Siapa mau beli baju kaos "Tahanan KPK"

Anda mungkin menganggap mengenakan pakaian tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan sangat memalukan. Padahal tidak juga. Bagi yang senang tampil sensasional, mengenakan baju tahanan KPK malah bisa membuat orang yang mengenakan tampil gaya. Lho...

Pakaian tahanan korupsi itu tentu saja bukan asli yang dikeluarkan KPK, melainkan buatan Robbi Irawan. Kaos yang dirancang pemuda asal Surabaya itu memang jauh dari kesan pakaian tahanan umumnya. Sebab desainnya cukup kasual dan khas distro, yang kini tengah digandrungi anak muda.

Hampir serupa dengan pakaian tahanan yang disodorkan ICW ke KPK, pakaian tahanan imitasi seharga Rp55 ribu yang ditempeli tulisan di dada bagian kanan dan punggung, "Tahanan KPK kasus korupsi," Namun kaos buatan Robbi itu berwarna hitam polos.

"Kaos berani malu," tantang Robbi dalam halaman situs yang ia gunakan untuk menjual kaos-kaos buatannya itu.

Mengenakan seragam tahanan koruptor buatan Robbi memang membutuhkan kenekatan tersendiri, karena tulisan yang tertera di kaos itu cukup besar dan mengundang perhatian, terutama tulisan yang berada di bagian punggung.

"Ini hanya untuk fun saja," jawab Robbi santai saat berbincang dengan okezone, Kamis (21/8/2008).

Robbi memang mengakui bahwa pembuatan kaos itu terinspirasi dengan rencana KPK memberikan seragam khusus untuk tahanan kasus korupsi.

Menurut dia saat ini soal seragam tahanan itu tengah hangat dibicarakan masyarakat, nah seperti yang sudah-sudah, kaos yang mengusung tema yang tengah in itu banyak penggemarnya.

"Yang pengalaman saya, selera pasar begitu. Kaos yang mengangkat tema yang lagi hangat di masyarakat cukup laku," papar pria berusia 29 tahun.

Robbi sendiri sudah menggeluti bisnis kaos dengan cara online sejak satu tahun lalu. Sudah banyak desain kaos yang diciptakan dia mulai daritokoh kartun Naruto, ikon situs Friendster, hingga kaos dengan tema isu global warming."Tapi yang global warming pasarnya biasa-biasa saja, mungkin banyak juga yang buat jadi banyak pesaing," tutur dia.

Animo pembeli untuk kaos KPK itu terbilang besar. Belum sampai satu minggu, kaos itu ditawarkan, tercatatat 20 orang sudah memesan.

Jika sukses dan ide desain kaos tahanan KPK buatannya itu ditiru oleh orang lain, Robbi mengaku tidak risau. Menurut dia sah-saja orang lain menciptakan kaos yang sama. "Itu biar saja, rejeki masing-masing," kata dia.(fit) (fit)

EKONOMI

Gaji PNS Naik 15% Tahun 2009, Guru Minimal Rp2 Juta

Jakarta (LampostOnline):
Kabar baik untuk para aparatur negara dan pensiunan. Pemerintah akan menaikkan gaji aparatur negara dan juga pensiunan sebesar rata-rata 15% tahun 2009. Sementara gaji guru golongan terendah minimal Rp 2 juta per bulan.

Janji tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2009 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15-8).

Dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan layanan publik dalam RAPBN 2009, pemerintah mengalokan alokasi belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik 20,2 triliun atau 16,4% dari 2008.

"Kenaikan anggaran tersebut antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15%," kata presiden.

Selain itu, pemerintah juga memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13, serta perbaikan sistem pembayaran pensiun. Selama 4 tahun masa pemerintahan, pendapatan PNS golongan terendah juga ditingkatkan 2,5 kali dari Rp674.000 per bulan pada 2004 menjadi Rp1,721 juta per bulan pada 2009.

"Tambahan alokasi dana pendidikan sebesar 46,1 triliun yang kami usulkan untuk memenuhi amanat konstitusi digunakan antara lain untuk meningkatkan penghasilan guru dan peneliti. Dengan demikian pendapatan guru golongan terendah dapat dinaikkan menjadi di atas Rp 2 juta per bulan," demikian janji presiden.n DTC/L-1

PENDIDIKAN

Anggaran Pendidikan: Gubernur Terpilih Harus Komitmen

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Lampung Andi Surya mendesak Pemprov Lampung mengalokasikan 20% APBD untuk anggaran pendidikan dalam APBD Perubahan 2008 dan APBD 2009. Di sisi lain, para calon gubernur yang terpilih nanti komitmen merealisasikan anggaran tersebut.

Jika pemerintah tidak mampu memenuhi 20% anggaran pendidikan, kata dia, di Bandar Lampung, Kamis lalu, pihaknya mendukung masyarakat mengajukan gugatan class action kepada pemerintah.

Pernyataan Andi diutarakan bertalian dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bandar Lampung, Heri Mulyadi, juga berjanji mendesak pemda dan jajarannya untuk ikhlas dan tulus menganggarakan 20% bidang pendidikan. Belajar dari beberapa daerah yang sudah merealisasikan 20% anggaran, hanya dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat dari pemda.

"Kalau bicara anggaran, pasti selalu tidak cukup, selalu ada perkembangan dan penambahan program. Sebenarnya bukan masalah cukup atau tidak cukupnya anggaran, melainkan komitmen dan prioritas pemda, 20% anggaran bidang pendidikan itu bisa direalisasikan," kata Heri, Kamis (14-8).

Apabila pemda tidak memenuhi 20% anggaran pendidikan itu di APBD perubahan dan APBD 2009, pihaknya selalu siap mendukung masyarakat menuntut dan memperjuangkan haknya.

Pengamat pendidikan Lampung, Sudjarwo, mengatakan bola ada di tangan pemerintah. Semua bergantung pada pemerintah, jadi atau tidaknya 20% anggaran pendidikan itu sepenuhnya bergantung pada komitmen pemerintah.

"Undang-undang sudah jelas-jelas mewajibkan, tinggal upaya DPRD mendesak pemda. Masyarakat hanya bisa berharap. Kalaupun melakukan class action, apa pemerintah masih mau mendengarkan," kata Djarwo.

Menurut dia, selama ini pemerintah seperti membutakan mata dan menulikan telinga terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Untuk itu, dia mendesak DPRD berjuang dengan sungguh-sungguh merealisasikan amanah UU tersebut.

Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran untuk pendidikan dalam UU APBN harus dialokasikan 20%. Kalau tidak UU APBN dianggap inkonstitusional. Menurut Majelis Hakim MK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, keputusan itu juga untuk mendorong semua daerah mempriotaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBD. n RIN/S-1

Selangkah Lebih Maju

Sejak dicanangkan setahun yang lalu SMP Negeri 3 Bandar Lampung menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional, sekarang memasuki tahun ke-2 sudah sewajarnya kalau sarana dan prasarana pembelajaran dilengkapi, salah satunya pembelajaran SMP Negeri 3 Bandar Lampung telah berbasis IT sejak tanggal 13 Agustus 2008 SMP Negeri 3 Bandar Lampung telah memiliki area HOT SPOT, dengan harapan warga sekolah dapat mengakses informasi akan lebih cepat dan mudah serta pihak sekolah akan terus menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh guru dalam meningkatkan pembelajaran yang pada akhirnya mutu akan meningkat. Wacana e-learning sebagai media alternatif pendukung proses pendidikan sudah disosialisasikan sejak lama. Gaungnya sudah bisa dikatakan menembus batas dari level tingkat perguruan tinggi sampai kesekolah - sekolah yang notabene belum sama sekali mempunyai sarana penunjang program tersebut. Pemerintah dengan berbagai kebijakan yang diambil berusaha keras mendorong kaum akademisi untuk membantu dalam menyebarkan program tersebut untuk dapat di implimentasikan dalam dunia pendidikan guna menunjang mutu pendidikan. Tapi, bagaimana realita yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, program yang dirancang sangat sistematis guna menunjang proses pendidikan supaya lebih variatif, menarik, informatif, dengan berbagai kemudahan yang mempunyai gengsi kemodern-an ternyata belum sepenuhnya membumi atau dapat dimanfaatkan oleh semua pihak civitas pendidikan. Karena apa?

Ini hanya sebagai contoh, dan ini mungkin tidak terjadi ditempat sekolah atau lain tempat. wacana tentang e-learning sudah sering sekali,sepertinya hasil dari diskusi itu belum sepenuhnya dapat diterapkan. Saya sebagai guru merasa kendala itu bukan hanya pada prasarana yang ada dan juga bukan dari kurangnya sosialisasi tetapi yang paling utama adalah SDM ( Sumber Daya Manusia), tetapi yang paling utama dalam hal ini adalah Guru.
Sebenernya peranan guru dalam perkembangan e-learning adalah sebagai ujung tombak sekaligus kontrol, yang terjadi disekolah saya sarana ada, tetapi sepi pengguna karena hanya segelintir guru yang menggunakannya jadi kontrol terhadap sarana juga berkurang. Sepinya penguna menjadikan kenyamanan akses dan desain website e-learning kurang diprioritaskan, akhirnya yang timbul adalah kejenuhan "walah....walah cuman kek gitu tho e-learning yang digembar-gemborkan, bagusan juga blog temen saya"

Paparan diatas hanya sebatas contoh kecil curahan hati seorang guru, saya sadar semuannya masih dalam proses perbaikan, semoga proses yang sedang kita jalani akan menjadi pondasi yang kokoh dalam sebuah bangunan Keberhasilan. Bravo......SMPN 3 Bandar Lampung

Jangan Jadikan Les Ladang Bisnis

BANDAR LAMPUNG (Lampost):
Sejumlah pengelola sekolah diingatkan tidak menjadikan les (pelajaran tambahan) sebagai ladang bisnis guru. Oleh sebab itu, pemberian pelajaran di sekolah harus tuntas agar siswa tidak mendapatkan pelajaran tambahan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Marsitho, mengatakan hal itu menanggapi keluhan wali murid tentang les di sekolah. Penelusuran Lampung Post, les yang digelar guru atau wali kelas tidak hanya terjadi di SDN 2 Rawa Laut. Di sekolah lain, terutama di sekolah favorit, hal ini juga terjadi.

Marsitho mengatakan jika guru di kelas memberikan pelajaran secara tuntas kepada siswa, siswa tidak perlu diberi pelajaran tamabahan. Namun, persoalannya kemampuan siswa tidak sama. Oleh sebab itu, siswa yang belum menuntaskan pembelajaran, biasanya mendapatkan pelajaran tambahan.

"Namun, sebenarnya hal ini bisa ditanggulangi dengan dana BOS sehingga tidak harus memberatkan wali murid," kata dia.

Dia mengatakan jika wali murid menginginkan anak-anaknya mendapatkan pelajaran tambahan, dan guru ingin mengajar, dia meminta guru tidak menggunakan fasilitas negara. "Kalau sudah bisnis dan ada pihak yang diuntungkan, sebaiknya jangan menggunakan fasilitas negara," kata dia.

Oleh sebab itu, dia meminta guru tidak meggelar les di sekolah. Dia mencontohkan di tempat lain, guru bisa menggelar les di rumah guru yang bersangkutan atau di tempat les yang sudah tersedia.

Sebelumnya diberitakan Lampung Post sejumlah wali murid SDN 2 Rawa Laut mengeluhkan les yang digelar guru di sekolah tersebut.

Pasalnya, guru yang menggelar les tidak profesional karena terlalu banyak siswa yang mengikuti les. Wali murid terpaksa mengikutkan siswanya les karena jika tidak, mereka khawatir nilainya jelek.

Alwi, sebut saja demikian, salah seorang wali murid SDN 2 Rawa Laut yang ditemui di sekolah tersebut, Jumat (8-8), mengatakan terpaksa mengikutkan anaknya les di sekolah. Sebab, dia khawatir jika anaknya tidak mengikuti les, nilainya jelek.

"Mau tidak mau kami terpaksa mengikutkan anak les kepada guru karena kalau tidak ikut les, nilainya jelek meskipun siswa tersebut pandai. Sudah banyak contoh di sini," kata dia. n UNI/S-1

NUPTK Provinsi Lampung

Bagi kawan-kawan yang membutuhkan NUPTK dalam rangka kegiatan Sertifikasi atau lainnya silakan Anda men-downloadnya. Mudah-mudahan apa yang Anda cari ada disini


Kab.Lamut download
Kab.Lamseldownload
Kab.Lambardownload
Kab.Tanggamus download
Kota B.Lampung download
Kab.Lamteng download
Kab.Lamtim download