tanner. Chemical properties, spicy, slightly sweet, warm, and fragrant.

American research reveals cinnamon bark sticks contain insulin which will launch the process of glucose metabolism so that sugar levels in the blood can be reduced close to normal. Other benefits, cinnamon can prevent infertility by ova enrichment. n MI/M-1

PGHM

2009-12-23T19:40:00.000+07:00

Insentif Guru Honorer Batal Naik (Cancel Honorary Teacher Incentive Increases)

Agency Budget (Banang) Bandar Lampung Parliament agreed not to raise incentives for teachers paid by honorarium limited budget. Honor they remain Rp100 thousand per month and provided for six months.

Conversely budget local public health insurance (jamkesmasda) increased to Rp 5, 6 billion. Chairman of Parliament Bandar Lampung Banang U.S. Budiman, who was contacted via cell phone, Tuesday (22-12) said that teacher salary incentives can not be raised karana limited budget.

Budiman explained jamkesmasda budget is raised to Rp2, 6 billion from the proposed municipal government funds. The government filed only Rp3 billion. According to him, additional funds are used to pay the remaining debt to the municipal government referral hospitals and used for distribution of funds to the provincial government.

Banang also budgeted funds for the implementation of MTQ Rp300 million. Funds for activities Begawi Bandar Lampung Rp 200 million. Banang have added funds to the Commission Bandar Lampung Rp2 billion. "The budget for the Commission to Rp14 billion," said the Chairman of this Parliament.

Separately, members said Banang Handrie Kurniawan Banang can only allocate funds jamkesmasda Rp5, 6 billion. "If these funds are less, can be added to the budget changes," said Handrie.

According Handrie, until last night he had not received reports about budgets Banang. The report is yet to be signed by every member Banang. There is still an unfinished about the structure of the budget. Earlier reports Banang scheduled plenary discussion of the Draft Budget of the Region (budgets) in 2010, Monday (21-12). However, delaying Banang plenary, Wednesday (23-12). Ratification Budgets will be Monday (28-12).

According to Budiman, Banang discuss budgets per activity undertaken work unit area device (SKPD). Even with one SKPD discussion could spend days. Banang already discussed budgets for 15 days. However, Banang require additional time to complete the discussion of budgets.

According to Budiman, complete withdrawal of Banang reporting can still be tolerated. Budgets passed in late December. Next Provincial Government will evaluate Bandar Lampung Budgets for 14 days.

Parliament hopes to get approved budget that the Governor in 2010 budget could run effectively in January.

Budiman expect the implementation of the election remains maximal despite limited funds. Also did not decrease even though the funds managed by the Commission is also limited.

"Banang reduce non-priority spending, such as fee-fee providers election officials," he said.

According to Budiman, 2010 budget deficit should not avoid debt or borrowing. There are rules prohibiting loans to local government funds that will hold the election. n MG2/K-3
News source: BANDAR LAMPUNG (Lampost) December 23, 2009

Pancasila

2009-11-27T19:36:00.004+07:00

Perancang Lambang Republik Indonesia

Sepanjang orang Indonesia, siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda. Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.
Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.
Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.**

Sultan Hamid II Pencipta Burung Garuda
Syarif Abdul Hamid Alkadrie yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak, Kalbar ini adalah pencipta Burung Garuda. Sultan Hamid juga orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer.

Pontianak: Nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie memang kurang dikenal di Tanah Air. Padahal, tokoh nasional dari Pontianak, Kalimantan Barat ini adalah pencipta lambang negara Indonesia, Burung Garuda.

Selain pencipta lambang negara, Syarif yang bergelar Sultan Hamid Alkadrie II dan Sultan ke 8 Pontianak ini juga adalah orang Indonesia pertama yang berpangkat tertinggi di dunia militer, yaitu mayor jendral.

Sultan Hamid membuat lambang negara berdasarkan penugasan Presiden Sukarno pada 1950. Saat itu dia menjabat menteri tanpa porto folio. Rekannya, Muhammad Yamin sebenarnya juga membuat rancangan lambang negara, Namun, Sukarno akhirnya memilih rancangan Sultan Hamid. Setelah disempurnakan, gambar Burung Garuda diresmikan Sukarno sebagai lambang negara pada 10 Februari 1950.

Salinan sketsa Burung Garuda yang tersimpan di Keraton Kadriah, Pontianak ini menunjukkan proses pembuatan lambang negara sangat rumit hingga harus diubah berkali-kali.

Sumber: http://jasadh.wordpress.com/2009/11/25/apa-sampeyan-tahu-siapa-perancang-lambang-ri/

PLPG Angkatan ke 3 Tahun 2009

2009-10-16T07:03:00.002+07:00

Pengumuman sertifikasi Tahun 2009 Angkatan ke 3 Provinsi Lampung yang mengikuti PLPG dari tanggal 17 - 25 Oktober 2009 silakan download
download Angkatan3.xls

Sertifikasi 2009

2009-10-02T10:23:00.006+07:00

Pengumuman Sertifikasi Tahun 2009 Angkatan 2 Provinsi Lampung
download angkatan 2.xls

Tunjangan Guru

2009-09-05T07:23:00.000+07:00

PGRI: Stop Pemotongan Tunjangan Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akan meminta Presiden melarang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk memotong tunjangan profesional guru.

"Pemotongan ini bisa dikategorikan pungutan liar meski dengan alasan apa pun. Biarkan guru menikmati hasil dari kebijakan pemerintah yang sudah lama dinanti-nanti tersebut," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo kepada pers di Jakarta, Jumat (4-9).

Ia mengatakan PGRI akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden, karena pemotongan yang dilakukan petugas di Dinas Pendidikan dan Departemen Agama tingkat kabupaten/kota tidak ada dasar hukumnya dan sudah meresahkan para guru yang menerima tunjangan tersebut.

"Besarnya pemotongan yang dilakukan petugas di dinas ada yang tiga persen dari total tunjangan profesi yang diterima guru. Bila besarnya tunjangan profesi guru mencapai belasan juta hingga puluhan juta, karena umumnya merupakan tunjangan yang dirapel, tiga persen saja jumlahnya dipotong sudah berapa nilainya," kata Sulistyo.

Ia mengatakan PGRI belum dapat menyampaikan data akurat mengenai jumlah guru yang telah dipotong tunjangannya oleh petugas Dinas Pendidikan dan Departemen Agama di kabupaten, karena sedang diinventarisasi.

"Jumlahnya mencapai ribuan, terutama dari laporan yang sudah masuk sementara saat ini keluhan dari guru-guru di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata dia.

Menurut dia, alasan pemotongan tunjangan oleh petugas Dinas Pendidikan di daerah sebagai pengganti biaya administrasi dan transportasi petugas dan diminta sebagai sumbangan sukarela.

"Seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi petugas yang bertanggung jawab mengurus pencairan tunjangan profesi guru. Bisa saja dialokasikan dari dana APBD kota/kabupaten. Guru yang menerima tunjangan profesi tersebut adalah guru yang bekerja di sekolah-sekolah di kabupaten tersebut," kata dia.

PGRI, kata dia, akan mengusulkan kepada pemerintah agar pencairan tunjangan profesi guru disatukan dengan gaji bulan melalui bank sehingga tidak terpisah seperti saat ini, yakni diterima tunai melalui bendahara dinas. "Penerimaan dana tunai ini membuka peluang terjadinya pungutan liar. Kalau tidak diberi, nanti dipersulit pencairannya," kata Sulistyo.

Pernyataan

Kasus pemotongan tunjangan atau honorer bagi para guru memang sering merebak di sejumlah daerah. Bahkan, di sejumlah daerah ada yang harus memberi pernyataan untuk menepis pemotongan-pemotongan.

Seperti yang dilakukan 50 guru honorer murni se-Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Mereka membuat pernyataan bersama yang isinya menyatakan mereka telah menerima secara utuh dana insentif guru perdesaan, yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Lampung 2008.

Surat pernyataan masing-masing di atas meterai Rp6.000 ini, sekaligus mengklarifikasi tuduhan sejumlah pihak yang menyatakan adanya pungutan ataupun pemotongan dana bagi tenaga guru honorer di daerah terpencil.

Dalam pernyataan dan rilis yang disampaikan kepada Lampung Post, guru honorer menyatakan dana yang mereka terima masing-masing utuh, yaitu Rp3 juta atau sebesar Rp250 ribu x 12 bulan per guru honorer.

"Tidak ada pemotongan apa pun karena dana kami terima langsung ke rekening. Jika ada yang menyatakan dana dipotong, itu fitnah dan tidak benar sama sekali," kata Tukimun, seorang guru di Ulu Belu, yang juga mengatakan pernyataan yang mereka buat murni inisiatif dari guru dan tanpa petunjuk atau perintah siapa pun.

Hal yang sama juga disampaikan sejumlah guru lainnya. Didampingi para kepala sekolah, ikut menyatakan kalau mereka sangat berterima kasih akan program tunjangan yang diberikan pemeritah untuk memperhatikan nasib guru-guru di daerah terpencil.

"Dana itu diberikan tidak kepada semua guru honorer murni, tetapi hanya kepada guru-guru yang jam mengajarnya lebih dari 24 jam. Oleh sebab itu, atas inisiatif dan kesadaran sendiri, ada yang membaginya dengan guru lain yang tidak mendapatkan. Tapi, ini tanpa paksaan dan kemauan sendiri," kata Solihin, seorang guru honorer lainnya.

Mungkin, kata dia, hal inilah yang menimbulkan isu, seolah-olah dana yang diterima menjadi tidak utuh. Padahal sesungguhnya dana tersebut tidak ada pemotongan karena diterima langsung oleh guru yang telah terdaftar menerima haknya. n R-2
Sumber berita: JAKARTA (Ant) (Lampung Post 5 September 2009)

LIBUR IDUL FITRI 2009 DI BANDAR LAMPUNG

2009-09-03T08:02:00.001+07:00

LIBUR LEBARAN: Sekolah Diberi Otonomi Penuh

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memberikan otonomi penuh kepada sekolah terkait libur Hari Raya Idulfitri. Sebab, pada dasarnya sekolah tinggal mengikuti kalender pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Idrus Efendi mengungkapkan hal itu menanggapi usulan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMA yang meminta agar libur Idulfitri
berlangsung pada 15--30 September. "Kita pada dasarnya tidak ada masalah, karena setiap sekolah memiliki kalender pendidikan yang menjadi pedoman untuk menentukan libur sekolah," kata Idrus di Bandar Lampung, Rabu (2-9).

Menurut Idrus, jika sekolah menambah libur satu atau dua hari, tidak menjadi masalah, asalkan tidak mengurangi menu pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Sebab, pada dasarnya sekolah yang menentukan dan memiliki otonomi terhadap proses dan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

"Jangan sampai siswa dirugikan karena libur bertambah, jadi sekolah harus tetap berpedoman pada rencana pemeblajaran. Sehingga semua tema selesai dan tuntas diberikan kepada siswa," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Kabid Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Ria Andari mengatakan untuk menentukan libur di sekolah sepenuhnya diserahkan kepada bagian perencanaan. "Namun, sekolah sudah memiliki pedoman yakni kalender pendidikan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MKKS SMA Kota Bandar Lampung Sobirin mengusulkan agar libur Hari Raya Idulfitri selama dua minggu, yakni 15--30 September. Hal itu mengingat padatnya jadwal bagi guru dalam mempersipkan dan mengantisipasi UN tahun ajaran 2009--2010. UNI/S-1
sumber berita:Lampost 3 September 2009

PENDIDIKAN

2009-08-19T10:11:00.003+07:00

RAMADAN: Siswa Diliburkan Selama Dua Hari

Dinas Pendidikan Bandar Lampung dan Kanwil Depag menetapkan libur awal puasa bagi pelajar pada Jumat dan Sabtu (22-8), sementara libur Idulfitri mulai Senin (14-9) sampai Sabtu (26-9).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Usman dan Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Agama Kanwil Departemen Agama (Depag) Abdurrahman mengatakan hal itu di tempat terpisah, Selasa (18-8).

Abdurrahman menjelaskan setelah libur pada Jumat dan Sabtu, pelajar kembali masuk sekolah pada Senin (24-8).

Menurut Abdurrahman, selama bulan puasa siswa tetap mengikuti pendidikan seperti biasa untuk memberikan kegiatan positif bagi mereka.

Libur Ramadan tidak diberlakukan selama sebulan karena diharapkan mereka bisa mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan lebih baik. Pasalnya, siswa tidak lagi memikirkan jajan dan makan seperti pada hari biasa.

"Kita juga akan menambah kegiatan selama Ramadan, seperti memperbanyak tadarus atau membaca Alquran. Sekolah juga mengelar buka puasa atau tarawih bersama," kata dia.

Menurut Abdurrahman, selama bulan puasa jam belajar tidak berkurang. Hanya waktunya disesuaikan dengan kondisi siswa.

Sementara itu, libur Idulfitri ditetapkan selama 12 hari. Siswa kembali sekolah pada Senin (28-9). "Kami berharap libur ini bisa dimanfaatkan seefektif mungkin dan siswa bisa kembali belajar setelah libur panjang," kata dia.

Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), jam kegiatan belajar-mengajar pada seluruh sekolah dasar, menengah, dan kejuruan di daerah itu dikurangi selama Ramadan 1430 Hijriah/2009 M.

"Kebijakan itu bertujuan menghormati dan memberi kesempatan kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa," kata Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Harris Fadillah, di kantornya, Kamis lalu.

Harris mengatakan untuk setiap mata pelajaran, terdapat pengurangan masa belajar efektif selama 10 menit. "Jika dalam satu hari terdapat empat mata pelajaran, para siswa sudah boleh pulang 40 menit lebih awal dari hari biasa," ujarnya.

Selain itu, kata dia, kegiatan belajar juga dimulai lebih lambat dari biasa, yaitu dimulai pada pukul 08.00. Menurut dia, ketentuan itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, maupun SMA sederajat. Sedangkan untuk tingkat taman kanak-kanak (TK) diliburkan.

"Kami juga meniadakan pelajaran praktek bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) selama Ramadan karena dapat memengaruhi siswa yang sedang berpuasa," ujarnya. n UNI/ANT/S-1

Sumber berita:BANDAR LAMPUNG (Lampost):19 Agustus 2009

HUT Republik Indonesia ke-64

2009-08-18T13:38:00.005+07:00

SMP Negeri 3 Bandar Lampung memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indoensia yang ke-64, upacara diadakan pukul 08.15 wib sampai dengan selesai dilanjutkan dengan perlombaan jalan terompah, masukkan paku ke botol, balap karung, lomba kebersihan kelas.

HUT PRAMUKA

2009-08-15T10:24:00.012+07:00

Tanggal 14 Agustus 2009, tepat pukul 07.30 WIB Kecamatan Telukbetung Selatan merayakan HUT Pramuka ke-48 yang dipusatkan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang diikuti oleh seluruh siswa SMPN 3 Bandar Lampung dan sekolah yang berada dilingkungan kecamatan Telukbetung Selatan sebagai Pembina Upacara Kacabdin Pendidikan Nasional Telukbetung Selatan.

Sertifikasi 2009

2009-08-11T07:39:00.002+07:00

Pengumuman Sertifikasi tahun 2009 Angkatan I dapat dilihat di Dinas Kota Bandar Lampung atau dapat di download disini:
angkatan1.xls

Selamat Jalan "MBAH SURIP"

2009-08-06T06:59:00.003+07:00

OBITUARIUM: Mbah Surip Jadi Topik Dunia

Berita meninggalnya penyanyi bohemian Mbah Surip (4-8) sungguh sangat fenomenal. Penyanyi lagu Tak Gendong yang terkenal dengan tawa dan slogannya I love you full itu langsung menjadi topik hangat mengalahkan berbagai tokoh beken dunia.

Di situs jejaring sosial Twitter, Si Mbah yang mempunyai nama asli Surip Ariyanto menjadi trending di nomor satu mengalahkan Bill Clinton dan menyingkirkan raja pop Michael Jackson.

Padahal, sebelumnya, Michael Jackson masih berada di posisi sembilan besar. Setelah Mbah Surip mengisi posisi pertama, topik penyanyi yang akrab disapa Jacko itu langsung terlempar dari daftar trending topics.

Kontroversi kedatangan Clinton ke Korea Utara pun terkalahkan berita meninggalnya Mbah Surip. Entah seberapa kuat fenomena pelantun Tak Gendong ini sehingga mampu mendunia di Twitter. Padahal, Indonesia bukanlah pengguna Twitter terbesar.

Mbah Surip, yang menikmati popularitas di jagad hiburan sekitar tiga bulan itu, bagaikan magnet. Ia mampu menarik pendengarnya dari segala lapisan usia untuk menyenangi suara dan gaya yang kocak itu. Ia berhasil melibas Jacko melalui ring back tone (RBT) Tak Gendong di provider XL.

Vice President VAS XL, I Made Hartawidjaya, mengatakan dalam peringkat 10 teratas download ring back tone di provider XL, posisi lagu Mbah Surip menempati urutan teratas. Kedua, Jangan Menyerah dari D'Massive. Baru ketiga tembang Your Not Alone milik Jacko.

Hartawidjaya menguraikan RBT Mbah Surip sudah terpasang di provider XL sejak Juni 2008. Namun, saat itu perolehannya masih sangat minim, yaitu 10 ribu download hingga Mei 2009.

Baru kemudian dari bulan Mei sampai Juli download RBT Mbah Surip melonjak tajam hingga 65 ribu pengunduh. Ditambah lagu Bangun Tidur, I Love You Full sebanyak lima ribu download. "Jadi total RBT Mbah Surip yang di-download sebanyak 70 ribu," kata dia, Rabu (5-8).

Selain RBT meroket, CD album Mbah Surip baik asli maupun bajakan diburu penggemarnya. Nanang, penjual CD asli album Mbah Surip di Blok M. Plasa, Jakarta, menjelaskan stok CD lagu penyanyi kelahiran 5 Mei 1949 ini di tokonya hanya tinggal tiga keping.

CD asli Mbah Surip dibanderol Rp20 ribu per keping. Sedangkan bajakan dijual seharga Rp7.000. CD tersebut ber-cover bendera rasta berwarna merah, hijau, kuning dengan gambar Mbah Surip yang sedang tertawa lebar. n L-2

Mbah Surip Wariskan Uang Miliaran

MBAH Surip pergi terlalu cepat di saat buah kerja keras dan keuletannya dalam berkesenian mengantarkannya ke puncak kesuksesan. Apa boleh buat, manusia punya rencana, tetapi Tuhan yang menentukan.

Selain impian, ring back tone (RBT) tembang Tak Gendong yang meledak dan menghasilkan miliaran rupiah juga belum dinikmati Mbah Surip. Lalu, siapa yang akan menikmatinya?

"Diberikan ke hak warisnya," kata manajer RBT Mbah Surip dari label Falcon, Adit O.B., di rumah duka, Pancoran Mas, Depok, Selasa (4-8) malam.

Meski RBT-nya meledak di pasaran, belum dapat dipastikan berapa uang yang akan didapatkan Mbah Surip. Sebelumnya dikabarkan RBT Tak Gendong menghasilkan hingga Rp9 miliar dan Mbah Surip mendapatkan royalti Rp4,5 miliar. "Itu kepastiannya belum ada. Karena laporannya belum ada dari semua provider seluler," kata Adit.

Artinya, bisa saja pendapatan RBT lagu Tak Gendong lebih dari yang pernah dikabarkan sebelumnya, yaitu Rp9 miliar. Tapi sayangnya, kesuksesan ini tidak dinikmati Mbah Surip langsung.

Selain RBT, sebelum menemui Sang Pencipta, Mbah Surip baru saja mengeluarkan single baru berjudul Dielus-elus. Untuk satu lagu saja, Mbah Surip dibayar Rp10 juta. "Dia baru saja mengeluarkan single, judulnya Dielus-elus," ujar Manajer Kampung Artis Sugama Trisnadi.

Lagu tersebut, kata dia, diciptakan Mbah Surip tahun 2003 lalu. "Tapi ini baru diedarkan sekarang," kata Sugama.

Satu single baru akan diedarkan, yakni Thank You Very Much. Rencananya lagu ini sengaja diciptakan penyanyi yang pernah berjualan es lilin dan kacang goreng itu untuk berduet bareng dengan Manohara Odelia Pinot. "Satu lagu itu dibayar Rp10 juta," ujarnya.

Matahari Reggae Band yang sedianya syuting videoklip lagu Bangun Tidur dan Dielus-elus bareng Mbah Surip besok pun gagal. Pemilik nama Urip Aryanto Sukotjo ini telah lebih dulu dipanggil Tuhan.

Semasa masih hidup, pelantun Bangun Tidur ini punya impian mendirikan bank khusus bagi kalangan artis. Keinginan yang terbilang nyeleneh tersebut sempat diceritakan kepada anaknya.

Farid Wahyu, anak Mbah Surip, menuturkan dari banyak keinginan tak wajar kakek kelahiran 5 Mei 1957 itu adalah mendirikan bank artis. Menurut dia, Mbah Surip ingin punya bank khusus artis karena melihat tak sedikit dari artis yang pada masa tuanya justru memprihatinkan, tak punya penghasilan tetap, atau tinggal berpindah-pindah.

Penggila kopi hitam itu juga pernah tebersit impian ingin memiliki tiga helikopter. "Bapak juga mau beli helikopter dan buka kafe," ujar Farid.

Dia menambahkan ayahnya juga pernah mengucapkan tekadnya untuk selalu melayani masyarakat dengan seni. "Bapak juga berpesan kalau berkesenian jangan dendam dan emosi," kata dia. n OZ/L-2
sumber berita: JAKARTA (Lampost): 5 Agustus 2009

Wasit FORKI

2009-08-05T10:25:00.002+07:00

KARATE: Gagal Tampil, Wasit-Juri Lampung Kecewa

Sejumlah wasit juri FORKI Lampung kecewa atas kinerja Koordinator Perwasitan Pengprov FORKI Lampung Rita Sagala. Pasalnya, dari 30 peserta asal Lampung pada penataran wasit juri FORKI se-Indonesia yang digelar Selasa--Rabu (28--29 Juli) di Gedung PKK Lampung, tidak seorang pun yang lulus.

"Saya kecewa terhadap keputusan Pengurus Besar (PB) FORKI Pusat karena tidak seorang pun wasit juri FORKI Lampung yang lulus dalam penataran itu. Kami sebagai peserta asal Lampung pun mempertanyakan kinerja koordinator Perwasitan FORKI Lampung," ujar sumber Lampung Post®MDBU¯, yang enggan disebutkan jati dirinya, Senin (3-8).

Sumber itu mempertanyakan alasan peserta wasit juri FORKI Lampung tidak seorang pun yang lulus seleksi, padahal Lampung menjadi tuan rumah penataran wasit juri FORKI se-Indonesia dengan peserta 200 orang. Sebab, baik nilai teori maupun praktek para wasit juri FORKI Lampung cukup bagus.

"Semestinya, DPB FORKI Pusat minimal memberikan penghargaan kepada tuan rumah yang telah berupaya mengakomodasi kejuaraan karate Piala Menteri Dalam Negeri (Mendagri) XIII dan Piala Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) II. Kenyataannya, tuan rumah seolah-olah tidak dihargai. Keputusan PB FORKI Lampung jelas tidak fair karena ada indikasi KKN. Sebab, ada peserta dari luar Lampung yang bisa lulus penataran tidak sesuai dengan keahliannya. Hal ini diduga adanya hubungan antara peserta tersebut dan wasit juri PB FORKI," ujar sumber itu.

Sementara itu, Koordinator Perwasitan FORKI Lampung Rita Sagala, yang dikonfirmasi Lampung Post, kemarin (4-8), sangat menyayangkan sikap wasit juri FORKI Lampung tersebut yang terlalu cepat patah arang setelah dinyatakan tidak lulus pada penataran wasit juri Piala Mendagri XIII dan Piala Mendiknas II, 29 Juli lalu.

Menurut dia, seharusnya mereka dapat membuktikan kemampuan pada tes partisipasi yang merupakan tes praktek langsung terjun ke arena pertandingan.

Sebab, menurut Rita, dewan wasit juga memberikan kesempatan luas bagi wasit juri yang memiliki tekad kuat menunjukkan kemampuan pada tes partispasi. "Coba buktikan dipraktek dulu, jangan langsung kecewa. Sebab, pasti ada kebijakan tertentu dari PB FORKI."

Rita mengaku telah memberitahukan perihal tes praktek sebagai partisipasi. Dia yakin seluruh peserta penataran paham dan mengerti mengenai hal itu sehingga kejuaraan karate bergengsi di Tanah Air itu di GOR Saburai yang berakhir Minggu (2-8) malam berjalan lancar.

Rita sebenarnya sangat mengharapkan wasit dan juri Lampung dapat memimpin kompetisi itu. Namun tentunya dalam suatu penataran pasti terdapat yang lulus dan tidak. Semua itu berdasar pada prosedur penilaian yang ada. n CK-3/CR-3/O-2

sumber berita: KALIANDA (Lampost): 5 Agustus 2009

Manfaat OLAH RAGA

2009-08-03T10:16:00.003+07:00

Fisik dan Mental

Sudah berolahraga dengan rutin? Jika Anda sudah melakukannya, pasti sudah banyak pula manfaat yang Anda rasakan selama ini. Baik yang dapat dirasakan secara langsung, maupun yang Anda alami dalam jenjang waktu tertentu. Semua manfaat tersebut, merefleksikan keseriusan dan usaha yang Anda lakukan dalam latihan rutin.

Namun lebih dari itu, banyak hal yang sebetulnya bisa Anda dapatkan dengan berolahraga. Tidak hanya terwujud pada kesehatan fisik dan kesegaran mental, tapi aktivitas ini juga memberikan kebanggan atas apa yang Anda jalani dengan tekun.

Misalnya, sebagai atlet yang memperoleh prestasi dalam kagiatan keolahragaan. Dengan demikian, timbul rasa senang dan tidak sedikit orang yang menjadikan olahraga sebagai hobby yang harus dipuaskan.

1. Untuk Kesehatan.
Sudah pasti jika olahraga yang kita lakukan dengan baik dan benar dalam porsi dan prosedur latihan yang pas, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, akan membawa hasil postif bagi kesehatan fisik juga psikis bagi pelakunya.

Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak menimbun penyakit di kemudian hari akibat pola hidup yang tidak kita kontrol dan tidak diimbangi olahraga. Sesuai dengan anjuran para ahli, terlalu jarang bergerak tidak akan membuat tubuh kita merasa segar dan ini bisa berakibat pada labilnya keadaan struktur tulang.

Jika demikian, ada kemungkinan tulang akan tumbuh tidak kuat. Mudah lemas dan kekuatan otot pun kurang maksimal.
Akan berbeda keadaannya jika kita rajin berolahraga. Dengan aktivitas itu, secara perlahan tubuh kita akan memperbaiki keadaan strukturnya.

Mulai dari otot-otot yang terjaga elastisitas dan kekuatannya, kondisi tulang yang kuat dan tidak mudah patah, serta metabolisme tubuh yang terus berkembang dan terjaga dengan baik.
Akan tetapi, ada hal yang perlu dihindari. Porsi latihan yang berlebih juga tidak bagus bagi tubuh. Tiap-tiap orang memiliki batas gerak tubuh yang berbeda.

Gerak otot dan tulang yang terlalu diforsir dapat menyebabkan cedera otot dan persendian juga. Jika sudah begini, fokus latihannya bukan lagi pada proses pembentukan kesehatan organ-organ tubuh pelaku, tapi lebih kepada proses penyembuhan dan terapi pemulihan tubuh dari cedera. Jadi sebaiknya, Anda lebih berkonsentrasi kepada bagaimana Anda berolahraga secara rutin dan aman bagi keadaan fisik Anda.
2. Untuk Prestasi.
Apabila Anda seorang atlet, tentunya sudah menjadi aktivitas rutin untuk melakukan latihan fisik secara berkelanjutan. Sudah menjadi pekerjaan Anda juga untuk berolahraga dengan tujuan mendapat prestasi lebih pada cabang yang Anda pilih.

Hal ini adalah manfaat ekstra yang dapat Anda miliki atas kerja keras dalam proses rutin yang mengharuskan Anda berdedikasi pada profesi yang ditekuni. Prestasi olahraga inilah yang memberikan kebangaan tersendiri bagi Anda yang telah berlatih keras dan mewujudkannya dalam berbagai perlombaan keolahragaan. Prestasi ini juga sebagai wujud pengakuan publik atas hasil olahraga yang Anda capai.

Maka jelas bagi seorang atlet, olahraga dapat memberikan predikat dan prestasi yang baik untuk diunggulkan tidak hanya dalam lingkup global, tapi dalam kelas tersendiri.
3. Untuk Kesenangan/Prestise.
Tidak berlebihan memang apabila sekarang kita memiliki hobby atau kesenangan baru yang menjadikan olahraga sebagai wadah bermainnya. Tidak sedikit dari Anda yang menemukan kesenangan batin dari berolahraga bersama rekan-rekan.

Dalam hal ini lebih cenderung kepada permainan yang menyegarkan pikiran tapi secara tidak langsung menyehatkan badan.
Banyak contoh dan manfaat olahraga sebagai ajang untuk menyenangkan suasana hati. Sebut saja salah satunya golf.

Bagi Anda yang suka berolahraga santai dengan mengkoordinasikan tubuh bagian dan bawah serta merasakan sejuknya udara padang golf, tentu saja Anda akan dengan sengan hati ber-golf bersama kolega. Ada pula cabang olahraga catur dan memancing yang memfokuskan manfaatnya untuk melatih konsentrasi otak dan kesabaran bermain para peminatnya.

Manfaat yang sangat terasa dari olahraga-olahraga permainan ini adalah lebih kepada ketenangan batin, kenyamanan berkomunikasi, da kesehatan secara rohani

Pendidikan

2009-07-27T07:46:00.001+07:00

Calon Guru Harus Ikuti Pendidikan Profesi

Sarjana pendidikan dan nonpendidikan sebelum menjadi calon guru harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) selama satu tahun.

Sertifikat ini sebagai bukti guru profesional dan berkualitas yang akan mengabdi di dunia pendidikan. Hal ini disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Prof. Dr. Mohammad Ali, M.A. saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Guna Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru yang digelar IAIN Raden Intan Lampung di Gedung Serbaguna setempat, Sabtu (25-7). Seminar ini menghadirkan narasumber Guru Besar Universitas Islam Nasional (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung Drs. Syaiful Anwar, M.Pd., Drs. Sabbihis, M.Pd. dari Kanwil Depag Lampung. Hadir Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Musa Sueb, M.A. dan diikuti 800 peserta.

Mohammad Ali menjelaskan acara ini ini sekaligus untuk mengantisipasi kebutuhan guru baru karena banyak guru yang akan pensiun. Namun, jumlah calon guru yang ikut dibatasi dan diseleksi, sesuai kuota yang disediakan pemerintah pusat dan daerah.

Dia mengatakan penyelenggara pendidikan profesi adalah Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengenai ketentuan kurikulum, tata cara pembelajaran, penetapan perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan pendidikan, serta kepastian kouta kebutuhan guru secara nasional setiap tahun. "Guru profesi nantinya sesuai dengan UU Guru dan Dosen yang berhak mendapat tunjangan profesi dari pemerintah," kata dia.

Adapun lamanya pendidikan, satu tahun bagi sarjana pendidikan. Dua tahun untuk sarjana nonpendidikan. Sedangkan pendidikan untuk TK/SD dilaksanakan selama enam bulan. Karena itu, ia mengharapkan IAIN Raden Intan mempersiapkan diri sebagai penyelenggara LPTK. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Musa Sueb, M.A. menjelaskan saat ini IAIN sedang mempersiapkan LPTK sebagai penyelenggara PPG bagi guru agama. Untuk kuota setiap tahun, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga mengharapkan bagi calon guru yang akan dididik di LPTK bisa diintegrasikan dengan pendidikan yang dijalankan.

Sehingga pendidikan profesi ini akan menghasilkan guru-guru profesional dan berkualitas yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Sekaligus bisa membawa perubahan dalam pembelajaran di kelas.

Sementara selain seminar nasional, IAIN Raden Intan juga menjadi tuan rumah Forum Pertemuan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN-UIN se-Indonesia. Menurut ketua panitia Abdul Hamid, kegiatan ini diikuti 19 dekan Fakultas Tarbiyah. Antara lain dari Medan, Aceh, Palembang, Riau, Jambi, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan lain. "Dalam pertemuan ini sekaligus audiensi dengan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Prof. Dr. Mohammad Ali, M.A.," kata dia didampingi sekretaris panitia Istihana. n AST/S-2

Sumber berita:BANDARLAMPUNG (Lampost): Senin, 27 Juli 2009

Pendidikan

2009-07-21T10:30:00.001+07:00

Lulusan STKIP Tidak Otomatis Jadi Guru

Lulusan PGSD atau STKIP mulai tahun ini tidak otomatis bisa menjadi guru. Mereka yang ingin mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar harus menempuh pendidikan profesi guru (PPG).

"Kalau sebelumnya secara otomatis setelah lulus PGSD/STKIP menjadi guru, sejak 2009 untuk menjadi guru harus menempuh PPG. Setelah lulus PPG secara otomatis dapat meningkatkan status guru langsung menjadi PNS. Itu janji pemerintah meningkatkan kualitas guru di Indonesia," kata guru besar FKIP Unila, Sudjarwo, pada seminar di Nuwo Balak, Lampung Tengah, Senin (20-7).

Menurut Sudjarwo, pemerintah juga telah menetapkan 50 perguruan tinggi (PT) untuk meluluskan program S-1 Program Keguruan Sekolah Dasar (PGSD), 23 PT di antaranya sebagai penyelenggara S-1 PGSD melalui pendidikan jarak jauh (PJJ).

Dalam seminar bertajuk Mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2005; peluang dan kendala, guru besar FKIP Unila yang tergabung dalam jajaran staf ahli Dirjen Dikti tersebut menjelaskan masih banyak PT tidak bertanggung jawab membuka S-1 Keguruan tanpa izin. Akibatnya, banyak lulusan S-1 Keguruan ditolak melamar menjadi guru.

Untuk mendapatkan izin membuka S-1 Keguruan, harus dapat mempertanggungjawabkan program PT pada tim penguji yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri No. 15P Tahun 2008.

"Ini di luar universitas terbuka (UT), karena UT diizinkan membuka S-1 keguruan dan kelulusannya diakui. Di Lampung ini hanya FKIP Unila yang kelulusannya diakui. Oleh sebab itu, program pemerintah adalah untuk menjadikan seluruh guru berstatus sarjana," ujarnya.

Berdasar data Direktorat Profesi Pendidikan Ditjen PMPTK Depdiknas tahun 2007, ada 1,4 juta guru yang harus meningkatkan kualifikasi akademiknya.

Dari jumlah tersebut, 63 persen jumlah guru di bawah pengelolaan Depag. Sedangkan guru SD yang belum memiliki kulifikasi akademik mencapai angka tertinggi, yaitu sebanyak 1,04 juta guru.

"Namun, kami menyadari keterbatasan waktu yang dimiliki. Oleh sebab itu, jika perkuliahan reguler adalah mahasiswa yang datang ke Unila, program kali ini berbeda, yaitu Unila atau dosen yang datang pada mahasiswa. Kecuali dalam ujian semester, guru yang menjadi mahasiswa wajib datang ke kampus," ujar Sudjarwo.

Program terobosan pemerintah tersebut juga tidak menutup perkuliahan reguler dengan sistem kredit semester. Namun, tidak berbeda dengan sertifikasi profesional guru, perkuliahan ini juga menggunakan portofolio dari guru yang ingin menempuh S-1.

"Artinya ada penghargaan atau penilaian termasuk jam terbang, piagam, dan pengalaman dalam organisasi pendidikan yang akan mengurangi jumlah 60 kredit perkuliahan yang harus ditempuh," jelas Sudjarwo.

Dalam seminar yang dihadiri 900-an guru se-Lamteng tersebut, juga terungkap jaminan pemerintah dan LPTK harus dapat membantu memfasilitasi pelaksanaan program percepatan peningkatan kualifikasiakademik guru dalam jabatan dengan akses yang lebih luas, berkualiustas dengan tidak mengganggu tugas serta tanggung jawab guru di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Lamteng Umi Khalsum, yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Sarjito, menjelaskan di Lamteng berdasar data pada PGRI, terdapat 5.983 guru SD yang belum menempuh pendidikan S-1. "Oleh sebab itu, dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidik khususnya guru SD. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman terhadap jenjang pendidikan S-1 pada guru," ujarnya. n CK-1/S-1

Sumber berita: GUNUNGSUGIH (Lampost): tanggal 21 Juli 2009

Komite Sekolah

2009-07-16T07:06:00.000+07:00

Sumbangan Wali Murid: Sekolah Tidak Boleh Memaksa

Sekolah tidak boleh memaksakan sumbangan kepada wali murid dan harus memberikan pelayanan sama kepada semua siswa, termasuk yang tidak mampu.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Bandar Lampung Haryanto mengingatkan sumbangan yang diberikan wali murid tidak boleh mengikat dan bersifat sukarela.

"Artinya, sekolah tidak boleh memaksakan kehendak kepada wali murid. Kalau ada wali murid yang tidak mampu menyumbang karena kondisi ekonominya harus dibantu dan dicairkan jalan keluarnya," kata Haryanto di Bandar Lampung, Rabu (15-7).

Dia mengatakan sebelum meminta sumbangan kepada wali murid, sesuai SK Wali Kota Bandar Lampung, sekolah harus memaparkan program tahun 2009--2010. Sebelum pemaparan program pengurus komite dan sekolah harus mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) tahun sebelumnya.

Menurut Haryanto, sebelum pertanggungjawaban APBS tahun sebelumnya diterima, sekolah belum bisa menyelenggarakan program tahun berikutnya.

Terkait program sekolah, wali murid harus benar-benar mencemati program-program yang ditawarkan sekolah. Program tersebut harus benar-benar menyentuh kebutuhan siswa untuk memberikan layanan penddiikan sesuai bakat dan potensi siswa. "Jika program tersebut tidak menyentuh kebutuhan guru dan siswa, harus dipertanyakan," kata dia.

Dia mencontohkan jika sekolah negeri masih mengajukan program untuk pembangunan gedung dan sejenisnya patut dipertanyakan. Sebab, untuk rehabilitasi fisik, sekolah negeri mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Kalau ada program studi banding atau jalan-jalan, sebaiknya juga harus dicermati. Karena pada dasarnya tidak menyentuh langsung kebutuhan siswa," kata dia.

Menurut Haryanto, sekolah harus memaparkan sejelas-jelasnya programnya. Sehingga wali murid mengerti dan memahami program sekolah. Kemudian, jika terkait program tersebut ada sejumlah uang yang harus dibayarkan, wali murid diminta keikhlasannya untuk memberikan bantuan kepada sekolah.

"Bagi wali murid yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan siap menyumbang lebih besar tentu akan meringankan beban wali murid dari kalangan tidak mampu," kata dia.

Sejumlah sekolah di Bandar Lampung sudah menggelar rapat dengan wali

murid, seperti SMKN 2 dan SMPN 8 Bandar Lampung. Seperti di SMPN 8 Bandar Lampung, sekolah menyosialisasikan adanya berbagai perlengkapan siswa yang ada di sekolah. "Namun sekolah tidak memaksa bisa membeli di sekolah atau di luar," kata Ningsih, salah seorang wali murid SMPN 8 usai mengikuti rapat wali murid kemarin. n UNI/S-1
sumber berita:
BANDAR LAMPUNG (Lampost): tanggal 15 Juli 2009

RSBI..........?

2009-07-15T08:02:00.001+07:00

Komisi X Minta PT Kaji RSBI

Komisi X DPR meminta kalangan perguruan tinggi di Lampung melakukan riset tentang rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), karena ditengarai RSBI adalah sekolah berbiaya tinggi.

"Salah satu fungsi perguruan tinggi melakukan riset yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya penelitian terhadap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, contohnya RSBI yang dianggap membebani masyarakat," kata salah seorang anggota komisi X DPR Muchtar Aziz dari Fraksi PPP ketika kunjungan kerja ke Unila, Selasa (13-7).

Selain dihadiri Rektor Unila Sugeng P. Harianto, pertemuan di ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Jhonson Napitupulu, dari Kopertis Wilayah II Diah Natalisa, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf, serta utusan dari perguruan tinggi swasta lainnya.

Muchtar Azis berharap melalui riset tersebut perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dapat mencari konsep alternatif sekolah dengan mutu tinggi, tapi berbiaya murah.

Menurut Didik J. Rachbini, kepala rombongan Komisi X itu, kunjungan tersebut bertujuan melaksanakan fungsi DPR dalam hal pengawasan legislasi dan penganggaran serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

"Sesuai jadwal DPR RI pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2008--2009, kami dari Komisi X yang mengkhususkan bidang Depdiknas, Depbudpar, Kemenagpora, dan Perpusnas melaksanakan kunjungan untuk melakukan komunikasi yang intensif antara DPRRI khususnya Komisi X dengan pemda dan lembaga masyarakat di Provinsi Lampung berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga serta penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Lampung," kata dia.

Didik memaparkan beberapa pokok bahasan yang harus ditanggapi oleh pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta di antaranya mengenai persoalan badan hukum pendidikan, sertifikasi dosen, persoalan riset, masalah kurangnya tenaga guru di Lampung, sekolah rintisan berstandar internasional, pemisahan antara pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi hingga persoalan terpinggirkannya posisi taman kanak kanak (TK) dengan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Mengenai kurangnya tenaga guru di Lampung, Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan tenaga lulusan dari IKIP maupun FKIP, tetapi juga mau menerima mahasiswa lulusan ilmu murni nonpendidikan.

"Sebenarnya mahasiswa lulusan ilmu murni telah memiliki kompetensi di bidangnya, mereka tinggal melengkapi ilmunya di bidang kependidikan," kata dia.

Sedangkan Dekan Fakultas Pertanian Wan Abas Zakaria mengatakan sangat sepakat dengan rencana Dewan memisahkan kementerian pendidikan nasional untuk mengakomodasi kepentingan perguruan tinggi dan riset dengan pendidikan dasar dan menengah. "Dengan adanya pemisahan tersebut diharapkan pemerintah dapat lebih fokus memperhatikan pendidikan tinggi serta memajukan dunia riset di perguruan tinggi," kata dia.

Sedangkan Koordinator Diskopertis Diah Natalisa mengaharapkan Dewan turut memperhatikan perkembangan perguruan tinggi swasta. Salah satu hal yang menjadi persoalan yang ia temui di PTS adalah persoalan akreditasi dan persoalan sertifikasi dosen swasta.

"PTS termasuk terlambat dalam mengakreditasi program studi yang mereka miliki, itu pun setelah kami intens memberikan dorongan dan sosialisasi mengenai pentingnya akreditasi program studi bagi lulusan PTS karena stakeholder menyaratkan akreditasi proagram studi ketika melamar kerja," kata dia.

Mengenai kepemudaan Agustian staf pengajar muda dari Umitra meminta Dewan mengerahkan semangat generasi muda ke arah ekonomi kreatif yang kini marak di negara Asia. "Dunia pendidikan kita harus memiliki konsep yang spesifik, misalkan kewirausahaan atau ekonomi kreatif dari tingkat dasar, menengah atas, hingga perguruan tinggi.

"Thailand, Singapura, Vietnam sekarang telah mengerahkan 20 persen anggarannya untuk dialokasikan kepada membangun ekonomi kreatif bagi generasi mudanya. Hal inu dapat diterapkan di lampung, misalkan membangun sekolah dengan konsep ekonomi kreatif khusus tapis baik di SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi," ungkapnya.

Setelah berlangsung selama dua jam setengah, diskusi yang dipandu oleh Pembantu Rektor IV Satria Bangsawan tersebut berakhir dengan beberapa rekomendasi dan catatan, yang akan dibawa Komisi X DPR dan diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintahan ke depan. n MG14/S-1
sumber berita:
BANDAR LAMPUNG (Lampost): tanggal 15 Juli 2009

pungli lagi...,Apa iya?

2009-07-14T07:42:00.000+07:00

KELAS UNGGULAN: SDN 2 Rawa Laut Sarat Pungli

Sejumlah wali murid SDN 2 Rawa Laut mengeluhkan proses seleksi kelas unggulan. Mereka juga mengeluhkan penerimaan siswa baru (PSB) yang diduga banyak pungutan liar.

Wali murid yang anaknya gagal masuk kelas unggulan menduga seleksi kelas unggulan berbau KKN. Proses perekrutan siswa kelas unggulan di sekolah favorit tersebut juga disinyalir tidak transparan. Pasalnya, pengumuman siswa yang berhak ikut tes hanya ditempel selama satu jam dan setelah itu langsung dilepas.

Soni, salah seorang wali murid kelas II yang tidak ikut tes mengatakan banyak anak yang pintar justru tidak ikut tes. Anehnya, anak-anak yang kemampuannya pas-pasan bisa ikut tes dan kemudian masuk kelas unggulan.

"Saat tes seleksi pertama, hanya 172 anak yang ikut, anehnya saat tes kedua yang ikut 176 anak. Logikanya kan, jumlah pesertanya berkurang kenapa ini justru bertambah," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SDN 2 Rawa Laut Nusyirwan Zakki mengatakan tidak ada rekayasa dalam rekrutmen kelas unggulan. Semua siswa yang berhak ikut tes adalah siswa yang rata-rata nilainya di atas 8. Terkait dengan membengkaknya peserta tes, dia mengatakan hal itu tidak benar. "Jumlah peserta tes kedua lebih sedikit dibandingkan dengan peserta tes pertama," kata dia.

Sementara itu, sejumlah wali murid yang anaknya masuk kelas reguler melalui penerimaan siswa baru (PSB) baru-baru ini mengeluhkan adanya pungutan. "Anak saya umurnya 6 tahun 7 bulan mendaftar di SDN 2 Rawa Laut, namun karena umurnya kurang terancam tidak diterima. Akhirnya saya memberikan uang Rp500 ribu kepada oknum guru dan kemudian anak saya diterima," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Nusyirwan mengatakan jika ada wali murid yang mampu membuktikan hal tersebut, dia siap mengganti 10 kali. "Kalau memang ada guru yang terbukti melakukan itu, saya tidak segan untuk mengusulkan kepada dinas agar dimutasi," kata dia. n UNI/S-1

sumber berita:BANDAR LAMPUNG (Lampost): tanggal 14 Juli 2009

PSB

2009-06-13T10:25:00.003+07:00

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun Pelajaran 2009/2010
SMP Negeri 3 Bandar Lampung

1. Waktu Pendaftaran tanggal 24 Juni s.d 27 Juni 2009
Pukul 08.00 s.d 12.00 kecuali hari Jumat 08.00 s.d 11.00
2. Pelaksanaan Tes Seleksi tanggal 1 Juli 2009 pukul 08.00 s.d 10.00
3. Pengumuman hasil tes tanggal 7 Juli 2009
4. Daftar Ulang tanggal 8 Juli s.d 10 Juli 2009
5. Pelaksanaan MOS peserta didik baru tanggal 13 Juli s.d 15 Juli 2009
6. Hal-hal yang kurang jelas silakan hubungi
PANITIA PENDAFTARAN SISWA BARU setiap hari kerja

Perpustakaan

2009-06-09T09:05:00.002+07:00

Lima Persen Anggaran Sekolah Harus Untuk Perpustakaan!

Sekolah-sekolah maupun madrasah harus mengalokasikan sedikitnya lima persen dari anggaran belanja operasional untuk pengembangan perpustakaan yang dimilikinya.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sularsih Msi, saat memberikan sosialisasi UU tentang perpustakaan di Perpustakaan Daerah di Medan, Sumatera Utara, Senin (8/6).

Sri mengatakan, sesuai UU No.43 pasal 23 ayat 6 tahun 2007 tentang perpustakaan, setiap sekolah wajib menganggarkan dananya untuk pengembangan perpustakaan di sekolahnya. Dana pengembangan tersebut, tambah Sri, paling sedikit lima persen dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai.

"Ini dimaksudkan agar fasilitas dan koleksi buku yang ada di perpustakaan itu terus bertambah setiap tahunnya, jadi setiap tahun bacaan siswa tidak itu-itu saja," ujarnya.

Selain itu, sekolah juga diwajibkan memiliki koleksi buku teks pelajaran atau buku wajib yang ditetapkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Koleksi itu harus disediakan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan para pendidiknya. Untuk pelajaran IPA misalnya, perpustakaan sekolah wajib memiliki buku pelajaran IPA sesuai kebutuhan jumlah siswanya.

Dengan diberlakukannya UU itu, semua sekolah diharuskan memiliki perpustakaan sendiri. Bagi yang tidak mengindahkannya, tambah Sri, akan dikenakan sanksi administrasi.

"Pengenaan sanksi administratif tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan itu mungkin akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan kabupaten atau kota," katanya.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional, Ofy Sofiana M.Hum, gemar membaca bukanlah bawaan dari lahir melainkan sebuah kebiasaan yang harus ditanamkan sejak dini kepada siswa. Untuk itulah, menumbuhkan minat baca atau gemar membaca bukan saja tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga pemerintah daerah setempat.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan memfasilitasi berbagai gerakan peningkatan minat baca, baik oleh perseorangan maupun oleh suatu lembaga. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada para penggerak peningkatan minat baca tersebut, serta mengangkat duta baca.

Satu lagi perlu dilakukan adalah menggiatkan perpustakaan keliling. Hal itu dirasakan tepat, karena jangkauan perpustakaan keliling bisa mencapai desa-desa terpencil yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum atau sekolah.

Senin, 8 Juni 2009 | 17:25 WIB

MEDAN, KOMPAS.com -
LTF
Sumber : Antara

PENDIDIKAN

2009-05-26T12:27:00.003+07:00

SERTIFIKASI: Hentikan Pungutan kepada Semua Guru

Program sertifikasi untuk guru seharusnya gratis dan tidak ada pungutan apa pun. Oleh sebab itu, kepala dinas atau kepala daerah diminta mengingatkan oknum dinas dan kepala UPTD menghentikan segala pungutan kepada guru.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung, Djuariyati, mengungkapkan hal itu menanggapi keluhan guru tentang banyaknya pungutan dalam proses pengurusan sertifikasi.

"Proses sertifikasi sudah didanai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga siapa pun tidak boleh diperkenankan lagi menarik biaya yang membebani guru," kata Yati, panggilan akrab Djuariyati melalui pesan pendek yang dikirim kepada Lampung Post, Senin (25-5). Dia sendiri mengaku sedang bertugas di Jakarta dan akan kembali ke Lampung pekan depan.

Hal senada diungkapkan Koordinator Sertifikasi Rayon VII Prof. Dr. Sudjarwo. "Seharusnya guru yang mengurus sertifikasi dibantu dan tidak dibebani dengan berbagai pungutan," kata Djarwo di Bandar Lampung akhir pekan lalu.

Djarwo mengatakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila yang merupakan tempat melakukan penialaian portofolio tidak ada pungutan apa pun. "Untuk proses setrtifikasi, saya rata-rata menandatangani 35 ribu berkas setiap hari, dan tidak ada pungutan apa pun untuk itu," kata dia.

Baik Djarwo maupun Djuariyati meminta kepada kepala daerah dan Dinas Pendidikan untuk memperhatikan proses sertifikasi guru. Sehingga tidak ada oknum yang menyalahgunakan proses sertifikasi untuk membebani guru. "Jangan sampai program pemerintah yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan guru justru membebani guru," kata Djarwo. UNI/S-1

sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost):

Fosil Purba

2009-04-08T14:12:00.001+07:00

Ditemukan, Fosil Daun Purba di Blora Selatan

BLORA, KOMPAS -
Menyusul penemuan fosil gajah purba, Tim Vertebrata Museum Geologi Bandung, Pusat Survei Geologi, Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kembali menemukan fosil daun purba.

Daun itu ditemukan di Dusun Sunggun, Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. ”Berdasarkan temuan-temuan itu, tampaknya kawasan Blora Selatan merupakan savana di zaman Pleistosen yang dilewati Bengawan Solo purba,” kata Ketua Tim Vertebrata Museum Geologi Bandung Iwan Kurniawan, Sabtu (4/4) di Blora.

Fosil daun ditemukan di sekitar fosil gajah purba dan tercetak di batu lanau—terbentuk dari proses sedimentasi butiran lempung dan pasir. Dari ukuran daun yang relatif kecil, temuan gajah dan kerbau purba serta kontur sedimentasi di lokasi itu, tim memperkirakan, fosil itu dari zaman Pleistosen, 1.808.000- 11.500 tahun lalu.

Kepala Seksi Dokumentasi Museum Geologi Bandung SR Sinung Baskoro mengatakan, kawasan Blora Selatan banyak mengandung endapan teras Bengawan Solo purba yang menyimpan aneka fosil.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora Suntoyo mengatakan, Pemkab Blora menitipkan fosil itu di Museum Geologi Bandung.

Serahkan temuan

Seorang warga Kudus, Jawa Tengah, Sutodirono alias Rasimin (60), Minggu (5/4), menyerahkan temuan berupa 6 benda arkeologi, diduga dari abad ke-15, kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.

Temuan itu berupa 3 buah mangkok berdiameter 13, 14, dan 15 sentimeter, ketinggian masing-masing 5 sentimeter. Dua benda lain menyerupai lepek dan sebuah miniatur rumah adat Minangkau.

Kepala seksi Sejarah Museum Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Sancaka Dwi Supani mengatakan, ”Untuk menentukan umur, jenis benda, bahan baku pembuatan benda, dan sebagainya, kami akan mengundang tenaga ahli dari Museum Ronggowarsito Jawa Tengah di Semarang,” katanya. Rasimin mengaku benda-benda itu ditemukannya di bekas pertapaan Sunan Kalijogo beberapa tahun lalu. (SUP/HEN)

Sumber : Kompas Cetak KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI

Selasa, 7 April 2009 | 04:39 WIB

Beasiswa

2009-04-03T10:00:00.003+07:00

BEASISWA GURU: Guru PNS dan Non-PNS Bisa Lanjutkan S-1

Kabar gembira bagi guru PNS maupun non-PNS yang belum menyelesaikan pendidikan S-1. Mereka akan mendapatkan beasiswa menyelesaikan pendidikannya.

Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Bujang Rahman mengatakan Unila ditunjuk sebagai perguruan tinggi penyelenggara program S-1 kependidikan bagi guru dalam jabatan.

"Kini Dinas Pendidikan sedang mengadakan pemetaan berapa guru yang belum menyelesaikan S-1 pada setiap jenjang pendidikan," kata Bujang dalam rapat sosialisasi program S-1 di ruang rapat FKIP Unila, Kamis (2-4). Sosialisasi dihadiri kepala Dinas Pendidikan dari beberapa kabupaten/Kota di Lampung, antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Idrus Efendi, Kepala Dinas Pendidikan Metro Pramono.

Dia mengatakan Unila menunjuk beberapa perguruan tinggi sebagai mitra, yakni Universitas Muhammadiyah Metro, STKIP PGRI Bandar Lampung, dan STKIP Muhamadiyah Pringsewu.

Menurut Bujang, berbeda dengan program reguler, maka perkualiahan untuk guru yang sedang dalam jabatan dilaksanakan secara fleksibel, yakni dengan sistem tatap muka maupun pemberian modul. Dengan demikian, guru tidak perlu meninggalkan tugas. Para guru juga bisa memilih tempat kuliah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

Dalam sistem ini, perguruan tinggi juga memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya. Pengakuan tersebut paling banyak 65 persen dari jumlah SKS yang ditempuh. Artinya, jika guru memiliki banyak sertifikat pelatihan dari lembaga yang terakreditasi, jumlah SKS yang perlu ditempuh makin sedikit sehingga program S-1 bisa ditempuh dalam waktu satu tahun.

Menurut Bujang, di Universitas Lampung program studi yang ditetapkan sebagai penyelenggara program S-1 kependidikan bagi guru dalam jabatan, yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Geografi, Pendidikan Guru SD (PGSD), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Kimia, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Sejarah.

"Kami berharap melalui program ini semua guru yang mengajar sudah menempuh pendidikan S-1 sebelum tahun 2015," kata dia. n UNI/S-1

sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost) 3 April 2009

sertifikasi dan pengawasannya

2009-04-02T10:07:00.001+07:00

Awasi Sertifikasi melalui MKKS

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) melibatkan berbagai pihak untuk mengawasi kinerja guru yang telah lulus sertifikasi. Salah satunya melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). ’’Sebab, para Kepsek-lah yang mengetahui langsung kinerja gurunya sehari-hari di sekolah,” kata Sekretaris Ditjen PMPTK Ir. Giri Suryatmana saat berkunjung ke Lampung beberapa hari lalu.
Lainnya, lanjut dia, melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). Terakhir adalah Dinas Pendidikan (Disdik), yang kemudian dapat mengusulkan penundaan atau pencabutan tunjangan sertifikasi bagi guru yang kinerjanya bukan malah membaik, tapi justru sebaliknya. ’’Misalnya malas dan hanya mengajar asal memenuhi kewajiban 24 jam mengajar dalam seminggu tatap muka di sekolah,” tandasnya.
Sebab, menurutnya, sertifikasi guru sendiri bertujuan meningkatkan keprofesionalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Atas keprofesionalannya tersebut, pemerintah pun memberikan reward (hadiah) berupa tunjangan profesi sebesar gaji pokok masing-masing guru bersangkutan setiap bulannya.
Sebaliknya, lanjut Suryatmana, pemerintah juga akan memberikan punishment (hukuman) kepada guru yang tidak profesional. Salah satunya dengan tidak memberikan tunjangan fungsional seperti diberikan kepada guru profesional yang dibuktikannya dengan lulus uji sertifikasi guru. ’’Namun, lulus sertifikasi pun bukan jaminan mutlak untuk terus mendapatkan tunjangan profesi dimaksud. Karena, pemerintah akan menghentikan atau menundanya jika kinerja guru bersangkutan menurun serta menyimpang atau tidak sesuai ketentuan pemerintah. Adil kan. Ada reward, ada juga punishment-nya,” tandas Sugiri.
Terkait itulah, Suryatmana lagi-lagi mengatakan yang berkewajiban mengontrol dan mengevaluasi kinerja guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi adalah tiga pihak. Yakni para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan sesama guru di tingkat satuan pendidikan masing-masing.
Sebagai fasilitator untuk meningkatkan mutu gurunya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedangkan, Disdik masing-masing sebagai eksekutornya. ’’Jadi atas evaluasi pengawas, MKKS, dan MGMP, Dinas Pendidikan berwenang mengusulkan guru yang sudah lulus sertifikasi tapi tidak profesional tersebut untuk dihentikan tunjangannya untuk dibina kembali bekerja sama dengan LPMP,” tandasnya (Abdul Karim)

sumber berita: BANDARLAMPUNG – Radar Lampung 2 april 2009

Komisi X dan UN 2009

2009-03-13T07:55:00.000+07:00

PENDIDIKAN
Komisi X Belum Sepakati UN 2009

Komisi X DPR masih memberi tanda bintang pada item pelaksanaan ujian nasional (UN) 2009 karena seluruh fraksi belum sepakat tentang hal itu.

"Fraksi ada yang setuju dan tidak, ada juga yang mengkritisi pelaksanaan UN," kata Ketua Komisi X Irwan Prayitno di Pontianak, Kamis (12-3).

Namun, dia menambahkan pemerintah tetap menjalankan program UN 2009, meski sikap Komisi X masih seperti itu. Fraksi yang menolak menyatakan pelaksanaan UN perlu dievaluasi kembali sambil membenahi yang harus diperbaiki.

"Penentuan kelulusan siswa harusnya bukan secara nasional, melainkan dari pihak sekolah," kata Irwan Prayitno, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, implementasi dari UN sebelumnya juga tidak mampu diantisipasi sepenuhnya, terutama segi pengawasan. "Masih banyak ditemukan kasus siswa yang mencontek, kebocoran soal, atau lemahnya pengawasan pengawas selama ujian berlangsung," kata dia.

Irwan sepakat UN bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Nilai yang diperoleh dari mengikuti UN menjadi acuan untuk jenjang pendidikan berikutnya. Sekolah yang paling tahu tentang kondisi seorang siswa sehingga pihak sekolah yang paling berhak menentukan kelulusan.

Meski belum disetujui Komisi X, pemerintah masih dapat mencairkan anggaran untuk persiapan UN 2009. Pemerintah menaikkan standar minimal kelulusan siswa dari 5,25 menjadi 5,50 pada UN 2009. Selain rata-rata 5,50 dalam UN 2009, nilai yang diperoleh siswa untuk mata pelajaran yang diujiankan juga tidak boleh di bawah angka 4,25.

Pada 2008, pemerintah menetapkan standar nilai kelulusan UN rata-rata minimal 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 atau memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00.

Sementara itu, pakar pendidikan Lampung, Prof. Sudjarwo, mengaku kaget mendengar belum sepakatnya DPR tentang pelaksanaan ujian nasional. Seharusnya, menjelang pelaksanaan ujian nasional yang tinggal beberapa hari lagi, tidak ada perpecahan di tingkat elite. Sehingga, tidak membingungkan masyarakat dan siswa di tingkat bawah.

"Sebaiknya pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif sepakat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan," kata Sudjarwo menanggapi pernyataan anggota DPR Irwan Prayitno.

Dia meminta pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif bersama-sama mencarikan jalan keluar terbaik, sehingga masyarakat dalam hal ini siswa, sekolah, orang tua, dan guru tidak menjadi korban dari kebijakan yang mencla-mencle.

Namun apa pun kondisinya, dia meminta agar anak-anak, sekolah, guru, dan orang tua tetap menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi pelaksanaan UN. "Apa pun yang terjadi, menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi UN adalah jalan keluar terbaik," kata Sudjarwo.

Untuk itu segala persiapan menjelang pelaksanaan UN harus tetap dilaksanakan. Sehingga, jika tiba saatnya baik ada pelaksanaan UN atau tidak, siswa tetap siap menghadapinya. n UNI/S-1

Sumber berita: PONTIANAK (Ant/Lampost)
tanggal: 13 Maret 2009

Dana Bos .......................... pungutan lainnya

2009-02-27T10:01:00.001+07:00

Sekolah Dilarang Pungut Uang Siswa

Setelah pemerintah menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 50 persen, sekolah harus membebaskan siswa dari berbagai pungutan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Idrus Efendi, didampingi Manajer BOS Kota Bandar Lampung Marsitho, mengungkapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) sejak jauh-jauh hari sudah menyosialisasikan kenaikan dana BOS. "Setelah adanya kenaikan dana BOS sekolah tidak boleh lagi memungut dana dari siswa," kata Marsitho di Bandar Lampung, Kamis (26-2).

Dia mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan hal tersebut sejak jauh hari sebelum dana BOS dicairkan. Sekolah diharapkan mengetahuinya dan mematuhi hal tersebut. "Memang ada pengecualian untuk sekolah rintisan berstandar internasional dan sekolah berstandar internasional, mereka masih boleh melakukan pungutan. Itu pun tidak boleh memberatkan siswa dan wali murid dari kalangan tidak mampu," kata dia.

Terkait dengan masih maraknya pungutan di sekolah, Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung Gino Vanollie meminta wali kota/bupati membuat edaran yang berisi larangan pungutan di sekolah. "Sebab, kalau hanya himbauan atau disampaikan secara lisan masyarakat tidak punya pegangan," kata dia di Bandar Lampung, Kamis (26-2).

Dia juga meminta Dinas Pendidikan bersama DPRD segera mengundang seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan tersebut. Dengan demikian, stakeholder dan masyarakat mengetahui adanya kenaikan dana BOS dan untuk apa saja penggunaan dana tersebut.

Kemudian, sekolah bersama guru dan dewan pendidik merevisi anggaran pendidikan dan belanja sekolah pasca kenaikan dana BOS. Dengan demikian, dana yang ada benar-benar bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.

"Jangan sampai BOS sudah naik 50 persen namun tidak jelas penggunaannya untuk apa," kata Gino.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung Heri Mulyadi dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan setempat meminta sekolah meniadakan pungutan yang memberatkan wali murid.

Dia mengatakan bagi sekolah yang telanjur memungut dana untuk bulan Januari hingga Juni agar merapatkan hal tersebut dengan komite sekolah. "Jika ada wali murid yang keberatan dengan pungutan tersebut, sekolah harus mengembalikan dana tersebut," kata dia.

Menurut Heri, dengan tidak adanya pungutan dari wali murid, kekurangan biaya operasional sekolah akan dituutpi melalui APBD. "Karena dalam APBD induk tidak ada anggaran untuk biaya operasional sekolah, kami akan mengusahakan dana tersebut pada APBD perubahan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah wali murid SDN 2 Palapa mengeluhkan pungutan uang untuk membeli televisi dan peralatan elektronik lain guna mendukung sekolah itu menjadi sekolah standar nasional (SSN). Sementara itu, di SDIT Permata Bunda, wali murid mengeluh penarikan uang pembuatan modul belajar. Padahal, BOS tahun ini naik 50 persen.

Wali murid SDN 2 Palapa yang enggan disebutkan namanya mengatakan mereka mendapat edaran yang ditandatangani Nadia Pamfila Rosa dan Yustika Rini, perwakilan orang tua murid kelas II D.

Edaran tersebut menyatakan sesuai dengan hasil rapat perwakilan wali murid dengan kepala SDN 2 Palapa tanggal 24 Januari memutuskan wali murid diminta membantu program SDN 2 Palapa menuju sekolah standar nasional (SSN). n UNI/S-1

Sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost): 27 Januari 2009

Nuansa Pemilu

2009-01-31T10:12:00.001+07:00

WAKIL RAKYAT: Permadi Bongkar Kebobrokan DPR

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Permadi, membeberkan kebobrokan dalam tubuh DPR sehingga ia akhirnya memutuskan mundur sebagai wakil rakyat.

Menurut dia, kian hari lembaga tersebut makin berseberangan dengan hati nurani, disiplin hidup, prinsip, dan keyakinannya. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Idrus Marham juga sempat mengungkapkan kebobrokan Dewan dalam sebuah tulisan yang disampaikan dalam forum ilmiah.

"Saya sudah tidak ada lagi harapan menjadi anggota DPR. Hati nurani saya tidak bisa menerimanya (kebobrokan dalam DPR). Malu saya. Lebih baik saya 'di luar' sajalah," ujar Permadi kepada pers di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30-1).

Permadi mengatakan terbongkarnya berbagai penyelewengan yang menyangkut anggota Dewan hanya sebatas puncak gunung es. Yang sebenarnya jauh lebih hebat dibanding dengan apa yang diberitakan di media massa.

Seluruh komisi, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan DPR, lanjut dia, sangat rapi dalam menjalankan penyelewengan dan mereka tidak takut terhadap KPK. "KPK itu tidak cukup berani mengungkapkan semua penyelewengan-penyelewengan itu," cetus Permadi.

Tabiat "malas" anggota Dewan ternyata sudah menjadi rahasia umum. Rapat paripurna, ungkap Permadi, kerap terlambat dan jarang mencapai kuorum. Hal ini kemudian disiasati dengan penundaan beberapa menit dan pengisian absen sehingga rapat dinyatakan kuorum.

Rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan serta pembahasan yang berlarut-larut inilah yang menyebabkan target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjelang akhir masa jabatan tidak tercapai.

Padahal, anggota Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana mengungkapkan untuk satu undang-undang, DPR menganggarkan Rp3,5 miliar. Anggaran ini meningkat dari sebelumnya Rp800 juta per undang-undang.

Politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan salah satu ketidakberhasilan DPR kini adalah DPR dinilai tidak accountable (bertanggung jawab) dalam pengelolaan keuangan. "Sudah tahun keempat, tidak pernah ada pertanggungjawaban keuangan dari Setjen ke anggota dalam paripurna. Saya juga heran, untuk apa sih BURT itu sering kunjungan ke luar negeri," tukas Nursyahbani.

Permadi pun mengungkapkan kejanggalan berupa pemberian honor kepada pimpinan DPR Rp6,5 juta setiap pengesahan undang-undang. Padahal, pimpinan DPR tidak pernah memberikan andil dalam pembahasan undang-undang tersebut. "Ini janggal sekali," imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Nursyahbani berpendapat serupa. Menurut dia, pimpinan DPR tidak perlu mendapatkan honor itu. "Hanya ketuk palu, lalu dapat Rp6 juta hingga Rp7 juta. Ini kan tidak fair. Saya juga tidak tahu itu kesepakatan dari mana. Sejak awal, memang pengelolaan keuangan DPR tidak transparan," cetus dia.

Permadi, yang memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sebagai dewan pembina, pun menyoroti perilaku anggota Dewan yang tidak serius dalam kunjungan kerja baik dalam maupun luar negeri. Padahal, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja yang notabene adalah uang rakyat sangatlah besar.

"Setiap kunker dan rapat Pansus, seluruh anggota Dewan selalu mendapat honor. Padahal, ada anggota Dewan yang hanya hadir kunker sehari atau tidak pernah hadir rapat Pansus, mereka tidak serius tapi mendapatkan honor penuh. Kebobrokan ini bersumber dari sistem dan personel di dalamnya. Benar-benar tidak adil," tandas Permadi. n MI/N-2
Sumber berita: JAKARTA (Lampost): 31 Januari 2009

Olah raga

2009-01-30T08:42:00.002+07:00

FUTSAL: 2 Mei Cup II Diikuti 16 Tim

Turnamen futsal 2 Mei Cup II yang akan mulai digelar 1 Februari mendatang diikuti 16 tim. Pada hari pertama event yang digelar SMK 2 Mei itu akan menggelar enam pertandingan.

Ketua panitia kegiatan, Rahmanto, mengatakan berdasarkan technical meeting yang digelar panitia kemarin jumlah peserta yang ikut serta mencapai 16 tim. "Jumlah tim itu berasal dari 14 SMP negeri dan swasta di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya," kata dia, Kamis (29-1). read more

Peserta tersebut, di antaranya SMPN 30 Bandar Lampung, SMPN 8 Bandar Lampung, SMPN 21 Bandar Lampung, SMP Muhammadiyah 3, dan SMPN 9 Bandar Lampung. Sementara wakil dari luar Bandar Lampung ialah SMP Tri Sukses, SMP Islam Terpadu, dan SMPN 2 Merbau Mataram.

Dengan jumlah peserta yang ada, panitia memutuskan menggunakan sistem gugur. Dengan waktu pertandingan hingga minggu ketiga Februari. "Sistem yang digunakan sistem gugur. Jadi tiap minggu akan diisi enam partai pertandingan. Menurut rencana tiga minggu sudah selesai," urai guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMK 2 Mei ini.

Selain memutuskan sistem pertandingan maupun jumlah pertandingan yang akan digulirkan, dalam technical meeting juga telah dijelaskan peraturan pertandingan futsal yang sesuai dengan aturan FIFA. Begitu juga dengan penegasan batas usia maksimal pemain futsal yang akan mengikuti kompetisi khusus pelajar SMP ini.

"Peraturan pertandingan sudah diberitahukan dalam proposal yang disebar ke setiap peserta. Begitu juga dengan batasan usia maksimal kelahiran 1 Januari 1993, yang dibuktikan dengan akta kelahiran."

Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung Jumadi Suparman menambahkan kompetisi akan diawali dengan acara pembukaan. Pembukaan kompetisi yang juga sebagai upaya pengenalan SMK 2 Mei kepada masyarakat akan dibuka Minggu (1-2), sekitar pukul 08.00, di lapangan SMK 2 Mei Bandar Lampung. n CR-3/O-2

Sumber berita: Lampost 30 Januari 2009

Chelsea Gusur Liverpool

Ambisi Liverpool menyamai poin Manchester United tertahan Wigan Athletic. Hasil imbang 1-1 membuat posisi runner up klasemen menjadi milik Chelsea.

Dalam pertandingan di JJB Stadium, Kamis (29-1) dini hari WIB, The Reds unggul dahulu lewat Yossi Benayoun beberapa menit sebelum turun minum. Tiga angka untuk tim tamu tampaknya sudah di depan mata, tapi wasit kemudian menghadiahi penalti untuk Wigan yang sukses dieksekusi Mido.

Hasil ini membuat read more Liverpool harus rela kehilangan tempat di posisi kedua karena digeser Chelsea yang menang atas Middlesbrough. Dari 23 laga, Liverpool mengoleksi 48 poin, setara dengan Chelsea, tapi kalah selisih gol.

Liverpool langsung mencatat peluang pertama saat umpan Steven Gerrard diteruskan Fernando Torres dengan tandukan. Si kulit bundar nyaris masuk gawang, tapi dengan sigap dihalau pemain Wigan.

Empat menit sebelum jeda, akhirnya gol tercipta bagi Liverpool. Michael Pollit sempat mengadang, tapi sontekan Yoshi Benayoun dari sudut sempit tidak bisa lagi dia tahan.

Di babak kedua, Benayoun beraksi lagi. Setelah Gerrard terjatuh di tepi kotak penalti, bola dikuasai pemain Israel itu yang merangsek ke muka gawang Wigan. Tapi kali ini Pollitt menerjang dan mengamankan bola.

Sepuluh menit berselang, giliran Gerrard yang mendapat peluang dari bola lambung. Sayang, sepakan setengah volinya masih melebar.

Tidak kunjung menambah gol, malapetaka datang buat Si Merah. Delapan menit jelang bubaran, wasit menunjuk titik putih setelah Jason Koumas dijatuhkan Lucas di kotak terlarang. Dengan dingin Mido menuntaskan penalti.

Liverpool bahkan nyaris menelan kekalahan setelah pada menit injury time Pepe Reina tidak bisa menghalau tendangan bebas Hugo Rodallega. Beruntung, bola hanya menghantam mistar.

Hasil imbang itu membawa keberuntungan bagi Chelsea. Setelah digeser Aston Villa sehari sebelumnya, The Blues langsung menyodok ke posisi runner up klasemen sementara untuk menempel Manchester United usai menekuk Middlesbrough 2-0 lewat dua gol Salomon Kalou.

Dengan tambahan tiga poin dari pertandingan ke-23 ini, total nilai yang sudah dikumpulkan Chelsea adalah 48. Jumlah tersebut sama dengan Liverpool, tapi skuad besutan Luiz Felipe Scolari unggul dalam selisih gol.

Chelsea kini terpaut tiga poin dengan MU di puncak klasemen, tapi jarak tersebut bisa menjauh karena The Red Devils masih punya satu pertandingan tersisa. Sementara itu, buat The Boro, kekalahan ini makin membenamkan mereka di zona degradasi dengan jumlah poin 21.

Sementara itu, Arsenal lolos dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 dengan Everton. Robin van Persie menjadi penyelamat The Gunners setelah mencetak gol di akhir pertandingan.

The Gunners mendapatkan perlawanan ketat saat bertandang ke Goodison Park. Skuat besutan Arsene Wenger tertinggal lebih dahulu oleh gol Tim Cahill. Namun, Van Persie menyelamatkan Arsenal dari kekalahan lewat gol telatnya.

Hasil imbang tersebut membuat Arsenal tidak beranjak dari posisi kelima besar dengan mengantongi 42 poin. Sedangkan Everton terpaku di posisi keenam tertinggal lima poin dari Arsenal.

Pertandingan Everton melawan Arsenal berlangsung cukup ketat. Terbukti, hingga turun minum tidak ada satu gol pun tercipta.

Tuan rumah membuka keunggulan lebih dahulu melalui Tim Cahill pada menit ke-61. Pemain internasional Australia itu dengan jitu menyundul umpan Baines untuk menjebol gawang Tim Howard.

Arsene Wenger bisa bernapas lega setelah Van Persie menyamakan kedudukan memanfatkan bola muntah dan meneruskannya dengan tenda
WIGAN (Rtr/Dtc):

Sumber berita: Lampost 30 Januari 2009

TUAN RUMAH PD: Pemerintah Dukung Keinginan PSSI

Pemerintah memberi dukungan penuh atas rencana PSSI mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia (PD) 2018 atau 2022. Menurut Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Indonesia memang bisa.

"Ya, PSSI sudah mengonsolidasikan rencana ini pada kami," demikian Adhyaksa membenarkan rencana tersebut saat berbincang-bincang dengan detiksport, Kamis (29-1) pagi. "Ini kan bagus, harus kita dukung. Dan pemerintah mendukung sepenuhnya," sambung dia. read more

Adhyaksa menyadari rencana menghajat event terbesar di dunia itu, yang bahkan belum pernah bisa ditembus tim Indonesia lewat babak kualifikasi, akan melahirkan silang pendapat.

Namun, tuturnya, sudah saatnya Indonesia menjawab semua keraguan orang dan membuktikan negeri berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa ini bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.

"Selama ini banyak yang kritik (kemampuan Indonesia). Bangsa ini selalu rendah diri, merasa tidak sanggup. Tapi saya katakan pada Anda, orang paling miskin adalah orang yang bermimpi saja tidak bisa," cetus Mennegpora.

Bahkan, Adhyaksa yakin salah satu syarat bagi tuan rumah Piala Dunia untuk menyediakan stadion yang berstandar sangat tinggi bisa dipenuhi.

"Harap dicatat, stadion bagus di Indonesia itu bukan cuma Gelora Bung Karno," ujarnya.

Dia menyebut beberapa stadion yang sesuai dengan standar internasional, yakni Gelora Sriwijaya di Jakabaring, Sumatera Selatan, dan Stadion Palaran, yang tahun lalu dipakai untuk PON XVII di Samarinda.

"Kita juga akan punya stadion bagus lain di Gede Bage (Bandung), Tenggarong (Kutai Kertanegara), dan Banten. Saya rasa kita bisa (menggelar Piala Dunia). Dan untuk menyempurnakannya kita masih punya banyak waktu," tukas Menteri.

Adhyaksa mencontohkan Piala Asia 2007 di Jakarta. Presiden AFC Mohamed bin Hammam dikatakan Adhyaksa akhirnya puas dengan GBK yang dalam waktu satu tahun bisa memenuhi standar yang ditetapkan badan sepak bola tertinggi di Asia itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia secara mengejutkan disebut FIFA sebagai satu dari enam negara yang telah mengekspresikan secara resmi minat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 atau 2022, yang pemenangnya akan ditentukan pada Desember 2010.

PSSI selaku penggagas ide besar ini juga membenarkan rencana tersebut. Menurut Sekjen PSSI Nugraha Besoes, Indonesia tak perlu takut melakukan sesuatu yang besar dalam keadaan saat ini, tapi juga bukan berarti nekat. n

JAKARTA (Dtc/Lampost):
Sumber berita: Lampost 30 Januari 2009

OLAHRAGA

2009-01-28T07:32:00.000+07:00

PIALA MENDAGRI: Jadwal Mundur Tidak Pengaruhi Karateka

Mundurnya pelaksanaan Piala Mendagri tidak berpengaruh buruk bagi mental atlet. Berdasarkan agenda Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Indonesia (PB FORKI), event nasional itu akan digelar di Bandar Lampung, Mei mendatang.

"Kalau dari agenda PB FORKI pelaksanaan Piala mendagri pada bulan lima. Tapi rencana itu juga belum pasti, mengingat pada bulan empat dan tujuh ada pemilihan legislatif serta pilpres," demikian diungkapkan Ketua Pengprov FORKI Lampung Hannibal, Selasa (27-1). Dengan adanya pesta rakyat itu, seluruh kegiatan dengan massa yang besar harus dikurangi. Meskipun demikian, urai Hannibal, perubahan waktu kompetisi itu tidak berpengaruh buruk bagi atlet. Termasuk perubahan mental atlet yang dapat menurun akibat mundurnya waktu kompetisi.

Menurut Hannibal, hal itu justru makin mematangkan persiapan karateka Lampung untuk kompetisi besar itu. "Gak berpengaruh. Justru makin menambah waktu latihan dan persiapan. Sehingga atlet lebih mantap dengan persiapan jangka panjang seperti ini."

Mengenai lokasi pelaksanaan, Hannibal belum dapat memastikan. Sebab, meskipun kompetisi akan dilangsungkan di Bandar Lampung, secara teknis pelaksanaan masih dikendalikan PB FORKI, termasuk penentuan lokasi lomba.

"Ada dua pilihan, GOR Saburai atau GSG Unila. Tinggal nanti PB FORKI menentukan mana yang layak dan pas untuk pelaksanaan kompetisi tingkat nasional itu," terang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandar Lampung ini.

Masih menurut Hannibal, Dispora Kota Bandar Lampung juga akan turut mendukung kegiatan berskala nasional ini. Mengingat dengan terpilihnya Kota Tapis Berseri sebagai tuan rumah tentu akan meningkatkan citra kota ini. Terlebih lagi jika pelaksanaan kompetisi ini berjalan dengan sempurna.

Dispora Kota Bandar Lampung baru terbentuk 21 Januari lalu. Pembentukan instansi pecahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata itu didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 821.21/01/25/2009. n CR-3/O-2
Sumber berita:BANDAR LAMPUNG (Lampost 28 Januari 2008):

Kabar Gembira...tuk para guru

2009-01-23T07:40:00.001+07:00

KESEJAHTERAAN: Pemprov Anggarkan Insentif Guru Honorer

Guru honorer di Lampung bisa sedikit bernapas lega. Sebab, mulai 2009 Pemprov Lampung menganggarkan insentif untuk 53 ribu guru honorer sebesar Rp2 juta/guru/tahun.

Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Lampung Sugeng Kristiyanto mengungkapkan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D dan Persaudaraan Guru Nusantara (Perguntara), di ruang Komisi D, Kamis (22-1). Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung, Indra Karyadi, Ketua Komisi D, Cherwani.

"Tahun ini kita menganggarkan dana sekitar Rp16 hingga Rp18 miliar untuk insentif guru non-PNS di Lampung," kata dia.

Namun, pihaknya bersama dengan Dinas Pendidikan masih mencari cara terbaik mekanisme pemberian dana. Sehingga insentif tersebut diterima oleh mereka yang berhak tepat waktu dan tepat jumlah. "Kami masih mencari cara bagaimana menyampaikan insentif untuk guru honorer di daerah terpencil," kata dia.

Sementara itu, Achmad Nurcholis dari Perguntara mempertanyakan minimnya dana pendidikan yang diposkan di Dinas Pendidikan. Sehingga, total dana untuk Dinas Pendidikan tidak mencapai 20 persen dari total APBD tahun anggaran 2009.

Menjawab hal tersebut, Indra Karyadi mengatakan sampai kini belum ada peraturan pemerintah terkait penempatan dana pendidikan sebesar 20 persen apakah harus di Dinas Pendidikan atau bisa dipisah ke dinas lainnya. Oleh sebab itu, dalam pembahasan dengan pihak eksekutif kemudian disepakati dana pendidikan selain ditempatkan di Dinas Pendidikan juga disebar ke satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) lainnya.

Sugeng mengatakan total dana untuk pendidikan tahun 2009 berjumlah Rp312 miliar atau 20 persen dari total APBD Rp1,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan Rp20 miliar, hibah pendidikan Rp16,9 miliar, bantuan tidak langsung Rp20,5 miliar, dan belanja langsung Rp162 miliar, serta dana pendidikan di SKPD di luar Dinas Pendidikan Rp93,147 miliar. n UNI/S-1

Sumber berita: BANDAR LAMPUNG (Lampost):

UN dan BIMBEL

2009-01-21T07:56:00.000+07:00

PERSIAPAN UN: Sekolah Bimbingan Siswa Kelas IX

SMP di Bandar Lampung memberikan bimbingan kepada siswa kelas IX sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Hal ini berdasar pada hasil pemetaan sekolah masing-masing.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Bandar Lampung Haryanto yang juga Kepala SMPN 1 Bandar Lampung mengatakan untuk sementara bimbingan dilakukan di kelas masing-masing. "Untuk sementara kami belum mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan untuk menghindari kecemburuan atau rasa minder siswa," kata dia di Bandar Lampung, Selasa (20-1).

Dia mengatakan berdasar pada hasil pemetaan sekolah, siswa dibagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok siswa yang sudah melampaui target batas minimal kelulusan (30 persen), siswa yang kemampuannya sesuai dengan batas minimal kelulusan (55 persen), dan siswa yang kemampuannya kurang dari batas minimal kelulusan (15 persen).

Menurut Haryanto, siswa yang kemampuannya masih kurang mendapatkan perhatian khusus guru pelajaran masing-masing sehingga kemampuan para siswa bisa meningkat dan mencapai batas minimal kelulusan 5,5.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Idrus Efendi meminta sekolah di Bandar Lampung membebaskan siswa tidak mampu dari segala pungutan terkait penambahan jam belajar. "Jangan sampai hanya karena tidak ada uang siswa tidak mampu tidak bisa mengikuti les," kata dia.

Sementara itu, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Lampung Selatan menargetkan 100% siswa lulus ujian nasional (UN) tahun 2009. Hal tersebut diputuskan dalam rapat MKKS yang dihadiri 32 kepala SMK negeri dan swasta se-Lampung Selatan, Senin (19-1) di SMK Swadipha, Natar, Lampung Selatan.

Ketua MKKS SMK Lampung Selatan yang juga Kepala SMK Negeri 2 Kalianda Hendro Suswantoro saat memimpin rapat mengatakan tingkat kelulusan siswa SMK tahun 2009 ini harus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. "Memang penyelenggaraan UN tahun 2009 ini lebih berat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, tiap sekolah harus mempersiapkan diri dan membekali murid-murid sesuai dengan kurikulum pengajaran yang ada," kata Hendro.

Menurut dia, beratnya mendongkrak tingkat kelulusan siswa dalam mengikuti UN tahun 2009 ini karena semua peraturan dan penilaian ditentukan secara nasional. "Siap atau tidak siap, kita harus siap." n UNI/KIS/N-2

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum di Dinas Pendidikan Lampung Selatan Basri Hasan dalam rapat itu mengatakan Dinas Pendidikan Lampung Selatan memberi bantuan Rp52 ribu tiap siswa yang mengikuti UN tahun 2009. Bantuan itu menurut dia terbagi untuk UN dan uji kompetensi. "Semula bantuan dianggarkan Rp65 ribu. Tetapi karena ada kesalahan persepsi, kemudian bantuan turun menjadi Rp52 ribu. Setelah dikurangi uji kompetensi, nilai bantuan UN untuk siswa SMK menjadi Rp40 ribu," kata Basri.

Sumber berita:BANDAR LAMPUNG (Lampost):

Standar UN bagi warga miskin dan bodoh

2009-01-20T10:29:00.000+07:00

Standar UN Korbankan Warga Miskin dan Bodoh

Kebijakan pemerintah menaikkan standar kelulusan dalam ujian nasional (UN) mengorbankan masyarakat miskin dan bodoh.

Standar kelulusan UN dinaikkan rata-rata minimal 5,25 menjadi 5,50 untuk semua pelajaran yang diujikan. Keputusan ini tertuang dalam Permendiknas No. 77/2008 (SMA/MA/SMK) dan No. 78/2008 (SMP/MTs.) tanggal 11 Desember 2008.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, keputusan ini pun menuai kontroversi. "Untuk sekolah bagus, nilai segitu (rata-rata 5,5) mudah. Tapi untuk sekolah pinggiran, nilai segitu susah," jelas pengamat pendidikan Darmaningtyas kepada detikcom, Senin (19-1).

Pemerintah, kata dia, demikian keukeuh terhadap kebijakan ini karena perbedaan paradigma. Pemerintah meyakini mutu pendidikan dapat diukur melalui ujian. Sementara mereka yang menolak menilai ujian hanya mengukur satu aspek, kognitif. Aspek afektif dan psikomotoriknya tidak.

Darmaningtyas justru mengkhawatirkan tingkat kebocoran dan kecurangan yang akan semakin tinggi bila standar kelulusan dinaikkan, yang ironisnya justru sering dilakukan oleh oknum tenaga pendidik. "Dari beberapa kali penyelenggaraan, semakin besar tingkat kebohongan untuk membantu siswa," urai pria kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, ini.

Masalahnya, menurut dia, orang tidak ingin dikatakan gagal. Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru tidak mau dibilang gagal. "Ini masalah harga diri," pungkas penulis buku Pendidikan yang Memiskinkan itu.

Lebih Baik Stres

Menanggapi banyaknya kritik yang menganggap target nilai UN terlalu tinggi bisa menyebabkan murid stres, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan itu cara berpikir yang kurang maju.

Menurut dia, lebih baik seribu murid stres daripada sejuta murid bodoh. "Orang banyak mengatakan ini bikin stres. Saya bilang lebih baik ada seribu anak stres daripada sejuta anak bodoh. Karena dengan target nilai yang tinggi, kita yakin anak itu akan belajar dengan baik," ujar Wapres, beberapa waktu lalu.

Menurut JK, dengan menetapkan target yang tinggi, anak belajar sampai malam. "Istigasah kalau mau UN, pake menangis-menangis, itu bagus sekali. Artinya, ada rasa malu kalau tidak lulus. Karena itu ada dorongan untuk belajar. Semua kritikan harus kita jalani untuk bangsa ini," jelasnya.

Jusuf Kalla menuturkan murid harusnya diajarkan apa yang seharusnya dia tahu sehingga bisa lulus UN. "Kalau zaman dulu, yang menguji sekolah seenaknya saja. Mengujikan apa yang sudah diketahui oleh murid itu. Kalau tidak lulus, ditambah dan didongkrak nilainya sehingga semuanya lulus. Kalau semua lulus, anak jadi malas belajar," keluh JK. n N-2

Sumber berita: JAKARTA (Lampost/Dtc):

Setiap Tahun, 250.000 Pelajar Tak Lulus UN

2009-01-17T09:57:00.002+07:00

SURABAYA, JUMAT —
Sejak mulai diselenggarakan pada 2004, rata-rata 250.000 peserta ujian nasional tidak lulus setiap tahunnya. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat pemerintah mempertahankan ujian nasional.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Baharuddin Tola mengatakan, 5 persen peserta UN mendapat nilai rata-rata sama dengan atau lebih kecil dari 5,00. Padahal, untuk lulus UN pelajar harus mendapatkan nilai rata-rata 5,00.

"Nilai rata-rata ini terus naik setiap tahun. Dengan menaikkan batas nilai, kualitas akan terpacu untuk naik," ujarnya dalam sosialisasi UN di Surabaya, Jumat (16/1).

Setiap tahun, UN SMP hingga SMA dan sekolah sederajat diikuti paling sedikit 5 juta pelajar. Dengan demikian, 5 persen dari 5 juta atau 250.000 pelajar tidak lulus UN karena nilainya lebih kecil atau sama dengan 5,00.

"Kondisi pendidikan dan kualitas pelajar memang heterogen," tuturnya. Namun, yang menggembirakan, mayoritas pelajar Indonesia mendapatkan nilai rata-rata 5,5 hingga 9,00.

Hal itu menunjukkan secara umum kualitas pendidikan dan pelajar di Indonesia sudah cukup baik. "Tetapi, ini baru diukur dari hasil UN. Pengukuran kualitas pendidikan butuh banyak variabel," tuturnya. (RAZ)

Sumber berita: Laporan Wartawan Kompas Kris R Mada

Mana...Total 20% APBD tuk Pendidikan

2009-01-13T08:13:00.011+07:00

Rasa kecewa, terbesit diwajah punggawa pendidikan Provinsi Lampung, mengapa?........ini terjadi karena minimnya anggaran pendidikan di Provinsi Lampung.
"Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan instruksi presiden, anggaran pendidikan seharusnya 20 persen dari total APBD," Namun kenyataannya dana pendidikan yang dianggarkan dalam APBD hanya 13,25 persen, Apa dan mengapa? yang sebenarnya ada dihati nurani mereka........., kita ingin bangsa Indonesia maju tapi disisi lain masih ada manusia-manusia yang kurang begitu peduli....ini perlu dipertanyakan rasa NASIONALISME dan beberapa waktu lagi akan ada pesta demokrasi, inilah kesempatan yang terbaik kita untuk memilih para pemimpin yang benar-benar peduli dengan anak bangsa demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia

Standar Kelulusan naik 0,25

2008-12-04T07:59:00.001+07:00

UJIAN NASIONAL: BSNP Naikkan Standar Kelulusan Jadi 5,5

SEMARANG (Lampost):
Rencana Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang akan menaikkan standar nilai kelulusan ujian nasional (UN) 2009 dari 5,25 menjadi 5,5 bertujuan memajukan pendidikan di Indonesia.

"Rencana menaikkan standar ujian nasional merupakan sebuah kebijakan yang tepat. Pemerintah Indonesia perlu terus-menerus memperbaiki kualitas pendidikan agar tidak jauh tertinggal dari negara lain. Di Malaysia sudah menetapkan standar kelulusan dengan nilai tujuh," kata Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof. Dr. Fathur Rokhman, di Semarang, Rabu (3-12).

Dia mengatakan rencana menaikkan standar kelulusan UN dari 5,25 menjadi 5,5 merupakan salah satu upaya serius pemerintah memajukan dunia pendidikan. Dia menilai pemerintah sudah mulai serius menangani masalah pendidikan di Indonesia dengan menaikkan standar kelulusan UN. "Kesungguhan pemerintah juga dapat dilihat pada rencana realisasi anggaran pendidikan 20 persen pada 2009."

Mengenai keluhan dan keberatan beberapa pihak seperti siswa dan guru terkait adanya rencana kenaikan standar UN, ia mengaku semua itu belum bisa mewakili suara siswa dan guru secara representatif.

"Keluhan dari sekolah menunjukkan sekolah bersangkutan belum memahami hakikat UN sesungguhnya. UN hanya memberikan standar kelulusan dan bukan satu-satunya penentu kelulusan karena masih ada variabel lain bagi seorang siswa bisa dinyatakan lulus," kata Fathur Rokhman.

Namun, dia mengakui dalam pelaksanaannya, kenaikan standar kelulusan UN bisa saja menimbulkan problem baru. "Secara umum, kualitas sekolah di Indonesia berbeda. Sekolah di daerah maju tentu lebih siap menghadapi kenaikan standar UN dibanding dengan sekolah di daerah kurang maju karena ketersediaan sarana dan prasana. Oleh sebab itu, Depdiknas harus menyosialisasikan dengan sebaik-baiknya."

Kenaikan standar UN, kata Fathur Rokhman, diharapkan dapat memacu para guru dan siswa lebih giat lagi meningkatkan prestasi, bukan malah menimbulkan efek psikologis negatif para siswa.

Dia mengatakan persiapan matang juga harus dilakukan sekolah menghadapi UN 2009 untuk mengurangi jumlah siswa yang tidak lulus. "Standar kelulusan dari tahun ke tahun harus ditingkatkan. Siap atau tidak siap dunia pendidikan Indonesia perlu terus berbenah demi kemajuan pendidikan. Sebab itu, langkah positif yang diambil pemerintah harus didukung." n R-1

SERTIFIKASI dan PROFESIONAL

2008-12-02T09:13:00.003+07:00

Guru Tidak Profesional Sertifikatnya Dicabut

Guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi tapi tidak profesional, sertifikatnya akan dicabut. Guru yang bersangkutan juga tidak akan mendapatkan tunjangan profesi jika tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Marsitho mengatakan sanksi tegas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi guru.

Dalam Permendiknas disebutkan guru yang sudah memiliki sertifikat profesional dan mendapatkan tunjangan profesi, harus mengajar minimal 24 jam seminggu. Untuk guru bimbingan konseling harus mengasuh minimal 150 anak, kepala sekolah harus mengajar minimal 6 jam seminggu, dan wakil kepala sekolah mengajar minimal 12 jam seminggu.

"Jika guru yang bersangkutan mengajar kurang dari ketentuan tersebut, akan dilaporkan kepada Dirjen Peningkatkan Mutu Pendidikan," kata Marsitho di Bandar Lampung, Senin (1-12).

Menurut Marsitho, selain harus memenuhi jam mengajar, guru juga harus mengajar dengan profesional. Artinya, guru sebagai agen pembelajaran harus betul-betul bisa mentransfer ilmu kepada siswa. Sehingga, siswa benar-benar menguasai apa yang sudah diberikan oleh guru.

Marsitho mengatakan guru yang sudah memiliki sertifikat profesional juga dituntut untuk memberi lebih kepada para siswa dibandingkan dengan guru yang lain. Artinya, selain membimbing siswa di kelas dengan terus berinteraksi dengan siswa, guru juga harus memperhatikan perkembangan siswa.

"Seharusnya, guru yang profesional dan kompeten, memiliki sertifikat atau tidak, dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada para siswanya," kata dia.

Untuk mengawasi para guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui para pengawas mengadakan pengawasan rutin setiap tiga bulan. Para pengawas memantau kinerja para guru baik yang telah mendapatkan sertifikat maupun belum. Marsitho menambahkan guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi tidak lagi mengajar, juga harus diberhentikan tunjangan profesinya. Dia mencontohkan guru yang diangkat menjadi pengawas harus diberhentikan tunjangan profesinya. Sebab, tunjangan tersebut hanya diberikan kepada guru yang masih aktif mengajar.

Diberitakan Lampung Post, guru yang tidak profesional dan menipu masyarakat akan dikenai sanksi sesuai dengan UU yang berlaku. Sebab, guru yang sudah menerima sertifikat profesional harus benar-benar mengajar dan mendidik secara profesional.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandar Lampung Haryanto mengingatkan guru yang sudah menerima sertifikat profesi harus menjalankan profesinya secara profesional, jangan sampai membohongi masyarakat.

Menurut dia, guru adalah profesi yang memiliki kedudukan cukup penting. Guru sebagai agen pendidikan harus memberikan contoh yang terbaik kepada anak didik maupun masyarakat.

Oleh karena itu, setiap saat guru harus meningkatkan kompetensinya yang meliputi kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, profesional. "Jika guru sudah menguasai keempat kompetensi tersebut dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa disebut sebagai guru profesional," kata dia.

Puncak peringatan Hari Guru kemarin ditandai dengan apel besar di Gedung Serbaguna (GSG) Unila baru-baru ini. Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno mengatakan guru mengajar dan mendidik anak bangsa sebaik mungkin. "Jangan menjiplak satuan pelajaran 10 tahun lalu karena itu sudah ketinggalan zaman," kata Eddy Sutrisno yang mengaku pernah menjadi guru.

Wali Kota juga mengajak guru untuk turut melestarikan lingkungan dengan menanam pohon di lingkungan masing-masing. Penanaman pohon dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan dan menjaga persediaan air di masa yang akan datang. n UNI/S-1

sumbar berita:BANDAR LAMPUNG (Lampost)

Insentif untuk guru honorer

2008-12-01T08:58:00.001+07:00

2009, Guru Honorer Murni Dapat Insentif

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap mengusulkan insentif guru honorer murni pada tahun anggaran 2009.

Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno di sela-sela peringatan Hari Guru, akhir pekan lalu, mengatakan pemerintah tetap mengusulkan insentif untuk 6.000 guru honorer. Namun, semuanya bergantung pada DPRD. "Jika disetujui Dewan, kami akan memberikan insentif lagi."

Dia berharap insentif yang diberikan kepada guru honorer murni terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan guru dimaksud di Bandar Lampung.

Pada puncak peringatan Hari Guru akhir pekan lalu, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan insentif untuk 6.000 guru honorer murni di Bandar Lampung. Pemberian insentif tersebut diwakilkan kepada 104 guru honorer murni dari 13 kecamatan dan setiap kecamatan diwakili 8 orang.

Insentif yang diberikan kepada guru honorer berjumlah Rp100 ribu/orang/bulan. Insentif disalurkan melalui Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Humas PGHM Kota Bandar Lampung Yulian Willyanus mengatakan usai menerima bantuan secara simbolis, para guru honorer meng-input data guru penerima honoerr. Sebab, data yang ada di Dinas Pendidikan belum lengkap dan belum semua nama serta data guru sudah masuk database.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Bandar Lampung Haryanto yang baru saja melaksanakan studi banding sekolah berstandar internasional (SBI) ke Turki mengatakan di negara tersebut guru harus memiliki sifat ikhlas, bersyukur, dan rela berkorban.

Dia mengatakan saat wawancara untuk menjadi guru, mereka ditanya apakah ikhlas menjadi guru, siap bersikap jujur, dan rela berkorban untuk para anak didiknya. Oleh sebab itu, di Bandar Lampung, PGRI akan menyosialisasi hal tersebut kepada guru.

"Selama ini teman-teman lebih banyak mengeluh dari pada bersyukur. Banyak juga guru yang terus menuntut ini dan itu," kata dia.

Oleh sebab itu, PGRI mengajak semua guru di Bandar Lampung untuk ikhlas mengajar siswa-siswinya. Kemudian pandai mensyukuri semua anugerah yang diberikan Allah, serta rela berkorban untuk kemajuan pendidikan di Bandar Lampung.

Menurut Haryanto, jika guru di Bandar Lampung sudah memegang teguh dan kemudian mengamalkan sikap tersebut, kualitas pendidikan di kota ini akan meningkat signifikan. Namun, untuk mencapai semua itu dibutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak.

Sebelumnya, para guru honorer murni di Bandar Lampung diminta membuka rekening di Bank Pasar untuk pencairan insentif guru pada Oktober ini.

Humas Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM), Bandar Lampung, Yulian Wiliyanus mengatakan dia mendapat informasi lisan dari Dinas Pendidikan bahwa pencairan insentif guru honorer dilaksanakan akhir Oktober ini. Untuk itu, para guru honorer diminta membuka rekening di bank pasar.

"Info ini masih lisan, edaran tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan belum kami terima," kata Wili, sapaan akrabnya.

Menurut dia, database guru honorer murni yang terhimpun dalam PGHM sudah diserahkan ke dinas. Data itu mencakup tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tata usaha), sesuai dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). n UNI/S-1

sertifikasi dan implikasinya......

2008-11-29T07:18:00.000+07:00

PROFESI: Guru Tidak Profesional akan Diberi Sanksi

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Guru yang tidak profesional dan menipu masyarakat akan dikenai sanksi sesuai dengan UU yang berlaku. Sebab, guru yang sudah menerima sertifikat profesional harus benar-benar mengajar dan mendidik secara profesional.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandar Lampung Haryanto mengungkapkan hal itu di sela-sela puncak peringatan Hari Guru tingkat Bandar Lampung. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Jumat (28-11).

"Guru yang sudah menerima sertifikat profesi haruslah menjalankan profesinya secara profesional, jangan sampai membohongi masyarakat," kata Haryanto.

Sebab, menurut dia, guru adalah profesi yang memiliki kedudukan cukup penting. Guru sebagai agen pendidikan harus memberikan contoh yang terbaik kepada anak didik maupun masyarakat.

Oleh karena itu, setiap saat guru harus meningkatkan kompetensinya yang meliputi kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, profesional.

"Jika guru sudah menguasai keempat kompetensi tersebut dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa disebut sebagai guru profesional," kata dia.

Puncak peringatan Hari Guru kemarin ditandai dengan apel besar di Gedung Serbaguna (GSG) Unila. Kegiatan ini dihadiri 4.000 guru, juga hadir Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno dan jajaran Muspida. Tampak juga Kepala Dinas Pendidikan Idrus Efendi bersama jajarannya.

Wali Kota dalam sambutannya meminta agar guru mengajar dan mendidik anak bangsa sebaik mungkin. "Jangan menjiplak satuan pelajaran 10 tahun lalu karena itu sudah ketinggalan zaman," kata Eddy Sutrisno yang mengaku pernah menjadi guru.

Wali Kota juga mengajak guru untuk turut melestarikan lingkungan dengan menanam pohon di lingkungan masing-masing. Penanaman pohon dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan dan menjaga persediaan air di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan itu juga diberikan secara simbolis insentif untuk 6.000 ribu. Pemberian insentif diwakilkan kepada 104 anggota Persatuan Guru Honor Murni (PGHM) yang berasal dari 13 kecamatan di Bandar Lampung. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada guru dan kepala sekolah berprestasi, serta para pengurus PGRI yang sudah memasuki masa purnabakti. n UNI/K-1

MOTIVASI GURU untuk SISWA

2008-11-29T07:14:00.001+07:00

Strategi Guru Memotivasi Siswa lewat Pertanyaan

By:A. Rochman, S.Pd. (Pengawas Sekolah/Madrasah Dinas Pendidikan Prov. Lampung)

HASIL supervisi kelas di beberapa sekolah menyimpulkan interaksi lisan (verbal interaction) dalam proses pembelajaran umumnya didominasi guru.

Bila kita merujuk Permen Diknas RI Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan dengan model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses, melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis.

Dengan pendekatan ini, secara umum guru dituntut dapat menggunakan teknik bertanya secermat mungkin agar mampu merangsang aktivitas siswa.

Penelitian dalam dunia pendidikan memberikan indikator bahwa pertanyaan guru berperan penting dalam pembelajaran. Disadari atau tidak, setiap guru yang mengajukan pertanyaan tentu bertujuan meningkatkan proses pembelajaran dan mengevaluasi pemahaman siswa.

Pertanyaan untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan tujuan-tujuan khusus, di antaranya memotivasi siswa, memberikan tantangan, membangkitkan interaksi sesama siswa, memusatkan perhatian siswa, membimbing siswa, mengulang/meninjau kembali materi pelajaran, menghubungkan keadaan sehari-hari dengan situasi belajar dan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki siswa ke dalam situasi baru.

Sedangkan pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman siswa dengan tujuan-tujuan khusus, di antaranya untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengevaluasi, mendiagnosis siswa, dan mengundang siswa untuk bertanya.

Dari beberapa tujuan guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, sudah selayaknya guru wajib merancang kalimat-kalimat pertanyaan serta mengembangkannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampunya.

Satu hal yang tidak kalah penting dalam mengajukan pertanyaan adalah guru harus berusaha melibatkan semua siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan disarankan agar pertanyaan guru selalu diajukan kepada seluruh kelas bukannya pada perseorangan.

Setelah pertanyaan diajukan, kemudian diam sejenak (waktu tunggu 5 detik) selanjutnya guru menunjuk salah seorang siswa untuk menjawabnya. Teknik ini bertujuan menjaga semua siswa selalu on task.

Guru juga dapat menyebut langsung nama seorang siswa sebelum mengajukan pertanyaan bila ada maksud tertentu, misalnya, memperingatkan siswa yang kurang perhatian dan keluar dari jalur diskusi.

Hindarkan "pertanyaan tertutup" yang merangsang siswa-siswa menjawab dengan serempak. Jawaban serempak dapat menurunkan kadar disiplin atau sopan santun kelas. Hindarkan timbulnya "target student", yaitu beberapa siswa yang mendominasi diskusi kelas.

Para guru cenderung menganggap kelas mendapat keuntungan dari "target student", padahal mereka merupakan sumber informasi bagi siswa-siswi lain yang pasif.

Menanggapi Jawaban Siswa

Tidak kalah pentingnya teknik seorang guru menanggapi jawaban siswa. Ada empat kemungkinan jawaban siswa, yaitu benar, salah total, sebagian benar dan tidak ada jawaban sama sekali. Untuk jawaban benar, guru dapat menanggapi dengan pujian, misalnya "bagus, itu jawaban tepat", dsb.

Atau dengan bahasa isyarat misalnya dengan anggukan, tepukan punggung, kedipan mata, dsb. Tanggapan guru terhadap jawaban benar mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai umpan balik kepada siswa bahwa jawabannya benar (penguatan/reinforcement) dan memperlihatkan kebolehan siswa sehingga mendorong keterlibatan siswa lebih lanjut.

Apabila jawaban tidak benar sebaiknya ditanggapi secara diplomatis dengan mengarahkan kembali jalan pikiran siswa untuk mencari jawaban yang benar. Sebagai contoh "Itu pemikiran bagus Dani, tetapi bukan itu yang ibu maksud" atau "Pertanyaan ibu mungkin membingungkan, sekarang saya tanyakan lagi seperti ini". Hati-hati dalam memberikan tanggapan negatif, jangan sampai berakibat "komunikasi buntu" antara guru dan siswa.

Untuk sebagian siswa yang agak lamban akan sangat membantu bila Anda mengatakan, "Nanti ibu akan kembali bertanya padamu". Hal ini akan memberi mereka waktu untuk memikirkan jawaban yang benar dan menyelamatkannya dari rasa malu terhadap kawan-kawannya.

Terkadang jawaban seorang siswa tidak relevan, ini mungkin karena ia tidak memperhatikan atau mungkin malah tidak memahami pelajaran Anda. Guru hendaknya menunjuk siswa lain untuk menjawab dengan sedikit humor. "Oh itu jawaban yang luar biasa, sayang bukan untuk pelajaran ini, mungkin ibu kurang jelas mengatakannya, coba ibu ulangi lagi pertanyaannya dengan kalimat yang sedikit berbeda."

Tanggapan yang menyinggung perasaan serta merendahkan siswa harus dihindari, misalnya, kata-kata kasar. Umumnya siswa tidak dapat menerima, kecuali merasa terluka dan disakiti. Hukuman atau teguran, seperti "tulis jawaban benar seratus kali". Anggapan negatif terhadap suatu mata pelajaran dapat merusak minat siswa pada mata pelajaran tersebut. Serangan pribadi, misalnya, bodoh benar kamu ini. Hal ini dapat mengakibatkan siswa cenderung untuk berfungsi seperti yang disetel gurunya.

Tanpa tanggapan sama sekali. Bila guru tidak menanggapi jawaban siswa, bukan saja tidak sopan, melainkan hal ini memberikan konotasi negatif. Di samping itu, siswa yang bersangkutan merasa andilnya dalam diskusi tidak berharga.

Nah, apabila sebagian jawaban siswa benar, guru dianjurkan menangani jawaban siswa yang tidak lengkap dengan satu cara berikut; benarkan dan beri pujian untuk bagian yang benar, misalnya, "Saya setuju dengan bagian pertama jawabanmu, tetapi....". Tanggapan guru seperti ini memberi siswa perasaan positif dan andilnya dalam diskusi diperhitungkan.

Coba mendapatkan bagian yang salah dari jawaban siswa, misal, "Sri, jawabanmu hampir benar, bagus sekali, mungkin kamu dapat memperbaiki sedikit bagian kedua jawabanmu, sehingga seratus persen benar."

Sedangkan, bagi siswa yang tidak menjawab sama sekali, guru dianjurkan mengambil sikap sebagai berikut. Ganti kalimat pertanyaan guru dalam bentuk yang lebih sederhana atau uraikan pertanyaan anda menjadi beberapa pertanyaan. Bila kedua pilihan tersebut tidak berhasil, Anda sebaiknya memberi inspirasi dengan cerita atau menyuruh siswa membuka buku/LKS sebelumnya, kemudian kembali lagi pada pelajaran semula.

Guru Honorer.........

2008-11-26T08:46:00.000+07:00

5.000-an Guru Honorer Tuntut Kesejahteraan

MENGGALA (Lampost):
Sebanyak 5.000-an guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honor Murni (PGHM) se-Tulangbawang mendatangi Sekretariat Pemkab setempat, kemarin (25-11). Mereka menuntut Pemkab peduli dengan kesejahteraan mereka.

Mereka menuding selama ini Pemkab Tulangbawang tidak memedulikan jasa mereka sehingga merasa dianaktirikan. "Kami sama-sama guru, mengapa dibedakan dari guru yang PNS," ujar Ikar Sukardi.

Para guru honorer datang ke Pemkab pukul 10.00 dan berorasi di halaman Sekretariat Pemkab.

Tidak lama berselang, 10 perwakilan guru honorer terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA/SMK menemui Bupati Abdurrachman Sarbini. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Bupati dan dihadiri Asisten I Kirnali M. Yus, Kepala BKD Kipli Hadi, Kepala Dinas Pendidikan Sigit Trenggono, dan Kabag Hukum Pahada Hidayat.

Dalam pertemuan itu, juru bicara guru honorer mengatakan beberapa tuntutan. Pertama meminta kesejahteraan mereka ditingkatkan dari dana APBD seperti yang diamanatkan undang-undang sebesar 20% dari total anggaran daerah.

Guru honorer juga meminta Pemkab menganggarkan dana insentif Rp100 ribu/bulan. "Jadi, jika jumlah PGHM adalah 5.300 orang, dana yang diperlukan untuk insentif PGHM Rp530 juta. Masih jauh dari 20% anggaran pendidikan dari total dana APBD Tulangbawang yang mencapai Rp600 miliar," ujar Ikar Sukardi.

Tuntutan kedua, perlindungan hukum bagi PGHM karena selama ini dalam melakukan tugas-tugasnya PGHM belum memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Ketiga, keterbukaan mengenai tes calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) khususnya di Kabupaten Tulangbawang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Tulangbawang mengatakan PGHM tidak bisa masuk data base karena gajinya tidak melalui dana APBD/APBN.

Sebab itu, ia menganjurkan PGHM mengusulkan melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan pemerintah pusat (Mennegpan) agar dapat diangkat menjadi PNS. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menawarkan untuk memberangkatkan umrah tiga anggota PGHM.

Secara terpisah, Kadis Infokom Suharyo menambahkan Panitia Anggaran legislatif dan eksekutif langsung mengadakan rapat di Gedung DPRD setempat guna membahas masalah kesejahteraan guru honorer tersebut. "Tentang isi pembahasan belum bisa kami sampaikan. Begitu juga besar anggarannya," ujar kadis.n UAN/D-2

Peringatan Hari Guru Nasional di Telukbetung Selatan

2008-11-25T12:40:00.009+07:00

Kecamatan Teluk Betung Selatan memperingati hari Guru Nasional yang dipusatkan di SMPN 3 Bandar Lampung dan diikuti oleh seluruh siswa SMPN 3 Bandar Lampung ditambah oleh 1 pleton siswa SD dan SMA serta perwakilan dari sekolah yang berada di Kec.Telukbetung Selatan, Dinas Pendidikan kecamatan, Kelurahan, Polsek dengan Inspektur Upacara Camat Telukbetung Selatan.
Upacara dimulai pukul 07.30 s.d 08.30 WIB berlangsung khidmat.

Bea siswa ke Jepang untuk guru

2008-11-24T09:49:00.000+07:00

Jepang Tawarkan Beasiswa Guru

MEDAN--
Pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi atau Monbukagakusho menawarkan beasiswa untuk belajar di Jepang kepada para guru di Indonesia.

Konsul muda Jepang di Medan, Namba Seiko, di Medan, Minggu (23-11), mengatakan beasiswa tersebut memberikan kesempatan kepada para guru untuk memperdalam suatu bidang studi nongelar di Jepang selama satu setengah tahun untuk tahun akademik 2009, termasuk juga di dalamnya belajar bahasa Jepang selama enam bulan.

Program ini dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Mereka akan diberikan pelatihan cara mengajar, pembuatan rencana belajar-mengajar yang lebih efektif dan menarik minat siswa dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru.

Bagi guru yang berminat harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya berusia di bawah 35 tahun pada 1 April 2009, lulusan S-1 atau D-4 dan guru yang mengajar secara aktif di SD, SMP atau SMA.

Syarat lain adalah minimal memiliki pengalaman mengajar selama lima tahun di suatu lembaga pendidikan formal dengan melampirkan surat keterangan dari tempat mengajar yang menjelaskan pelamar adalah staf pengajar yang masih aktif mengajar dan disetujui mengikuti program beasiswa tersebut.

Sedangkan dokumen lamaran dapat diperoleh di Kedubes Jepang dan Konjen Jepang di Surabaya, Denpasar, dan Medan. "Lamaran harus diserahkan secara langsung oleh pelamar paling lambat sebelum 30 Januari 2009," kata dia. n S-1

Tenaga Pengajar harus S-1

2008-11-18T13:11:00.002+07:00

Guru Berpendidikan S-1 Baru 30%

BANDAR LAMPUNG (Lampost):

Hingga November 2008, dari 107 ribu guru di Lampung, baru 30 ribu guru yang berpendidikan sarjana atau strata satu (S-1). Sisanya, 76.686 guru berijazah diploma tiga (D-3), D-2, D-1, dan 314 orang berpendidikan S-2.

Masih minimnya guru yang mengenyam pendidikan S-1, salah satunya karena mereka tak memiliki dana cukup untuk melanjutkan pendidikan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung Dra. Hj. Djuariyati Azhari, M.Pd., di Bandar Lampung, kemarin (17-11). Padahal, lanjut dia, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kualifikasi guru minimal berpendidikan sarjana. "Karena itu, mau tidak mau guru harus berpendidikan sarjana. Apalagi, kualifikasi tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi guru," jelas dia.

Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, ia mengakui pemerintah sangat serius menangani tenaga pengajar tersebut. Karena kompetensi ini sangat berpengaruh pada peserta didik. Untuk itu, tahun 2009, LPMP mengajukan block grant kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas untuk peningkatan kualifikasi S-1 bagi 7.000 guru. Dengan penambahan kualifikasi tersebut, diharapkan tenaga pendidik di Sang Bumi Ruwa Jurai makin profesional dan memiliki kompetensi tinggi sehingga mampu meningkatkan pendidikan di Tanah Air.

Ia mengakui untuk meningkatkan kompetensi guru, pemerintah pusat tak memiliki dana cukup. Karena, dari 1,4 juta guru SD yang ada di seluruh Indonesia, baru sepuluh persen atau sekitar 140 ribu guru yang berijasah S-1. Sisanya 950 ribu belum menyelesaikan jenjang D-2. "Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota juga harus memikirkan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Jangan semua diserahkan kepada Pemerintah Pusat," ujar dia.

Sementara itu, tahun ini LPMP Provinsi Lampung menerima block grant dari Ditjen PMPTK Depdiknas Rp15 miliar. Dana tersebut untuk menyertifikasi 8.075 guru se-Lampung. Dana tersebut untuk membiayai uji sertifikasi, mulai dari sertifikasi, penilaian portofolio, penilai, pelatihan, diklat pendidikan, dan latihan profesi guru (PLPG) dan sebagainya. Dan dana tersebut diserahkan kepada Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Lampung sebagai penanggung jawab sertifikasi guru di Lampung. n AST/K-2

Minyak Jahe Bisa Atasi Kaki Gajah

2008-11-18T13:02:00.002+07:00

Kaki, lengan tangan, dan bagian tubuh lain penderita membengkak seperti kaki gajah. Karena itu penyakit tersebut dinamakan kaki gajah alias filariasis.

Pasien mengidap penyakit ini akibat gigitan nyamuk yang mengandung larva cacing Brugia malayi stadium III. Nyamuk mendapat cacing filarial kecil saat mengisap darah penderita. Jadi, peran nyamuk seperti Anopheles nigerrimus dan Mansonia uniformis hanya sebagai perantara.

Dampaknya, pasien demam berulang-ulang selama 3--5 hari. Selain itu kelenjar getah bening, daerah lipatan paha, ketiak memerah, panas, sakit, dan membengkak. Jika kronis, pembesaran pada berbagai anggota tubuh itu bersifat elephantiasis alias menetap. Penyakit kaki gajah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pada 2000 misalnya, tercatat 6.233 penderita kasus kronis.

Ini kabar gembira bagi penderita penyakit itu. Dra. Budi Mulyaningsih Apt., periset Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, membuktikan minyak asiri jahe tokcer mengatasi penyakit itu.

Ia memberikan minyak jahe kepada 30 penderita kaki gajah. Mereka mengkonsumsi sesendok minyak jahe setiap hari selama 28 hari. Hasilnya, minyak asiri itu menurunkan populasi 85% cacing. Penderita itu tak merasakan efek samping berupa demam, nyeri sendi, anoreksia, dan pusing. Padahal, konsumsi detilkarbamasin--obat khusus filariasis--disertai efek samping seperti itu. n TRUBUS/R-2

DATA BASE WAJIB BAGI GURU

2008-11-08T10:03:00.002+07:00

Guru Wajib Miliki 'Data Base' Siswa

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Setiap guru wajib memiliki data base siswa. Data base itu memudahkan guru memperlakukan siswa sesuai dengan kondisi dan potensi siswa.

Hal itu disampaikan Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru Bujang Rahman dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di Wisma Dahlia, Kamis (6-11). PLPG tahap I ini diselenggarakan selama 8 hari, 5--13 November.

Bujang mengatakan kunci keberhasilan guru adalah mengenal peserta didiknya. Sehingga, guru bisa memperlakukan siswa sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing siswa.

Guru harus mengetahui kondisi keluarga siswa, misalnya pekerjaan orang tua, jumah saudara, anak ke berapa, jarak rumah ke sekolah, dan sebagainya.

"Bisa saja anak itu sebenarnya tidak bodoh, tetapi tidak punya kesempatan untuk belajar. Mungkin karena bekerja atau akibat konflik kedua orang tuanya. Semua ini sangat berpengaruh terhadap kondisi mental anak," kata Bujang. Guru tidak bisa menyamakan siswa yang berasal dari keluarga guru dengan keluarga pemulung atau tukang becak. Setiap siswa harus diperlakukan berbeda sesuai dengan potensinya.

Sehingga, ketika ada siswa yang mendapatkan nilai rendah, setelah diperlakukan remedial berkali-kali tetap mendapat nilai rendah. Guru bisa menganalisis data base siswa dan melakukan penelitian tindakan kelas. Sehingga, guru tidak hanya mengajar dan sekadar memberi nilai, tetapi juga mempunyai kemampuan menganalisis masalah. Mencari solusi terhadap masalah yang ada.

"Kemampuan diagnostik inilah yang masih rendah di kalangan para guru. Siswa dapat nilai rendah, dimarahi, bahkan dibiarkan saja. Guru tidak pernah menganalisis apa yang kurang dari diri saya sehingga siswa saya tidak mengerti dengan pelajaran yang saya berikan," kata Bujang.

Kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif merupakan salah satu dari sepuluh ciri-ciri guru yang profesional. Beberapa ciri lainya adalah memiliki kealian khusus, merupakan panggilan hidup, punya teori yang baku, mengabdiakan diri untuk masyarakat, mempunyai kode etik, mempunyai siswa, mempunyai organisasi profesi, dan mempunyai hubungan dengan profesi lain.

Wakil Ketua Rayon IV Sertifikasi Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., mengatakan tahun ini ada 79 peserta sertifikasi yang didiskualifikasi. Peserta diindikasi melakukan pemalsuan dokumen portofolio. Sehingga, dari 7.224 berkas peserta yang masuk ke panitia, 7.145 yang diproses, sebanyak 1.942 dinyatakan lulus, dan 5.203 harus mengikuti PLPG.

Jadwal Ujian Nasional

2008-11-07T10:53:00.000+07:00

Berdasarkan informasi BSNP 16/10/2008 |

Berdasarkan kesepakatan bersama (BSNP, Depdiknas, dan Depag) diputuskan jadwal Ujian Nasional sebagai berikut :

- SMA/MA (20 -- 24 April 2009)
- SMP/Mts (27 -- 30 April 2009)
- SD/MI (18 -- 20 Mei 2009)
- SMK/SMALB (20 -- 22 April 2009)

Dana BOS................Mutu Pendidikan?

2008-11-07T07:31:00.003+07:00

Sekolah Gratis Turunkan Mutu Pendidikan
BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Kenaikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP 50% dinilai belum mencukupi biaya operasional minimal per siswa per tahun. Seandainya dengan kenaikan itu sekolah negeri diwajibkan gratis, dikhawatirkan berdampak pada penurunan mutu pembelajaran.

Kepala SMPN 1 Bandar Lampung Haryanto menyambut baik kenaikan 50% dana BOS. Tapi, apabila sekolah dipaksakan gratis dengan kenaikan itu, dikhawatirkan berdampak pada penurunan mutu pembelajaran.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan dana BOS siswa SD naik menjadi Rp397 ribu/siswa/tahun untuk sekolah kabupaten dan Rp400 ribu/siswa/tahun untuk sekolah di perkotaan. Sebelumnya, anggaran dana BOS SD Rp254 ribu/siswa/tahun.

Sedangkan dana BOS SMP naik menjadi Rp575 ribu/siswa/tahun untuk sekolah perkotaan dan Rp570 ribu/siswa/tahun untuk sekolah di kabupaten. Besar anggaran sebelumnya Rp354 ribu/siswa/tahun.

Dengan kenaikan dan BOS itu, SD dan SMP negeri wajib gratis.

Menurut Haryato, berdasar pada standar pelayanan minimal, biaya operasional per siswa Rp1,2 juta setiap tahun. Apabila tidak diimbangi bantuan pemerintah daerah, kenaikan dana BOS belum bisa menutupi biaya operasional sekolah.

"Sekolah berterima kasih kepada pemerintah atas kenaikan dana BOS ini, tetapi kalau sekolah negeri diwajibkan gratis, pihak sekolah terpaksa menggunakan dana seadanya. Hal itu dikhawatirkan berdampak pada mutu pembelajaran," kata Haryanto, Kamis (6-11), di Bandar Lampung.

Tahun lalu, dengan dana BOS Rp354 ribu/siswa/tahun, sumbangan orang tua siswa di SMPN Bandar Lampung berkisar Rp500 ribu--Rp900 ribu/siswa. Besarnya sumbangan itu sudah dimusyawarahkan dengan orang tua melalui rapat komite sekolah. Kenaikan dana BOS ini diharapkan berdampak kepada peningkatakan mutu pembelajaran.

"Kalau untuk mengurangi sumbangan masyarakat kayaknya tidak bisa karena sudah ada kesepakatan antara pihak sekolah den orang tua siswa," kata dia.

Kepala SDN 2 Rawa Laut Nusyirwan mengatakan ada tiga tipe SD, yaitu tipe A dengan program rintisan berstandar internasional, tipe B dengan program rintisan sekolah standar nasional, dan tipe C program reguler.

"Kenaikan dana BOS ini cukup untuk sekolah tipe C dan bisa digratiskan. Tapi, sekolah tipe A dan B membutuhkan dana yang lebih besar," kata Nusyirwan. Idealnya, SD dengan program RSBI dan SSN membutuhkan dana Rp1,2 juta/siswa/tahun.

Selain kenaikan dana BOS, dana bantuan opersional manajemen mutu (BOMM) untuk siswa SMA dan SMK juga naik, yaitu Rp90 ribu/siswa/tahun untuk siswa SMA, dan Rp120 ribu/siswa/tahun untuk siswa SMK. Sebelumnya besaran dana BOMM Rp75 ribu/siswa/tahun.

Kepala SMKN 5 Bandar Lampung, Komar Ranudipura, mengatakan sangat bersyukur dengan kenaikan dana itu. "Alhamdulillah, degan kenaikan dana ini, sumbangan masyarakat bisa lebih ringan," kata Komar. Menurut dia, kalau ditotal, dana bantuan untuk siswa SMK baik dari APBN dan APBD Rp450 ribu/siswa/tahun.

Kekurangan dana ditutupi sumbangan orang tua siswa. Menurut dia, standar minimalnya biaya siswa SMK berkisar Rp2,225 juta/tahun untuk jurusan ekonomi manajemen dan Rp4,75 juta/tahun untuk jurusan teknologi dan pariwisata. n RIN/S-1

Yang Lulus Sertifikasi Provinsi Lampung 2008

2008-11-03T13:28:00.007+07:00

Selamat kami ucapkan kepada kawan-kawan yang telah lulus sertifikasi Provinsi Lampung tahun 2008, kepada yang belum lulus masih ada kesempatan di MPLPG. Daftar nama yang telah lulus dapat mengunduhnya disini.

berikut jadwal MPLPG

Bersama ini kami sampaikan kepada Peserta Sertifikasi Guru Kuota Tahun 2008 yang mengikuti Penilaian Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Kouta 2008 yang tidak lulus, mengikuti kegiatan Diklat (PLPG) mulai tanggal 5 November - 30 Desember 2008 secara bertahap .

Angkatan I : 5 – 14 November 2008

Angkatan II : 16 – 24 November 2008

Angkatan III : 27 November – 5 Desember 2008

Angkatan IV : 10 – 18 Desember 2008

Angkatan V : 21 – 30 Desember 2008

download sertifikasi prov.lampung.xls

Pendidikan Kepala Sekolah?.....Perlu

2008-10-25T08:45:00.000+07:00

Pendidik di SMA Kolese Loyola Semarang, penulis buku paket, dan penulis lepas di berbagai media massa. Kini sedang studi Instructional Leadership di Loyola University Chicago, Amerika Serikat.

MENJADI kepala sekolah itu tidak gampang. Itulah yang spontan terbesit di pikiran saat banyak kalangan mengeluh dengan kepala sekolah masing-masing. Dan pada kenyataannya memang tidak gampang memimpin sekolah dengan segala problematiknya. Sekolah merupakan kumpulan orang-orang hebat dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang beraneka ragam. Celakanya, kepala sekolah juga menjadi bagian keanekaragaman itu.

Penelitian dilakukan oleh Saefudin (2005) tentang kepemimpinan kepala sekolah merekomendasikan bahwa kepala sekolah harus mempunyai visi dan misi yang jelas dan realistis. Dia menambahkan juga bahwa kepemimpinan situasional sebaiknya disosialisasikan dan dibudayakan. Hal itu penting erat kaitanya dengan mutu pendidikan, di sekolah khususnya. Dan ini menjadi bukti bahwa begitu sulitnya menjadi kepala sekolah yang baik.

Berangkat dari penelitian itu, menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana kepala sekolah disiapkan. Kebanyakan yang ada kini adalah bagaimana kepala sekolah dipilih dan selanjutnya bagaimana menyiapkan kepala sekolah terpilih menjadi kepala sekolah yang benar-benar pilihan.

Ada dua paradigma yang berbeda dan erat kaitannya dengan konsep dan waktu, yakni antara kepala sekolah dipilih dan kepala sekolah pilihan. Perbedaan ini sangat sarat dengan perbedaan kualitas di dalamnya.

Ketika sekolah, terlebih sekolah swasta, harus memilih atau menunjuk seseorang menjadi kepala sekolah, ada banyak alasan untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kepala sekolah dan mengapa pantas? Perlu digarisbawahi bahwa kepala sekolah yang dipilih memiliki alasan persepsi pantas, bukan layak.

Jelas sekali perbedaan makna kedua kata tersebut. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari kepantasan itu. Dan sialnya, hal itu justru menjadi bumerang bagi sekolah itu sendiri.

Pertama, karisma menjadi alasan seseorang dipilih menjadi kepala sekolah. Orang yang tampak berwibawa, bijaksana, dan sopan tutur katanya. Memang ini adalah seolah-olah malaikat yang hidup di sekolah. Ironisnya, karakter ini hanya bertahan pada tataran fisik dan figur ideal. Yang akhirnya banyak jatuh dalam rutinitas dan kestabilan belaka. Progresivitas dan perubahan visioner sekolah yang dipimpin bukan menjadi semangatnya. Segala aktivitas rutin sekolah berjalan dengan baik sudahlah lebih dari cukup.

Kedua, kadangkala prestasi seorang guru memiliki pengaruh kuat untuk menuju kursi kepala sekolah. Sudah banyak kepala sekolah yang ada bertolak dari kariernya menjadi guru teladan atau guru berprestasi. Ada harapan besar, menciptakan sekolah berprestasi dari kepala sekolah yang guru berprestasi.

Kenyataannya tidak semudah atau sejelas rumus matematika. Yang terjadi, prestasi untuk diri sendiri dan belum tentu mampu berprestasi untuk sekolah. Bahkan yang terjadi justru terjebak pada obsesi diri dengan mengatasnamakan sekolah. Akibatnya, meresahkan elemen sekolah dan parahnya pemaksaan ambisi dengan target-target tinggi dan tidak realistis.

Ketiga, pengaruh besar seseorang pun menjadi bahan pertimbangan dalam penunjukan itu. Hal ini erat kaitannya dengan kekuasaan atau kemampuan seseorang menggerakkan para guru. Dengan harapan besar bahwa orang seperti ini akan memperjuangkan hak dan kewajiban para guru pada pihak yang lebih tinggi.

Harapan tinggal harapan saja karena pada akhirnya kekuasaan itu justru akan membelenggu sistem sekolah dengan segala kebijakannya pada tataran praktis. Dengan bahasa sekarang, justru menjadi pemimpin yang otoriter bahkan diktator.

Keempat, usia pun menjadi pertimbangan dengan memilih guru tua atau agak tua, baik umur maupun masa kerjanya. Mengapa demikian? Ada persepsi bahwa usia identik dengan banyak makan garam alias banyak pengalaman.

Imbasnya adalah kemungkinan kejenuhan dalam pendidikan sangat besar. Terlalu banyak makan garam sehingga menyebabkan sulit merasakan aroma rasa yang lain, seperti manis dan pahitnya berkembang dan maju dalam perubahan.

Kelima, ada impian dari para guru untuk memiliki kepala sekolah yang ramah, kooperatif, murah senyum, dekat dengan guru dan karyawan, dan tidak kaku. Ini adalah karakter yang unggul dalam komunikasi dan sosialisasi. Tidak jarang terjadi bahwa sosok seperti ini hanya menjadi alasan kolega untuk memiliki pemimpin yang bisa disetir segala kebijakannya. Selain itu, ini sebagai usaha menjaga kenyamanan dan kemapanan sekolah (baca: kelompok tertentu) belaka.

Kepala Sekolah Pilihan

Alasan-alasan itu banyak mewarnai pemilihan ataupun penunjukan kepala sekolah di lingkungan pendidikan kita. Bahkan masih ada kemungkinan lain dalam menentukan kepala sekolah. Orang yang sedang atau pernah menduduki jabatan wakil kepala sekolah bidang tertentu dinilai pantas menjadi kepala sekolah.

Sangat jelas bahwa alasannya adalah pengalaman yang dimiliki. Tentunya alasan itu masih terlalu dini untuk dijadikan dasar penilaian sesorang mampu menjadi kepala sekolah.

Yang menjadi pemikiran adalah mengapa kepala sekolah tidak disiapkan jauh hari? Maksud dari disiapkan disini bukanlah hanya sekadar pernah menjadi wakil kepala sekolah, melainkan juga ada proses pendidikan untuk mendasari dan mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif sebagai kepala sekolah. Hal itu dapat dilakukan dengan kesertaan dalam berbagai pelatihan tentang kepala sekolah atau bahkan studi lanjut tentang kepemimpinan sekolah yang secara khusus berfokus pada kepala sekolah.

Berbicara tentang pelatihan atau yang sejenisnya, kadangkala semuanya itu dilakukan dengan sangat memprihatinkan. Seorang teman pernah berseloroh bahwa pelatihan yang baik adalah pulang dari mengikuti pelatihan membawa banyak kertas atau makalah yang disajikan narasumber.

Tentunya itu adalah sebuah sindiran akan pelatihan-pelatihan yang ada selama ini untuk berbagai bidang. Orang datang, duduk, dengar, dan pulang bawa oleh-oleh makalah yang hanya akan ditumpuk di pojok ruangan kerja. Pelatihan hanya sebagai formalitas, bukan sebagai sebuah perjumpaan wacana dan fakta untuk diaktualisasikan.

Kesadaran pertama yang harus dibangun adalah seorang yang disiapkan untuk menjadi kepala sekolah benar-benar membutuhkan dan berkeinginan mengembangkan kemampuannya. Hadir dalam pelatihan atau studi bukan sekadar untuk mendapatkan makalah.

Di lain sisi, dunia pendidikan atau tepatnya universitas beserta lembaga pengembangannya mampu mendesain sebuah pelatihan atau program studi untuk kepemimpinan sekolah, khususnya untuk kepala sekolah, secara implikatif. Dibutuhkan sebuah desain pelatihan atau studi yang menginspirasikan peserta untuk pengembangan pendidikan.

Harapannya adalah bukan lagi membawa makalah narasumber setelah mengikuti pelatihan atau studi, melainkan justru membawa desain atau tulisan sendiri. Jika itu adalah hasil karya sendiri, tentunya ada kebanggaan dan kerinduan untuk melihatnya kembali bahkan terinspirasi untuk mengembangkannya secara lebih maju dan dalam.

Titik bidik dari pelatihan itu adalah menginspirasikan dan memberi dasar seseorang untuk menjadi kepala sekolah. Setidaknya ada tiga hal yang patut diolah dan dikembangkan untuk menjadi kepala sekolah. Pertama, peserta menyadari sungguh posisi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah yang erat kaitannya dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini menjadi spirit kepala sekolah dalam memimpin sekolah hingga mencapai school culture tertentu. Roh dari manajemen kepemimpinan sekolah menjadi kekuatan tersendiri untuk keberlangsungan sebuah sekolah.

Kedua, kesadaran akan kepala sekolah sebagai pemimpin program pendidikan. Berbicara tentang sekolah maka kita tidak bisa mengelak dari sistem pembelajaran yang baik dan benar. Bagaimana menciptakan sekolah sebagai tempat edukatif adalah tantangan dunia pendidikan. Segala sesuatu yang direncanakan, dilakukan, dan diperbarui adalah berfokus pada kebutuhan dan kepentingan anak didik.

Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, supervisi, evaluasi, dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan anak didik merupakan wajib disadari dan dikembangkan seorang kepala sekolah. Hal ini nantinya sangat besar pengaruhnya dalam pengolahan dan membangun komitmen dengan para guru dalam membangun sistem pembelajaran yang baik dan kontekstual.

Ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Keberlangsungan sekolah sebagai lembaga tidak akan terlepas dari SDM, keuangan sekolah, sarana dan prasarana, litbang, serta stakeholders. Kepala sekolah bukanlah posisi warisan atau hanya sekadar meneruskan yang sudah berlangsung. Melainkan sebagai pengembang dan bahkan pelopor sesuatu yang baik.

Pada akhirnya, kepala sekolah pilihan dapat dipilih bukan hanya sekadar pungutan suara atau penunjukan belaka. Melainkan kepala sekolah pilihan dipilih karena ada proses persiapan terencana yang dilakukan.n
oleh: F.X. Aris Wahyu Prasetyo

Kreatif dengan movie maker

2008-10-24T12:30:00.002+07:00

Membuat Film Dokumenter dengan Windows Movie Maker – Windows Vista Aplikasi
Windows DVD movie maker, dalam Windows Vista, berfungsi untuk membuat film
dokumenter dari video dan gambar yang kita miliki. Berikut langkah-langkahnya: Salah
satu kelebihan Windows Vista dalam urusan multimedia karena ada salah satu aplikasi
yang menyertakan Windows DVD movie maker. Aplikasi ini berfungsi untuk membuat
film dokumenter dari video dan gambar yang kita miliki. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka program Windows Video Maker dan persiapkan foto/video yang akan dimuat.
Klik add item untuk memasukkan foto/video yang Anda miliki.
2. Setelah proses masukan gambar selesai, klik tombol next. Di layar akan tampil
ready to burn disc ke dalam format DVD. Sebelum menyetujuinya, periksa kembali
materi foto/video dengan mengklik preview. Lalu play untuk tampilan secara
keseluruhan.
3. Setelah itu, Anda dapat mendesain style dari video yang akan dibuat di sebelah
kanan program.
4. Perkaya tampilan dengan memberi keterangan. Klik tombol menu text. Atur jenis
dan ukuran huruf sesuai minat.
5. Pada menu yang sama, Anda bisa mengubah disc title, play button, scane button
dan nore button dengan cara mengetiknya pada masing-masing kotak.
6. Jika sudah merasa cukup, klik oke.
7. Cara yang hampir sama bisa dilakukan untuk mengubah background lewat browse
di sebelah kanan kotak teks foreground video. Pilihlah dengan mengklik ganda,
maka akan keluar tombol add.
8. Untuk menuangkan lagu guna menghidupkan tampilan gambar, manfaatkan fitur
menu audio. Tekan tombol browse yang terletak di sebelah kanan kotak teks dari
menu audio.
9. Pilih lagu yang diinginkan lalu klik add.
10. Tentukan ubahan slide show dengan mengklik tombol slide show di sebelah kanan
customize menu.
11. Pilih slide show setting kemudian change slide show.
12. Jika sudah selesai, klik burn untuk menyimpan hasil kreativitas anda..

Kisi-kisi Soal TIK Semester Ganjil TP 2008/2009

2008-10-24T07:58:00.006+07:00

MGMP TIK Kota Bandar Lampung mengadakan pertemuan pertama setelah hari raya Idul Fitri 1429 Hijriah Tanggal 23 Oktober 2008 dengan acara:
1. Halal Bil Halal
2. Sosialisasi Kisi-kisi soal TIK
kepada rekan-rekan yang dalam pertemuan tersebut tidak dapat hadir dapat mengunduh kisi-kisi soal dengan harapan mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang tanggal 20 November 2008 dapat hadir.

1.Kisi-kisi Soal kelas-IX.doc
2.Kisi-kisi Soal kelas VIII.doc
3.Kisi-kisi Soal KELAS VII.doc

Kiat Meng-'instal' Linux dengan USB

2008-10-18T07:51:00.002+07:00

JAKARTA (Lampost):
Selain Windows, sistem operasi Linux juga bisa dijalankan dari sebuah USB (flash disk). Hanya dalam 5 menit, Anda dapat meng-instal Linux dari USB.

Anda bisa menggunakan tools bernama UNetbootin. Untuk bisa meng-instal Linux dari flash disk, Anda wajib memiliki flash disk berkapasitas minimal 1 GB.

Selain USB, pastikan Anda telah menentukan distribusi Linux yang diinginkan, yaitu: Arch linux, BackTrack, CentOS, CloneZilla, Damn Small Linux, Debian, Dream Linux, Elive, FaunOS, Fedora, Frugalware, Gentoo, Gujin, Kubuntu, Linux Mint, Mandriva, netBSD, NTPasswr, openSUSE, Ophcrack, Parted Magic, PClinuxOS, Puppy Linux, Slax, SliTaZ, Smart Boot Manager, Super Grub Disk, Ubuntu, Xubunu, Zenwalk.

Sebagai contoh, instalasi kali ini menggunakan distro Linux BackTrack 3 dan Ubuntu 8.04.1 LTS, dengan USB Kingstone DataTraveler 2.0 1GB. Berikut langkah-langkah instalasinya, seperti dikutip dari Softpedia.

1. Download UNetbootin, simpan pada desktop.

2. Klik kanan UNetbootin pada desktop, lalu pilih Properties.

3. Klik tab Permissions, beri tanda centang (v) pada kotak 'Allow executing file as
program', lalu klik tombol Close.

4. Tancapkan terlebih dulu USB ke port komputer. Ini sangat penting karena Anda
tidak akan bisa menggunakan USB jika menancapkannya setelah Anda membuka aplikasi
UNetbootin.

5. Selanjutnya, klik dua kali file exe UNetbootin yang sudah di-download tadi, lalu
ketikkan password hingga aplikasi UNetbootin terbuka.

6. Pilih distribusi dan versi Linux yang Anda inginkan, lalu pilih tipe instalasi
dan klik Ok untuk memulai instalasi.

Selesai! Reboot komputer Anda dan booting-lah dari USB. Kini Anda dapat menggunakan sistem operasi Linux portabel Anda. n E-2

Indonesia Pengakses Terbesar Opera Mini

2008-10-18T07:43:00.001+07:00

JAKARTA (Lampost):
Indonesia masih menjadi salah satu dari tiga negara dengan jumlah pengguna Opera Mini terbesar yang digunakan untuk mengakses web secara utuh.

Sementara itu, portal-portal besar seperti google.com dan yahoo.com mendapatkan perhatian dan trafik yang signifikan pada mobile web. Bahkan masyarakat Indonesia juga gemar mengakses portal jejaring sosial, seperti friendster.com, untuk berinteraksi dengan sesama pengguna. Portal jejaring sosial memang merupakan portal yang lebih kecil, tapi portal ini terbukti menggerakkan pengunjung paling banyak.

Content dari Long Tail ini membuktikan bahwa penggunaan mobile web terus menyamai komputer tradisional. Dikarenakan kemampuan browser yang meningkat serta para pengguna yang sudah lebih terbiasa dengan pengalaman yang didapat pada mobile web. Opera sejak duhulu berpendapat bahwa akses web melalui mobile device akan meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa tren tersebut sedang berlangsung.

"Pada sebagian besar wilayah di dunia, masyarakat sedang mengunjungi sebuah portal web seutuhnya. Fakta dari Long Tail pada mobile web membuktikan masyarakat akan menjelajahi web dari ponsel mereka sebagaimana mereka mengakses web di rumah menggunakan PC. Di mana nilai dari Long Tail telah ditunjukkan secara berulang-ulang. Hal inilah yang juga menyebabkan mengapa web mengalahkan platform mobile yang lain dan misi kami akan one web menjadi nyata," ujar Jon con Tetzchner, CEO Opera Software, melalui keterangan resminya, Selasa (23-9).

Pada Agustus lalu, Opera Mini digunakan sekitar 17,3 juta pengguna. Dengan peningkatan 9,1 persen per bulan sejak Juli dan meningkat lebih dari 357 persen dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Pengguna Opera Mini melihat lebih dari 4,1 miliar halaman pada Agustus. Masing-masing pengguna Opera Mini rata-rata melihat 242 halaman. Sejak Juli, halaman yang dilihat meningkat 11,7 persen. Sejak Agustus 2007 angka ini meningkat hingga 337 persen.

Bahkan, pada bulan yang sama, 17,3 juta pengguna Opera Mini menggunakan data sebesar 60,3 juta MB di seluruh dunia. Sejak Juli, data yang dikonsumsi meningkat 12,1 persen. Data pada Opera Mini dikompres sekira 90 persen. Di mana, pengguna Opera Mini telah mengakses data melampaui 603 juta MB pada Agustus.

Data pada laporan ini berdasarkan pada pengumpulan statistik dari Opera Mini server dan data statistik lainnya. Semua persentase berdasarkan pada rekaman dari 100 portal teratas di masing-masing wilayah. Tak hanya menyediakan rekaman tren penjelajahan halaman web di seluruh dunia. Kondisi mobile web Opera juga menyoroti tren penelusuran halaman web di 10 negara pengguna Opera Mini terbesar: Rusia, China, Indonesia, India, Amerika Serikat, United Kingdom, Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Ukrania.

Opera Software ASA telah mengubah makna penjelahan web untuk PC, ponsel dan perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Teknologi browser web lintas platform Opera terkenal akan kinerja, kepatuhan pada standar dan ukurannya yang kecil. Selain memberikan pengalaman online yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih dinamis kepada para pengguna.

Opera software berpusat di Oslo, Norwegia, dengan sejumlah kantor di seluruh dunia. Perusahaan ini terdaftar pada Oslo Stock Exchange dengan simbol saham Opera. n E-2

Rokok Bikin Cepat Tua

2008-10-17T07:34:00.000+07:00

Rokok merupakan suatu kegiatan yang sangat merugikan bagi si perokok maupun perokok pasif. Salah satu pendapatan negara adalah dari cukai rokok yang cukup besar kontribusinya untuk pembangunan, namun sebaliknya merokok merupakan sumber penyakit yang dibuat oleh si perokok sendiri yang bermuara kepada kematian

HASIL studi Dr. Arto Y. Stranberg dan timnya dari Universitas Helsinki, Finlandia, menyebutkan pria perokok, selain berpeluang besar mati muda, memiliki kualitas hidup buruk seperti orang yang berusia 10 tahun lebih tua. Bahkan, penurunan kualitas hidupnya terus berlangsung meski telah berhenti merokok.

"Efek negatif yang besar terutama terlihat di kalangan perokok berat (lebih dari 20 batang rokok per hari) yang kehilangan sekitar 10 tahun dari angka harapan hidup mereka. Mereka yang berhasil bertahan akan mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan," ungkap Strandberg.

Studi yang dimuat dalam Archives of Internal Medicine edisi 13 Oktober itu menganalisis data 1.658 pria yang lahir pada 1919--1934, yang diwawancarai pada 1974. Dua puluh enam tahun kemudian didapatkan data 372 orang telah meninggal. Para peneliti menyimpulkan pria yang tidak pernah merokok memiliki hidup rata-rata 10 tahun lebih lama ketimbang pria yang merokok lebih dari 20 batang per hari.

"Merokok tidak hanya faktor risiko untuk penyakit dan kematian di masa depan. Ini ada di kehidupan sehari-hari perokok. Makin dini seseorang berhenti makin baik. Opsi terbaik adalah tidak memulainya sama sekali," saran Strandberg. n MI/R-1

Mutu Pendidikan Jadi Prioritas

2008-10-16T08:12:00.000+07:00

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Komisi D DPRD Bandar Lampung meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan program peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan dalam APBD 2009.

Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung Heri Mulyadi mengungkapkan hal tersebut menyusul kenaikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mulai 2009. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, mulai tahun 2009 anggaran pendidikan harus dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD sebagai yang diamanatkan UU.

"Mulai tahun 2009 nanti, anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 20 persen dari APBD. Karena itu, mulai dari sekarang perlu disiapkan program-program apa saja yang akan didanai anggaran tersebut. Komisi D menghendaki agar anggaran pendidikan itu diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan kita," kata Heri.

Peningkatan mutu pendidikan tersebut, menurut Heri, dapat diimplementasikan dalam kegiatan seperti peningkatan sarana dan prasana sekolah, peningkatan mutu tenaga pendidik, dan peningkatan proses belajar-mengajar.

Lewat kegiatan tersebut, Heri optimistis mutu lulusan SD--SMA di Bandar Lampung dapat ditingkatkan. "Untuk UN tingkat SMP, Bandar Lampung ada di urutan ke-8. Dengan peningkatan anggaran pendidikan sampai 20 persen, angka kelulusan UN kita juga harus naik," ujar dia.

Demikian juga peningkatan mutu tenaga pendidik. Heri berharap kenaikan anggaran pendidikan bisa mendongkrak jumlah tenaga pendidik yang tesertifikasi.

"Jika dalam APBD 2009 dinas tidak memprioritaskan program-program peningkatan mutu dan penemuhan standar pendidikan ini, Panitia Anggaran (Panang) akan mencoret program-program yang diusulkan dinas," kata Heri yang juga anggota Panang. n ITA/K-1

Kemampuan Manajerial Mutlak bagi Kepsek

2008-10-15T08:07:00.001+07:00

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Kemampuan manajerial mutlak bagi seorang kepala sekolah, karena keberadaannya sangat mewarnai kualitas lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Hal tersebut dikatakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandar Lampung Haryanto, Selasa (14-10), di Bandar Lampung. Untuk menguasai kompetensi itu, kepala sekolah (kepsek) harus banyak belajar dan berbagi dengan kepala sekolah dalam berbagai kegiatan di forum musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Misalnya, diklat manajemen berbasis sekolah dan kegiatan rutin setiap satu kali sebulan untuk berbagi tentang masalah yang dihadapi di sekolah masing-masing.

"Kalau ada kesulitan dalam membuat program sekolah, langsung kita bantu. Atau kalau sedang mengalami masalah yang mirip dengan masalah yang pernah dihadapi sekolah lain, bisa berbagi pengalaman," kata Haryanto.

Menurut dia, program rutin MKKS bekerja sama dengan dinas pendidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan atau perguruan tinggi untuk memperdalam keilmuan kepala sekolah.

Haryanto mengatakan kualitas kepala sekolah sangat mewarnai kualitas sekolah. Sehingga, biasanya sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang bagus juga. Dia mengakui di lapangan masih ditemukan pengangkatan kepada sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah.

"PGRI dan dinas pendidikan hanya memberikan rekomendasi, kalau pengangkatan kan tengantung pemda, ada tim Baperjakat yang melakukan penilaian," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Gino Vannolie mengatakan semestinya kepala sekolah sebagai manajer di sekolah, tapi akhir-akhir ini fungsi kepala sekolah tampak bias. Rekrutmen kepala sekolah tidak akuntabel dan sarat kepentingan politis.

"Kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas tambahan, jadi secara fungsional dia tetap seorang guru," kata dia.

Menurut dia, pemerintah tidak mengadvokasi secara benar para guru, sehingga banyak guru yang mentok di golongan IV A berlomba-lomba mengikuti diklat calon kepala sekolah (cakep). Padahal, pangkat tertinggi seorang guru adalah dengan menjadi guru utama.

Sebelumnya, pengawas sekolah Provinsi Lampung, Suparji, di kantornya, Rabu (8-10), mengatakan secara umum kompetensi kepala sekolah di Lampung masih lemah. Kepala sekolah masih perlu banyak belajar, terutama pemahaman tentang kepemimpinan, manajerial, kurikulum, dan administrasi. n RIN/S-1

Hati-hati MP3 'Player' Ancam Pendengaran

2008-10-15T07:58:00.001+07:00

MENIKMATI lagu favorit dari pemutar musik digital atau MP3 player memang mengasyikkan. Akan tetapi, tahukan Anda jika aktivitas itu berlebihan, dapat menimbulkan masalah pendengaran.

Sebanyak 5%--10% dari orang-orang yang mendengarkan musik melalui MP3 player lebih dari satu jam per hari dalam setiap pekan, dengan tingkat volume tinggi, berpotensi menderita tuli permanen. Kesimpulan tersebut didapat dari studi yang dilaksanakan sekelompok ilmuwan yang melakukan penelitian atas permintaan Komisi Eropa.

Uni Eropa (UE) telah menetapkan tingkat maksimal kebisingan pemutar musik digital sebesar 100 desibel. Hasil studi para peneliti menunjukkan orang-orang yang mendengarkan musik hanya selama lima jam per pekan, dengan volume di atas 89 desibel, telah melampaui batas maksimal kebisingan di tempat kerja. Orang-orang yang mendengarkan musik lebih lama daripada itu, dengan tingkat volume lebih tinggi, berisiko menderita tuli permanen setelah lima tahun.

UE memperkirakan sekitar 50 juta--100 juta orang di Eropa mendengarkan musik dari MP3 player setiap hari. Sebanyak 184 juta--246 juta peralatan audioportabel telah terjual dalam empat tahun terakhir, termasuk 124 juta--165 juta unit MP3 player. n MI/U-2

Guru Belum Terbiasa Buat Karya Ilmiah

2008-10-09T09:50:00.002+07:00

MEDAN (Ant/Lampost):

Sebagian besar guru dinilai masih belum terbiasa melakukan penelitian ilmiah maupun pengembangan karya ilmiah lainnya, karena masih terjebak pada rutinitas mengajar.

Pengamat pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU), Zulnaidi, di Medan, Rabu (8-10), mengatakan pengembangan karya ilmiah seperti penelitian tindakan kelas (PTK) maupun penelitian bidang lainnya merupakan salah satu kebutuhan untuk peningkatan mutu pendidikan.

"Namun, sebagian besar guru belum terbiasa dengan kegiatan itu. Jadi, ketika diberi tugas untuk membuat penelitian mereka kesulitan. Padahal, penelitian itu termasuk salah satu kewajiban bagi guru," kata dia.

Sebab itu, tidak heran jika ketika melengkapi berkas portofolio untuk sertifikasi, guru yang menyerahkan portofolio masih terjebak pada sebatas melengkapi sertifikat seminar saja.

Padahal, untuk lolos sertifikasi melalui penilaian portofolio, guru masih harus melengkapi syarat-syarat lain yang memiliki penilaian lebih tinggi, seperti penelitian maupun pengembangan karya ilmiah.

"Inilah kelemahan guru-guru kita, seharusnya mereka dapat lebih peka terhadap situasi itu dan mencoba memperbaiki diri untuk kemajuan pendidikan kita," kata dia.

Untuk itu, kata dia, diharapkan kepada setiap kepala sekolah dan Dinas Pendidikan setempat agar dapat membantu dan mendorong para guru untuk melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas.

Sebab, untuk masa yang akan datang, profesionalsme guru tidak hanya ditunjukkan melalui kegiatan mengajar di kelas. Namun, guru juga dituntut harus bisa menyampaikan ide dan gagasan yang konstruktif untuk kemajuan pendidikan. N-1

Kompetensi Kepsek Perlu Dikaji Ulang

2008-10-09T09:48:00.004+07:00

BANDAR LAMPUNG (Lampost):

Kompetensi kepala sekolah di Lampung perlu dikaji ulang. Lima kompetensi yang seyogianya dimiliki kepala sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial, masih lemah.

Hal tersebut dikatakan Pengawas Sekolah Provinsi Lampung, Suparji, di kantornya, Rabu (8-10). Menurut dia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah menjelaskan kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Namun, secara umum, kompetensi kepala sekolah di Lampung masih lemah.

"Kepala sekolah masih perlu banyak belajar, terutama pemahaman kurikulum, administrasi, dan penguasaan terhadap lima kompetensi ini," kata dia.

Dalam permendiknas itu dijelaskan untuk menjadi kepada sekolah harus memenuhi syarat, yaitu kualifikasi pendidikan minimal S-1 kependidikan atau nonkependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya, berusia maksimal 56 tahun, sudah menjadi guru minimal selama lima tahun (untuk kepala TK/RA minimal tiga tahun), pangkat minimal III/C dan memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Apabila ada beberapa calon kepala sekolah yang memenuhi syarat, dinilai dari daftar urut kepangkatan tertinggi.

"Seyogianya, juga ada rekomendasi dari pengawas pembina," ujarnya.

Bagi tenaga kependidikan yang duduk di struktural Dinas Pendidikan, harus mengikuti prosedur yang sama, yaitu menjadi guru lebih dahulu dan miliki sertifikat calon kepala sekolah.

Dia mengakui di lapangan masih ditemukan pengangkatan kepala sekolah yang melanggar permendiknas. Pengawas sekolah hanya bertugas membina dan memberi masukan kepada kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Sedangkan kebijakan pengangkatan kepala sekolah adalah wewenang Dinas Pendidikan di setiap daerah.

"Ya, diakui masih ada pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan Permen Nomor 13 Tahun 2007, tapi itu di luar wewenang kami. Itu bergantung pada kebijakan setiap daerah," kata dia.

Pihaknya hanya memberi saran dan masukan agar perekrutan kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 13/2007. Sebab, kompetensi kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Suparji juga mengimbau para guru lebih arif dan bijaksana dalam menilai kemampuan dan kompetensi diri sehingga bagi guru yang memang belum mampu menjadi kepala sekolah jangan memaksakan diri untuk menjadi kepala sekolah.

Menurut dia, di Lampung terdapat sekitar 1.015 pengawas sekolah, di tingkat provinsi 12 orang dan selebihnya tersebar di kabupaten/kota masing-masing. Pengawas sekolah tingkat provinsi berkoordinasi dengan pengawas sekolah kabupaten/kota dalam membina kepala sekolah.

Selain menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah juga memberikan masukan secara personal. Beberapa pelatihan yang diselenggarakan tentang kurikulum, konseling, administrasi, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan pendidikan, keuangan, magang dan lain sebagainya.

"Pelatihan dan saran sering diberikan pengawas sekolah, selanjutnya bergantung pada kepala sekolahnya, ada yang menindaklanjuti saran itu, tetapi ada juga yang mengabaikan," kata dia. RIN/N-1

Dengan adanya desentralisasi manajemen pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) peran kepala sekolah mulai berubah. Apalagi komite sekolah mulai berperan penting dalam pengelolaan sekolah. Konsultan Pendidikan Elizabeth Sweeting, Muhlisoh, Furaidah, dan Supriyono Koes dan rekan-rekannya membuat studi tentang peran kepala sekolah dan komite sekolah, khususnya di sekolah yang sudah melaksanakan MBS dengan berhasil di daerah binaan MBE dan CLCC.

Tujuannya, sebagaimana dilansir di mbeproject.net, menemukan kunci keberhasilan sekolah tersebut agar disebarluaskan ke sekolah-sekolah lain.

Menurut studi tersebut, kepala sekolah mempunyai dua peran utama, pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan kedua memberikan pimpinan dalam manajemen.

Pembaruan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) dan komite sekolah yang diperkenalkan sebagai bagian dari desentralisasi memberikan kepada kepala sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan dengan lebih mantap berbagai fungsi dari kedua peran tersebut.

Manajemen terbuka menjadi transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan banyak pihak dalam perencanaan, keuangan dan pengembangan program sekolah bersama sama dengan para guru dan masyarakat. Rencana sekolah dan RAPBS dipajangkan untuk dilihat semua pihak.

Banyak kepala sekolah yang dikunjungi selama studi, telah memanfaatkan kesempatan yang diberikan SBM untuk menyesuaikan kinerjanya agar memenuhi situasi baru di sekolah dan di masyarakat, dan menerapkan perubahan-perubahan. N-1

Usulan Model Pembaharuan Untuk Pengembangan Sekolah

2008-09-27T08:55:00.005+07:00

Mengembangkan model pembaharuan adalah tugas yang sulit karena proses pembaharuan adalah usaha yang multi-dimensional. Tidak ada satu model pun yang dapat menjelaskan dengan sempurna betapa rumitnya pengembangan sekolah. Yang akan diusulkan oleh para konsultan adalah kerangka kerja yang memberi pedoman pada proses pembaharuan (lihat Diagram 1). Dalam mengkaji-ulang data pada model "pengembangan sekolah" yang telah dipilih, dua proses utama telah diidentifikasi. Pertama, keinginan kepala sekolah untuk meningkatkan intensitas komunikasi di antara para pemegang peran merupakan alat untuk mengundang mereka untuk menjadi mitra dalam transformasi sekolah (lihat insert A). Kesadaran yang lebih tinggi tentang berbagai masalah dan pandangan para pemegang peran dapat menciptakan peluang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, dalam menggambarkan tanggung jawab pengambilan-keputusan oleh para pemegang peran mengakibatkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan membebaskan kepala sekolah untuk berfungsi sebagai fasilitator dalam pengembangan sekolah (lihat insert B). Kedua proses tersebut menyebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi para pemegang peran. Hal ini meningkatkan motivasi dan jati diri para pemegang peran. Pemegang peran menggunakan berbagai istilah, misalnya kemitraan dan suasana kekeluargaan untuk menggambarkan adanya hubungan yang baru di sekolah. Komponen yang lain akan didiskusikan secara rinci pada bagian berikutnya.

Diagram I. Model Pembaharuan untuk Pengembangan Sekolah

Salah satu keuntungan dari model ini adalah apabila sekolah sudah mencapai tingkat-tingkat komunikasi terbuka yang optimal dan pengambilan keputusan bersama, sekolah dapat menjadi mandiri. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kepala sekolah berfungsi sebagai koordinator pada fungsi sekolah yang berbeda. Masalah utama adalah arah pengembangan sekolah dan identifikasi sumber keuangan untuk membantu pengembangan sekolah yang dapat berjalan terus menerus dalam kegiatan kepala sekolah. Dalam sistem pendidikan di mana kepala sekolah secara periodik diganti, pendekatan ini membuat pengembangan sekolah dapat tetap dilanjutkan meskipun kepala sekolah yang baru, baru diperkenalkan dengan sekolahnya.
Model ini merupakan tinjauan yang menyeluruh terhadap semua yang terlibat dalam proses pengembangan kondisi untuk pembaharuan di sekolah. Ketika Sekolah Menengah Umum berjalan menuju peningkatan mutu berbasis sekolah) hal ini menunjukkan kepada sekolah bahwa proses pengembangan akan tercapai.
Insert A. Menciptakan Komunikasi Terbuka Di Antara Para Pemegang Peran
Salah satu elemen inti untuk mendorong pengembangan sekolah adalah kesempatan bagi pemegang peran untuk menanyakan pandangan-pandangan dan pertukaran gagasan. Melalui dialog ini dapat dicapai pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pemegang peran yang berbeda-beda dan dasar untuk mencoba memecahkan masalah yang biasa terjadi dan juga memecahkan konflik akan kebutuhan diantara mereka. Model Pengembangan Sekolah memperoleh pengalaman dalam keterbukaan dan transparansi di beberapa SMU. Perbedaan pendekatan di antara sekolah untuk komunikasi tercermin dari pilihan kepala sekolah. Kepala sekolah dan para guru mendukung adanya diskusi informal dengan orang tua siswa, siswa dan anggota masyarakat melalui pertemuan pribadi dan kegiatan sekolah atau masyarakat.
Kepala Sekolah mengumpulkan dukungan dari diskusi dengan para guru dalam usaha pengembagnan sekolah untuk menerima umpan balik dan mengusulkan alternatif pendekatan dan juga masalah-masalah pengembangan lainnya. Biasanya, kepala sekolah mengadakan rapat rutin untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Anggaran sekolah didiskusikan secara terbuka dan input bagaimana menyesuaikan anggaran agar tujuan sekolah dapat tercapai. Kepala sekolah menerima input dari semua pemegang peran dan mempresentasikannya kepada guru. Masalah-masalah pengembangan yang berhubungan dengan program akademik telah diperhatikan di sekolah. Hal lain telah mengacu pada rekomendasi BP3.
Masalah mendasar yang dirasa perlu untuk diperhatikan oleh kepala sekolah adalah menetapkan peran guru, siswa dan orang tua siswa. Harapan dan tanggung jawab telah ditetapkan sehingga setiap orang mempunyai pemahaman yang jelas. Hal ini menciptakan adanya arah dan tujuan bagi para pemegang peran. Juga memberikan tema umum bagi pengembangan sekolah. Berdasarkan kondisi sekolah yang ada, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa mengembangkan misi dan visi yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemegang peran.
Para Guru mampu mengkomunikasikan perhatian dan bertukar gagasan pada rapat rutin yang telah dijadwalkan dengan Kepala Sekolah. Hal ini bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dari satu kali dalam seminggu sampai satu kali dalam satu cawu. Guru mempunyai kebebasan untuk bertukar pandangan, termasuk juga pandangan yang bertentangan dengan sudut pandang kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengkaji ulang anggaran sekolah bersama-sama dengan para guru, menemukan dukungan lebih untuk pelaksanaan program, khususnya apabila pandangan guru diperhatikan dalam penyusunan program. Guru merasa bahwa mereka sebagai mitra dalam pengembangan mutu sekolah. Rasa turut memiliki menambah minat dan peran serta dalam program. Komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada para guru untuk diperlakukan sebagai profesional dan memperoleh penghormatan yang patut diterima oleh para guru.
Siswa diundang untuk terlibat dalam diskusi dengan kepala sekolah dan guru, namun ada rasa enggan dan rasa malu dari siswa. Dukungan dan kemauan kepala sekolah untuk mendengarkan para siswa dapat memberikan dorongan kepada mereka. Melalui rapat" osis="" pendapat="" dalam="" suasana="" nyaman="" belajar="" mengatasi="" masalah="" melibatkan="" mereka="" dengan="" cara="" yang="" juga="" melalui="" organisasi="" para="" siswa="" dapat="" mengutarakan="" pandangan="" dan="" mengusulkan="" berbagai="">
Perhatian Para Orang Tua Siswa ditujukan untuk peningkatan komunikasi. BP3 berfungsi sebagai alat untuk melibatkan para orang tua siswa dalam berbagai prakarsa untuk pengembangan. Jadwal pertemuan-pertemuan BP3 merupakan sarana komunikasi dengan berbagai anggota di sekolah. Program yang paling efektif adalah dengan rapat sebanyak empat kali dalam setahun dan menginformasikan kepada anggota mengenai kegiatan pengembangan pada setiap rapat. Orang tua siswa dapat menyampaikan perhatian mereka, bertanya dan mengkaji ulang pengeluaran untuk program-program yang disponsori oleh BP3 . Anggota memilih proyek yang akan dilaksanakan dengan mengambil suara terbanyak bagi pilihan yang ada. Begitupun juga mempunyai kesempatan untuk berbicara kepada Kepala sekolah dan guru secara informal.
Tokoh Masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendiskusikan masalah-masalah sekolah dan masyarakat dengan kepala sekolah dan BP3. Tokoh masyarakat diundang pada rapat sekolah ketika masalah tertentu yang berkaitan dengan masyarakat akan diselesaikan. Tokoh masyarakat merasa lebih enak berbicara dengan kepala sekolah dan guru secara informal. Terdapat hubungan informal yang kuat yang ada di antara guru dan staf dalam hidup di tengah masyarakat dan sebagai anggota masyarakat. Melalui interaksi formal dan informal, anggota masyarakat menganggap sekolah sebagai komponen penting bagi pengembangan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tanpa adanya sekolah masyarakat perkebunan karet yang dulu akan ketinggalan.
Insert B Berbagi tanggung jawab di antara para pemegang peran
Keberhasilan Pengembangan Sekolah Model dapat ditandai dengan terlaksananya praktek pembagian pengambilan keputusan bersama di sekolah. Dengan pembagian tanggung jawab di antara para pemegang peran, kepala sekolah dapat lebih memberi perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan sekolah dan strategi pendanaannya untuk pengembangan sekolah. Aspek lain dari pembagian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah memprofesionalkan staf serta mengajak mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa menghargai diri sendiri dan percaya diri dapat menggantikan sikap pesimis.
Peran Kepala Sekolah bergeser dari pengawas menjadi fasilitator. Dengan memberikan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah dan para guru dari hari ke hari, memungkinkan bagi kepala sekolah untuk memfokuskan tenaganya pada peningkatan program-program akademik dan cara-cara untuk mencapainya. Dia juga dapat memberi perhatian lebih pada pembentukan hubungan antara orang tua siswa dan masyarakat.
Para Wakil Kepala Sekolah diharapkan dapat bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan untuk bidangnya. Masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang tidak dapat diselesaikan oleh lainnya akan diperhatikan. Pada kasus yang jarang terjadi, dan masalah yang tak dapat diatasi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi perhatian kepala sekolah. Dengan melaksanakan peran ini para wakil kepala sekolah memperoleh ketrampilan kepemimpinan dan pengalaman-pengalaman yang menjamin kesinambungan pengembangan sekolah meskipun kepala sekolah berhalangan untuk suatu kurun waktu tertentu.
Para Guru diberikan tanggung jawab yang lebih untuk peningkatan pengajaran dan kreatifitas di dalam kelas. Kepala sekolah dan staf pengawas lainnya siap untuk berdiskusi dengan para guru mengenai pendekatan inovasi di dalam kelas. Bersama-sama mereka dapat mengevaluasi efektifitas pendekatan dan membuat keputusan untuk keterlaksanaannya. Guru juga terlibat dengan siswa yang bermasalah secara lansung. Apabila dibutuhkan, guru dapat meminta orang tua siswa untuk berkunjung ke sekolah atau guru yang mengunjungi orang tua siswa. Dengan pemberian tanggung jawab yang lebih terhadap pencapaian akademis siswa, para guru terlatih untuk menjadi profesional dari pada hanya sebagai pegawai.
Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan dan menyampaikan usulan yang berkenaan dengan mereka melalui OSIS. OSIS terdiri atas wakil dari setiap kelas dan kepala sekolah memimpin pertemuan. Wakil dari tiap kelas menyampaikan masalah-masalah yang perlu diperhatikan pada rapat OSIS. Mereka mendiskusikan hal tersebut dan berusaha mencari cara pemecahannya. OSIS memperhatikan usulan kegiatan yang berfokus pada keinginan dan minat siswa. Hal-hal yang dapat membawa pengaruh terhadap sekolah akan dibicarakan oleh Kepala sekolah dengan para guru. Masalah-masalah lain yang tidak menyangkut akademik akan disampaikan kepada BP3 untuk dipertimbangkan. Konsep yang diterapkan OSIS berhasil memecahkan beberapa masalah pengembangan yang penting. Pertama, hal tersebut membawa siswa menuju usaha pengembangan sekolah dengan memberi perhatian pada kebutuhan mereka serta menginformasikan kepada sekolah akan pandangannya terhadap pengembangan sekolah. Kedua, OSIS berfungsi sebagai contoh kehidupan bernegara di mana siswa belajar berorganisasi dan mengerti struktur politik. Hal ini juga merupakan pengalaman pembelajaran aktif dalam pendidikan bernegara. Ketiga, memperkenalkan dan mengembangkan potensi mereka dalam peran kepemimpinan di sekolah atau yang lebih dari itu.
Para Orang Tua Siswa lebih termotivasi dan berkeinginan untuk memberi sumbangan dalam kegiatan pengembangan sekolah pada saat diberi tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan monitoring terhadap kegiatan sekolah yang didanai oleh BP3. Program-program BP3 yang efektif membuat para orang tua mengkaji ulang anggaran dan usulan perubahan, memilih usulan proyek sekolah yang diharapkan untuk didanai tahun ini, serta memonitor pelaksanaan dan pendanaan proyek tersebut. Para orang tua siswa berharap sumbangan BP3 dapat dimanfaatkan dengan tepat dan efisien.
Tokoh Masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam keputusan-keputusan yang berbasis sekolah, namun mempunyai peran penting di luar sekolah. Dalam beberapa Model Pengembangan Sekolah, peran serta para tokoh masyarakat di sekolah dan rapat BP3 dapat berperan baik sebagai orang tua, peserta biasa ataupun undangan. Dengan berpartisipasi mereka dapat memberi informasi dan sumbangan dalam rapat pengambilan keputusan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, pegawai Depdikbud, pegawai pemerintah daerah dan tokoh usahawan setempat dalam diskusi sekolah mengenai peningkatan mutu, kepala sekolah tidak hanya mampu menjadi pendengar yang baik terhadap persoalan yang terjadi di sekolah, namun juga memperoleh bantuan dalam masalah lingkungan dan pembentukan kerja sama kemitraan demi kelanjutan terhadap dukungan sekolah.
REF: Modelling Change in Senior Secondary Schools

MUDIK & LEBARAN 2008

2008-09-26T10:59:00.001+07:00

'Tips' Mudik Berkendaraan Umum

MUDIK sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia saat Lebaran tiba. Anda yang berencana pulang kampung perlu berpikir panjang untuk memilih transportasi yang tepat. Mau memilih transportasi umum atau berkendara pribadi bersama keluarga? Tentu saja semua pilihan ada untung dan ruginya. Apa sajakah yang perlu dipertimbangkan? ada 5 point yaitu:

1. Jika Anda dan keluarga bersepakat menggunakan transportasi umum, berarti harus mulai membagi tugas dengan anggota keluarga siapa yang akan mencari informasi pemesanan tiket. Sebaiknya memesan tiket jauh-jauh hari, setidaknya dua minggu sebelum hari H. Biasanya, begitu mendekati Lebaran harga tiket melambung dua kali lipat. Apalagi jika harus lewat calo.

Bawalah barang secukupnya dan jangan berlebihan agar bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Sebaiknya hindari memakai perhiasan atau membawa uang tunai berlebihan.

2. Siapkan Anggaran

Mudik biasanya membutuhkan dana lebih dari perkiraan. Belilah barang atau kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan. Ingat, karena Lebaran kali ini jatuh di awal bulan, setelah Lebaran masih harus menunggu waktu yang lama untuk menerima gaji. Sebaiknya menyusun daftar kebutuhan, antara lain biaya transportasi pergi-pulang, biaya di kampung halaman, dan biaya tak terduga. Jangan lupa memikirkan pula anggaran untuk sebulan ke depan.

3. Siapkan Bekal Makanan

Melakukan perjalanan jauh (kecuali dengan pesawat terbang) pasti membutuhkan makan. Untuk penghematan, sebaiknya membawa bekal. Buah-buahan bisa jadi bekal yang bagus untuk perjalanan panjang. Selain seratnya mengenyangkan, buah juga menyediakan energi dan sejumlah gizi antioksidan sebagai penangkal kelelahan. Pilihlah buah yang praktis dan tidak repot menyantapnya.

Perlu pula membawa makanan kecil seperti, roti isi, burger, atau roti tawar dan sejenisnya. Jika dalam perjalanan terjebak macet, dengan membawa bekal tak perlu repot mencari warung, selain tentu juga hemat. Jangan lupa membawa obat-obatan untuk persiapan di perjalanan.

4. Siapkan Uang Tunai Secukupnya

Walau mengantongi kartu ATM, uang tunai tetap dibutuhkan. Namun, sebaiknya membawa uang tunai secukupnya. Untuk menghindari copet, simpan uang di tempat yang berbeda.

5. Tinggalkan Nomor Kontak pada Tetangga

Jangan lupa meninggalkan nomor ponsel dan telepon rumah di kampung halaman pada tetangga yang tidak mudik atau ke ketua RT agar bisa menghubungi kalau terjadi sesuatu di rumah Anda. n DBS/K-2